Pontianak (Antara Kalbar) - Pengamat Ekonomi Politik Minyak dan Gas, Salamuddin Daeng mendesak pemerintah segera mengumumkan ke publik harga pembelian Blok Mahakam yang saat ini masih dikuasai oleh Total dan Inpex.
"Jangan sampai harga pembelian Blok Mahakam jadi sasaran `begal` uang negara oleh segelintir orang," kata Salamuddin Daeng saat dihubungi di Pontianak, Selasa.
Ia menjelaskan menurut pengakuan Total dan Inpex, mereka telah menginvestasikan dana sekitar 27 miliar dolar AS atau sekitar Rp351 triliun jika dikalikan dengan kurs Rp13 ribu/dolar AS.
Berdasarkan perjanjian Billateral Investment Treaty (BIT) antara Indonesia dengan Perancis, nasionalisasi atas perusahaan milik Perancis harus memberikan kompensasi harga yang layak. Jika tidak Indonesia dapat digugat ke Arbitrase internasional, katanya.
"Demikian juga UU No. 27/2007 tentang Penanaman Modal menyatakan nasionalisasi harus melalui pembelian," ujarnya.
Keengganan pemerintah mengumumkan harga Blok Mahakam wajib diwaspadai. Mengingat rawan sekali "dibegal" oleh pihak yang berkuasa atas masalah ini. "Kita harus belajar dari pengalaman Freeport dan Newmont yang memperoleh perpanjangan kontrak secara ilegal dan melanggar UU Minerba harus menjadi pelajaran," ujarnya.
Sekedar catatan, menurut dia, Total dan Inpex selama 48 tahun mengaku telah menyumbangkan pendapatan kepada negara sekitar Rp750 triliun, atau setiap tahun sekitar Rp15 triliun. Sementara pendapatan yang diterima Total dan Inpex bisa mencapai Rp2.250 triliun berdasarkan perhitungan bagi hasil minyak dan cost recovery yang dibayar oleh negara.
Salamuddin menambahkan Presiden Jokowi meminta penyelesaian Blok Mahakam paling lama satu bulan. Jika kurs sampai akhir April 2015 bergerak hingga sebesar Rp16 ribu/dolar sebagai mana strest test Bank Indonesia, maka harga pembelian Blok Mahakam bisa mencapai Rp432 triliun.
"Yang menjadi pertanyaan bagaimana Pertamina mendapatkan uang sebesar itu. Pemerintah pastilah akan meminta perusahaan ini kembali mencetak utang, padahal saat ini utang Pertamina di Global Bond telah mencapai Rp100 triliun," ujarnya.
(U.A057/B/Y008/Y008) 17-03-2015 14:43:24
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Jangan sampai harga pembelian Blok Mahakam jadi sasaran `begal` uang negara oleh segelintir orang," kata Salamuddin Daeng saat dihubungi di Pontianak, Selasa.
Ia menjelaskan menurut pengakuan Total dan Inpex, mereka telah menginvestasikan dana sekitar 27 miliar dolar AS atau sekitar Rp351 triliun jika dikalikan dengan kurs Rp13 ribu/dolar AS.
Berdasarkan perjanjian Billateral Investment Treaty (BIT) antara Indonesia dengan Perancis, nasionalisasi atas perusahaan milik Perancis harus memberikan kompensasi harga yang layak. Jika tidak Indonesia dapat digugat ke Arbitrase internasional, katanya.
"Demikian juga UU No. 27/2007 tentang Penanaman Modal menyatakan nasionalisasi harus melalui pembelian," ujarnya.
Keengganan pemerintah mengumumkan harga Blok Mahakam wajib diwaspadai. Mengingat rawan sekali "dibegal" oleh pihak yang berkuasa atas masalah ini. "Kita harus belajar dari pengalaman Freeport dan Newmont yang memperoleh perpanjangan kontrak secara ilegal dan melanggar UU Minerba harus menjadi pelajaran," ujarnya.
Sekedar catatan, menurut dia, Total dan Inpex selama 48 tahun mengaku telah menyumbangkan pendapatan kepada negara sekitar Rp750 triliun, atau setiap tahun sekitar Rp15 triliun. Sementara pendapatan yang diterima Total dan Inpex bisa mencapai Rp2.250 triliun berdasarkan perhitungan bagi hasil minyak dan cost recovery yang dibayar oleh negara.
Salamuddin menambahkan Presiden Jokowi meminta penyelesaian Blok Mahakam paling lama satu bulan. Jika kurs sampai akhir April 2015 bergerak hingga sebesar Rp16 ribu/dolar sebagai mana strest test Bank Indonesia, maka harga pembelian Blok Mahakam bisa mencapai Rp432 triliun.
"Yang menjadi pertanyaan bagaimana Pertamina mendapatkan uang sebesar itu. Pemerintah pastilah akan meminta perusahaan ini kembali mencetak utang, padahal saat ini utang Pertamina di Global Bond telah mencapai Rp100 triliun," ujarnya.
(U.A057/B/Y008/Y008) 17-03-2015 14:43:24
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015