Mataram (Antara Kalbar) - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengingatkan semua masyarakat untuk tidak usah mencari rekomendasi dan menggunakan uang jika ingin menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
"Masyaraat tidak perlu repot-repot tanggapi isu adanya biaya dalam proses rekturmen PNS, sebab prosesnya sangat selektif dan tidak ada yang tebang pilih. Jadi jika ingin ikut tes calon PNS belajarlah dengan sungguh-sungguh," katanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Minggu.
Yuddy yang ditemui di sela-sela melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Mataram mengatakan, dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS), masyarat kaya dan miskin, anak pejabat, anak petani, nelayan dan lainnya memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi tes CPNS yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan berkualitas.
"Dengan demikian, jangan sampai ada masyarakat yang mencari rekomendasi, atau memberikan biaya kepada oknum dengan nilai mencapai Rp10 juta, Rp20 juta atau bahkan Rp100 juta," ujarnya mengingatkan.
Pasalnya, sesuai dengan undang-undang menyebutkan bahwa seluruh proses pegawai pemerintah harus melalui seleksi tidak ada lagi yang membayar untuk menjadi PNS.
Apalagi, kata dia, dalam pelaksanaan seleksi pemerintah sudah menggunakan sistem CAT (computer assisted test) yang merupakan sistem berlapis dari panitia seleksi nasional (panselnas), sehingga tidak ada intervensi dari pihak manapun.
"Sistem ini mampu melahirkan para aparatur pemerintah yang baik, jujur, intergritas dan amanah. Mereka memiliki kemampuan sehingga mendapatkan kesempatan dari pemerintah untuk menjadi abdi masyarakat," katanya.
(KR-NKL/M.M. Astro)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Masyaraat tidak perlu repot-repot tanggapi isu adanya biaya dalam proses rekturmen PNS, sebab prosesnya sangat selektif dan tidak ada yang tebang pilih. Jadi jika ingin ikut tes calon PNS belajarlah dengan sungguh-sungguh," katanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Minggu.
Yuddy yang ditemui di sela-sela melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Mataram mengatakan, dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS), masyarat kaya dan miskin, anak pejabat, anak petani, nelayan dan lainnya memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi tes CPNS yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan berkualitas.
"Dengan demikian, jangan sampai ada masyarakat yang mencari rekomendasi, atau memberikan biaya kepada oknum dengan nilai mencapai Rp10 juta, Rp20 juta atau bahkan Rp100 juta," ujarnya mengingatkan.
Pasalnya, sesuai dengan undang-undang menyebutkan bahwa seluruh proses pegawai pemerintah harus melalui seleksi tidak ada lagi yang membayar untuk menjadi PNS.
Apalagi, kata dia, dalam pelaksanaan seleksi pemerintah sudah menggunakan sistem CAT (computer assisted test) yang merupakan sistem berlapis dari panitia seleksi nasional (panselnas), sehingga tidak ada intervensi dari pihak manapun.
"Sistem ini mampu melahirkan para aparatur pemerintah yang baik, jujur, intergritas dan amanah. Mereka memiliki kemampuan sehingga mendapatkan kesempatan dari pemerintah untuk menjadi abdi masyarakat," katanya.
(KR-NKL/M.M. Astro)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015