Sungai Raya (Antara Kalbar) - Bupati Kubu Raya Rusman Ali mewajibkan seluruh SKPD yang ada di kabupaten itu untuk menindaklanjuti berbagai arahan dan rekomendasi BPK RI agar pemeriksaan yang dilakukan memberi hasil yang maksimal.
"Kita harapkan tahun ini Kubu Raya bisa mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Makanya saya minta kepada seluruh SKPD agar bisa melaksanakan berbagai arahan yang diberikan oleh BPK saat proses pemeriksaan dilakukan dalam waktu 30 hari ini," kata Rusman Ali di Sungai Raya, Minggu.
Menurutnya, sudah bukan saatnya lagi jika SKPD merasa takut saat diperiksa oleh BPK. Justru sebaliknya, saat proses pemeriksaan berlangsung, setiap SKPD memiliki kesempatan untuk memperbaiki berbagai kekurangan dan kesalahan dari laporan keuangan serta aset yang ada.
"Untuk itu dalam memberikan laporan, setiap SKPD harus transparan, jika ada kesalahan dan kekeliruan segera diakui. Dan jangan lupa untuk minta saran dan perbaikannya agar ke depan tidak salah lagi," tuturnya.
Dia mengatakan, pada tahun sebelumnya Kubu Raya masih banyak mendapatkan catatan yang menjadi pekerjaan rumah dari BPK RI untuk segera diselesaikan.
Rusman Ali menjelaskan, beberapa kesulitan yang dihadapi oleh Pemkab Kubu Raya untuk menyelesaikan catatan dari BPK tersebut diantaranya masih banyak aset yang tidak memiliki kelengkapan dokumen.
"Namun, kita akan terus berupaya agar semua catatan yang diberikan oleh BPK itu bisa kita selesaikan dan kita akan berusaha untuk maksimal agar bisa mendapatkan WTP tersebut," katanya.
Dari hasil pertemuan itu juga, BPK memberikan penekanan kepada Pemkab Kubu Raya agar bisa menyelesaikan permasalahan aset yang ada seh ingga dapatdimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu, pihaknya meminta agar satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kubu Raya agar meningkatkan perbaikan administrasi dan laporan keuangan untuk mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK RI.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Kita harapkan tahun ini Kubu Raya bisa mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Makanya saya minta kepada seluruh SKPD agar bisa melaksanakan berbagai arahan yang diberikan oleh BPK saat proses pemeriksaan dilakukan dalam waktu 30 hari ini," kata Rusman Ali di Sungai Raya, Minggu.
Menurutnya, sudah bukan saatnya lagi jika SKPD merasa takut saat diperiksa oleh BPK. Justru sebaliknya, saat proses pemeriksaan berlangsung, setiap SKPD memiliki kesempatan untuk memperbaiki berbagai kekurangan dan kesalahan dari laporan keuangan serta aset yang ada.
"Untuk itu dalam memberikan laporan, setiap SKPD harus transparan, jika ada kesalahan dan kekeliruan segera diakui. Dan jangan lupa untuk minta saran dan perbaikannya agar ke depan tidak salah lagi," tuturnya.
Dia mengatakan, pada tahun sebelumnya Kubu Raya masih banyak mendapatkan catatan yang menjadi pekerjaan rumah dari BPK RI untuk segera diselesaikan.
Rusman Ali menjelaskan, beberapa kesulitan yang dihadapi oleh Pemkab Kubu Raya untuk menyelesaikan catatan dari BPK tersebut diantaranya masih banyak aset yang tidak memiliki kelengkapan dokumen.
"Namun, kita akan terus berupaya agar semua catatan yang diberikan oleh BPK itu bisa kita selesaikan dan kita akan berusaha untuk maksimal agar bisa mendapatkan WTP tersebut," katanya.
Dari hasil pertemuan itu juga, BPK memberikan penekanan kepada Pemkab Kubu Raya agar bisa menyelesaikan permasalahan aset yang ada seh ingga dapatdimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu, pihaknya meminta agar satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kubu Raya agar meningkatkan perbaikan administrasi dan laporan keuangan untuk mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK RI.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015