Pontianak (Antara Kalbar) - Pemerintah Kabupaten Sambas meminta fasilitasi dari pemerintah provinsi Kalimantan Barat dan Kementrian Bapenas terkait rencana pembebasan lahan untuk pembangunan pangkalan TNI yang akan dibangun di Tanjung Datu, Kabupaten Sambas.
"Terkait rencana pembangunan pangkalan militer di Tanjung Datu sampai saat ini masih terkendala dengan pembebasan lahan. Untuk itu kita harapkan pemerintah Kalbar dan Kementerian Bappenas bisa membantu memfasilitasi hal tersebut," kata Bupati Sambas, Juliarti di Pontianak, Sabtu.
Menurutnya, jika biaya pembebasan lahan ditanggung oleh pemerintah kabupaten Sambas, pihaknya mengalami kesulitan karena anggaran untuk pembebasan lahan itu sangat besar. Sementara, APBD Kabupaten Sambas jelas tidak akan cukup untuk pembiayaannya.
Dari informasi yang kita dapat, rencana TNI untuk pembangunan pangkalan dan pembangunan pasukan di perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Tanjung Datu, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah.
Dana yang dikucurkan untuk membangun kekuatan militer darat, laut dan udara diperkirakan mencapai Rp850 miliar. Namun, untuk pembebasan lahannya masih belum diketahui berapa anggaran yang akan diberikan oleh pemerintah pusat.
"Selain masalah anggaran, untuk pembebasan lahan itu kita juga terbentur dengan peraturan yang berlaku, karena pemerintah kabupaten/kota hanya diperbolehkan membebaskan lahan seluas lima hektare," tuturnya.
Sementara itu, lanjutnya, lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan pangkalan militer itu lebih dari 10 hektar.
Menurutnya, pembangunan pangkalan militer itu memang harus segera direalisasikan karena beberapa waktu lalu, wilayah Camar Bulan sempat menjadi topik hangat dan memanas karena negara tetangga, Malaysia, telah mendirikan menara mercusuar disana, yang diketahui masuk dalam wilayah Indonesia.
Terkait rencana pembangunan pangkalan TNI tersebut, pemerintah kabupaten Sambas telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Barat, maupun dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kementerian Luar Negeri, dan Kemenko Polhukam untuk membahas langkah yang diperlukan seusai nota protes Indonesia kepada Malaysia yang membangun mercusuar di Tanjung Datuk.
"Apa lagi, saya juga sering mendapat keluhan dari nelayan yang diusir aparat Malaysia di perairan tersebut. Jadi saya harap ini bisa segera ditindaklanjuti agar pembangunan pangkalan militer itu bisa segera dilakukan," kata Juliarti.
(KR-RDO/M019)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Terkait rencana pembangunan pangkalan militer di Tanjung Datu sampai saat ini masih terkendala dengan pembebasan lahan. Untuk itu kita harapkan pemerintah Kalbar dan Kementerian Bappenas bisa membantu memfasilitasi hal tersebut," kata Bupati Sambas, Juliarti di Pontianak, Sabtu.
Menurutnya, jika biaya pembebasan lahan ditanggung oleh pemerintah kabupaten Sambas, pihaknya mengalami kesulitan karena anggaran untuk pembebasan lahan itu sangat besar. Sementara, APBD Kabupaten Sambas jelas tidak akan cukup untuk pembiayaannya.
Dari informasi yang kita dapat, rencana TNI untuk pembangunan pangkalan dan pembangunan pasukan di perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Tanjung Datu, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah.
Dana yang dikucurkan untuk membangun kekuatan militer darat, laut dan udara diperkirakan mencapai Rp850 miliar. Namun, untuk pembebasan lahannya masih belum diketahui berapa anggaran yang akan diberikan oleh pemerintah pusat.
"Selain masalah anggaran, untuk pembebasan lahan itu kita juga terbentur dengan peraturan yang berlaku, karena pemerintah kabupaten/kota hanya diperbolehkan membebaskan lahan seluas lima hektare," tuturnya.
Sementara itu, lanjutnya, lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan pangkalan militer itu lebih dari 10 hektar.
Menurutnya, pembangunan pangkalan militer itu memang harus segera direalisasikan karena beberapa waktu lalu, wilayah Camar Bulan sempat menjadi topik hangat dan memanas karena negara tetangga, Malaysia, telah mendirikan menara mercusuar disana, yang diketahui masuk dalam wilayah Indonesia.
Terkait rencana pembangunan pangkalan TNI tersebut, pemerintah kabupaten Sambas telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Barat, maupun dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kementerian Luar Negeri, dan Kemenko Polhukam untuk membahas langkah yang diperlukan seusai nota protes Indonesia kepada Malaysia yang membangun mercusuar di Tanjung Datuk.
"Apa lagi, saya juga sering mendapat keluhan dari nelayan yang diusir aparat Malaysia di perairan tersebut. Jadi saya harap ini bisa segera ditindaklanjuti agar pembangunan pangkalan militer itu bisa segera dilakukan," kata Juliarti.
(KR-RDO/M019)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015