Putussibau (Antara Kalbar) - Meski perkebunan kelapa sawit terdapat hampir di setiap daerah di Provinsi Kalimantan Barat, namun tidak semua mau agar lahannya digunakan untuk perkebunan.
Salah satunya di Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu. Temenggung Tamam Embaloh Pius Onyang menyatakan dengan tegas sikap masyarakatnya yang menolak masuknya perkebunan sawit.
Menurut dia masyarakat adat setempat beranggapan bahwa tanah, air, dan hutan di wilayah mereka harus tetap utuh dari generasi ke generasi.
"Menurut kami tanah, air di wilayah kami itu kepunyaan orang Embaloh, sampai sembilan keturunan. Kalau diambil bagaimana nasib kita? Apalagi sistem yang dipakai perusahaan sangat licik untuk menghabisi hutan kita," kata Pius Onyang ditemui di Mataso, Kecamatan Embaloh Hulu, Minggu.
Masyarakat Tamam Embaloh, kata Pius Onyang, merasakan keadaan sekarang tidak juga sulit meski tidak dimasuki perkebunan sawit karena kekayaan alam di wilayahnya cukup untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.
Dikatakannya, penolakan pertama perusahaan sawit oleh masyarakat Embaloh Hulu itu terjadi pada 10 Oktober 2009.
Selain sawit, program transmigrasi juga ditolak oleh masyarakat Embaloh. Pius Onyang menilai, program transmigrasi oleh pemerintah akan menjadi pembodohan bagi masyarakat lokal.
"Transmigrasi juga kita tolak. Sebab pertama orang Kalimantan dibodohi. Berdasarkan yang kita ketahui, orang yang dari luar masuk transmigrasi ke daerah itu, lalu mereka pulang lagi ke daerahnya dengan menjual tanah bangunan yang mereka tempati. Padahal itu tanah milik kita. Sudah beberapa daerah mereka masuk transmigrasi dengan melakukan hal seperti itu," ujar temenggung.
Pius Onyang mengaku, Pemkab Kapuas Hulu kala itu pernah membujuk agar daerahnya diserahkan untuk pembangunan kawasan pemukiman transmigrasi. "Saya pernah dipanggil untuk permohonan transmigrasi masuk. Mereka tanya ke saya. Daerah bapak mau ramai atau tidak? Transmigrasi itu dianggap anak negara, apakah orang Kalimantan anak tiri negara? Apakah tanpa program transmigrasi itu daerah kami tidak boleh dibangun dengan cara yang baik?," tanyanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
Salah satunya di Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu. Temenggung Tamam Embaloh Pius Onyang menyatakan dengan tegas sikap masyarakatnya yang menolak masuknya perkebunan sawit.
Menurut dia masyarakat adat setempat beranggapan bahwa tanah, air, dan hutan di wilayah mereka harus tetap utuh dari generasi ke generasi.
"Menurut kami tanah, air di wilayah kami itu kepunyaan orang Embaloh, sampai sembilan keturunan. Kalau diambil bagaimana nasib kita? Apalagi sistem yang dipakai perusahaan sangat licik untuk menghabisi hutan kita," kata Pius Onyang ditemui di Mataso, Kecamatan Embaloh Hulu, Minggu.
Masyarakat Tamam Embaloh, kata Pius Onyang, merasakan keadaan sekarang tidak juga sulit meski tidak dimasuki perkebunan sawit karena kekayaan alam di wilayahnya cukup untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.
Dikatakannya, penolakan pertama perusahaan sawit oleh masyarakat Embaloh Hulu itu terjadi pada 10 Oktober 2009.
Selain sawit, program transmigrasi juga ditolak oleh masyarakat Embaloh. Pius Onyang menilai, program transmigrasi oleh pemerintah akan menjadi pembodohan bagi masyarakat lokal.
"Transmigrasi juga kita tolak. Sebab pertama orang Kalimantan dibodohi. Berdasarkan yang kita ketahui, orang yang dari luar masuk transmigrasi ke daerah itu, lalu mereka pulang lagi ke daerahnya dengan menjual tanah bangunan yang mereka tempati. Padahal itu tanah milik kita. Sudah beberapa daerah mereka masuk transmigrasi dengan melakukan hal seperti itu," ujar temenggung.
Pius Onyang mengaku, Pemkab Kapuas Hulu kala itu pernah membujuk agar daerahnya diserahkan untuk pembangunan kawasan pemukiman transmigrasi. "Saya pernah dipanggil untuk permohonan transmigrasi masuk. Mereka tanya ke saya. Daerah bapak mau ramai atau tidak? Transmigrasi itu dianggap anak negara, apakah orang Kalimantan anak tiri negara? Apakah tanpa program transmigrasi itu daerah kami tidak boleh dibangun dengan cara yang baik?," tanyanya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015