Pedagang Pasar Pagi Putussibau Enggan Dipolitisasi

"Lebih baik kita tidak punya pemimpin kalau seperti ini terus. Kami tak mau kalau sudah dekat pilkada ini pasar dipolitisir. Kami ingin pemimpin baru yang punya perhatian terhadap nasib pedagang. Lebih baik golput," tegas Okta, pedagang ikan, Rabu.
    

Mereka menilai, pembangunan lokal baru yang sudah dibangun Disperindagkop sangat tidak representatif karena letaknya jauh ke dalam serta tidak mampu menampung seluruh pedagang daging dan sayur. Belum lagi fasilitas air yang kurang serta tempatnya berdekatan dengan pembuangan sampah.
   

"Kami mau pindah kesitu, tapi harus semua pindah. Jangan kami pindah, lalu masih ada yang berjualan dipinggir jalan, sehingga barang kami  didalam jadi tidak laku," ujar Okta.
    

Dikatakannya, sebelum ditertibkan ke tempat yang sekarang lebih parah lagi. Sampai jualan mereka ditendang pembeli yang berlalu lalang di pasar pagi itu.
      

"Setelah kami desak mereka baru ada tindakan pemindahan tempat baru sehingga bergeser kesini sedikit. Dulu sampai ikan yang kami jual kena tendang orang lewat," katanya.
    

Okta mengklaim, pedagang sudah mengajukan permohonan ke Pemkab Kapuas Hulu supaya mereka diberi izin menempati pasar yang lama.
    

"Biar kami berjualan disana. Kami bisa buat kios sendiri, tapi nggak dibolehkan, dengan alasan bermacam lah, dekat rumah dinas bupati. Padahal dari rumah dinas ke pasar itu jauh tempatnya. Kalau kami pindah kesitu enak, dekat sungai. Lagian tempatnya juga bukan didepan rumah bupati," ucap Okta.
      

Ditambahkan Okta, lokasi emperan yang mereka tempati sekarang juga tetap dipungut sewa, satu meja bawah dibebankan Rp5000 perhari.
      

Bahkan, lanjut Okta karena tidak ada penertiban, sesama pedagang pun sering bentrok memperebutkan tempat berjualan.
     

"Harapan kami kepada pemimpin tolong perjuangkan nasib kami. Berikan kami tempat yang layak. Biar kami tidak bentrok sesama pedagang," pintanya.
    

Hal senada juga disampaikan pedagang lainnya yang tak ingin namanya disebutkan. Menurut mereka, ada atau tidak ada pemimpin, nasib pedagang tetap terlantar.
      

"Pemimpin hanya mengurus diri sendiri. Nasib pedagang nggak diperhatikan. Kami nggak mau nyobos, siapapun yang jadi pemimpin sama saja. Kerjanya memang sudah lima tahun, tapi masak sampai sekarang tetap seperti ini nasib kami, janji-janji pembenahan tak ditepati," ujarnya.
      

Serupa disampaikan pedagang ikan, Frans 32, mengungkapkan tidak akan memberi hak politiknya pada pilkada desember mendatang.
      

"Tak mau nyoblos kalau tak ada perubahan, percuma nyoblos. Jual sisi jalan ini lumayanlah," ucap Frans ketus.
    

Menurutnya, fakta pedagang tidak diurus pemertintah daerah setempat benar adanya. Pantauan instansi terkait sangat minim, sehingga pedagang bertindak sendiri tanpa aturan.
     

 "Sebenarnya harus dipantau terus kalau sudah ditertibkan, biar nggak ada lagi yang berjualan dibawah. Karena kalau kami diatas berjualan, ada yang dipinggir jalan, jadi nggak laku punya kami," ungkap Frans.