Tayan Hilir (Antara Kalbar) - Kepala Desa Pedalaman, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Sunarto, mengeluhkan hingga menjelang berakhirnya semester pertama Tahun 2015 tunjangan kepala desa dan perangkatnya desa belum ada kejelasan.
"Bayangkan, ini sudah hampir memasuki bulan 6 di tahun 2015. Belum ada tanda-tanda tunjangan kami dan perangkat desa, melalui alokasi Anggaran Dana Desa (ADD) bakalan dicairkan. Informasi kapan dicairkan pun masih 'kedau-kedau' ni," bebernya, pada Jumat.
Ditambahkan Narto, selaku ujung tombak pemerintahan, perangkat desa diharapkan mampu menjalankan kinerja sesuai harapan namun apa jadinya jika kesejahteraan mereka diabaikan.
Belum terbayarnya tunjangan kepala desa dan perangkat, disinyalir dikarenakan aturan terkait hal tersebut belum dirampungkan Pemkab Sanggau.
Termasuk Peraturan Daerah (Perda) sebagai regulasi tentang pencairan ADD merujuk adanya aturan baru. "Kan untuk pencairan ADD itu harus ada Perda-nya, namun itu belum juga disyahkan sekarang ini. Jelas akan terkatung-katung ini," terangnya.
Belum jelasnya nasib keuangan desa membuat kepala desa dan perangkat desa resah. Pasalnya, biaya operasional hanya diperoleh dari mengutang ke toko-toko, mulai dari alat tulis kantor (ATK) hingga peralatan lain untuk pendukung kinerja.
"Kami sekarang ngutang terus, sudah malu rasanya. Bagaimana ini, kita dituntut untuk pelayanan, sementara anggaran tidak ada," jelasnya.
Selain itu menurut Narto, Pemkab Sanggau ketika menetapkan rancangan rancangan peraturan bupati (Raperbub) atau Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) atau produk hukum terkait APBDesa tidak pernah mengajak bicara para perangkat desa.
Khususnya dalam penetapan penghasilan kepala desa dan perangkat desa. Bahkan, hingga sekarang ini produk hukum itu belum definitif. "Kami tidak pernah diajak untuk dialog atau koordinasi terkait, untuk membuat regulasi penggunaan APBDesa. Maka, keuangan desa sampai saat ini belum bisa diterima," bebernya.
Diketahui, Desa Pedalaman, Tayan Hilir ini, selama tiga tahun berturut-turut sebagai penerima penghargaan desa terbaik dalam kecepatan dan ketepatan membuat pertanggungjawaban keuangan desa.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Bayangkan, ini sudah hampir memasuki bulan 6 di tahun 2015. Belum ada tanda-tanda tunjangan kami dan perangkat desa, melalui alokasi Anggaran Dana Desa (ADD) bakalan dicairkan. Informasi kapan dicairkan pun masih 'kedau-kedau' ni," bebernya, pada Jumat.
Ditambahkan Narto, selaku ujung tombak pemerintahan, perangkat desa diharapkan mampu menjalankan kinerja sesuai harapan namun apa jadinya jika kesejahteraan mereka diabaikan.
Belum terbayarnya tunjangan kepala desa dan perangkat, disinyalir dikarenakan aturan terkait hal tersebut belum dirampungkan Pemkab Sanggau.
Termasuk Peraturan Daerah (Perda) sebagai regulasi tentang pencairan ADD merujuk adanya aturan baru. "Kan untuk pencairan ADD itu harus ada Perda-nya, namun itu belum juga disyahkan sekarang ini. Jelas akan terkatung-katung ini," terangnya.
Belum jelasnya nasib keuangan desa membuat kepala desa dan perangkat desa resah. Pasalnya, biaya operasional hanya diperoleh dari mengutang ke toko-toko, mulai dari alat tulis kantor (ATK) hingga peralatan lain untuk pendukung kinerja.
"Kami sekarang ngutang terus, sudah malu rasanya. Bagaimana ini, kita dituntut untuk pelayanan, sementara anggaran tidak ada," jelasnya.
Selain itu menurut Narto, Pemkab Sanggau ketika menetapkan rancangan rancangan peraturan bupati (Raperbub) atau Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) atau produk hukum terkait APBDesa tidak pernah mengajak bicara para perangkat desa.
Khususnya dalam penetapan penghasilan kepala desa dan perangkat desa. Bahkan, hingga sekarang ini produk hukum itu belum definitif. "Kami tidak pernah diajak untuk dialog atau koordinasi terkait, untuk membuat regulasi penggunaan APBDesa. Maka, keuangan desa sampai saat ini belum bisa diterima," bebernya.
Diketahui, Desa Pedalaman, Tayan Hilir ini, selama tiga tahun berturut-turut sebagai penerima penghargaan desa terbaik dalam kecepatan dan ketepatan membuat pertanggungjawaban keuangan desa.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015