Jakarta (Antara Kalbar) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan kebakaran hutan yang selama ini terjadi di beberapa wilayah Indonesia sudah seperti 'kanker otak' karena tidak kunjung usai.
"Kebakaran hutan itu saat ini sudah seperti orang yang memiliki sakit kepala lalu dikasih obat dan sembuh sembuh, tapi jangan-jangan sudah kanker otak karena tidak kunjung selesai," kata Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Sapto Purwo Nugroho saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu.
Sapto mengatakan kejadian kebakaran hutan yang sebabnya kebanyakan adalah disengaja, sudah seperti ritual tahunan dengan modus dan motif yang sama dan terus menerus terjadi dengan dalang yang dia curigai ada 'main' dengan aparatur daerah setempat.
"Siapa dalangnya, saya curiga ada oknum di daerah. Berulang kali juga kita tangani dengan water bombing, hujan buatan dan segala upaya lainnya walau sifatnya hanya sistematik dengan biaya sekitar Rp600 miliar," ujarnya.
Dia menjelaskan dari informasi yang ditampung oleh pihaknya, para pelaku kebakaran hanya dibayar dengan upah sekitar Rp300 hingga Rp500 ribu untuk sepuluh hektare lahan hutan.
"Namun telah membuat rugi negara triliunan rupiah setiap tahun akibatnya," ujar dia.
Dia juga menjelaskan bahwa lokasi yang dijadikan sasaran adalah berada di provinsi yang sama seperti Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara di waktu yang sama sekitar Kemarau dan puncaknya pada bulan September.
"Ketika pemerintah menurunkan personel TNI untuk ikut memadamkan api dan mengamankan wilayah cukup efektif, namun ketika semua tentara sudah ditarik dan tanggung jawab diserahkan ke Pemda, dibakar lagi," tuturnya.
Hal tersebut, kata dia, karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang diimplementasikan di daerah. "Jika pengawasan dan penegakan hukum ketat dan tidak pandang bulu, saya yakin akan selesai ini semua," ujarnya.
Dia juga mengharapkan kerja sama dari semua pihak terkait untuk mengatasi masalah ini dengan berbekal data yang dimiliki oleh pemerintah dengan melakukan upaya preventif sebelum terjadinya pembakaran tersebut.
"Kita kembalikan lagi ke pemerintah pusat, karena jika semua BNPB yang lakukan tidak mungkin, makannya kita semua harus bekerja sama dengan berbekal data agar dari awal sebelum terjadi kita sudah lakukan usaha preventif," ucapnya.
(R030/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Kebakaran hutan itu saat ini sudah seperti orang yang memiliki sakit kepala lalu dikasih obat dan sembuh sembuh, tapi jangan-jangan sudah kanker otak karena tidak kunjung selesai," kata Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Sapto Purwo Nugroho saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu.
Sapto mengatakan kejadian kebakaran hutan yang sebabnya kebanyakan adalah disengaja, sudah seperti ritual tahunan dengan modus dan motif yang sama dan terus menerus terjadi dengan dalang yang dia curigai ada 'main' dengan aparatur daerah setempat.
"Siapa dalangnya, saya curiga ada oknum di daerah. Berulang kali juga kita tangani dengan water bombing, hujan buatan dan segala upaya lainnya walau sifatnya hanya sistematik dengan biaya sekitar Rp600 miliar," ujarnya.
Dia menjelaskan dari informasi yang ditampung oleh pihaknya, para pelaku kebakaran hanya dibayar dengan upah sekitar Rp300 hingga Rp500 ribu untuk sepuluh hektare lahan hutan.
"Namun telah membuat rugi negara triliunan rupiah setiap tahun akibatnya," ujar dia.
Dia juga menjelaskan bahwa lokasi yang dijadikan sasaran adalah berada di provinsi yang sama seperti Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara di waktu yang sama sekitar Kemarau dan puncaknya pada bulan September.
"Ketika pemerintah menurunkan personel TNI untuk ikut memadamkan api dan mengamankan wilayah cukup efektif, namun ketika semua tentara sudah ditarik dan tanggung jawab diserahkan ke Pemda, dibakar lagi," tuturnya.
Hal tersebut, kata dia, karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang diimplementasikan di daerah. "Jika pengawasan dan penegakan hukum ketat dan tidak pandang bulu, saya yakin akan selesai ini semua," ujarnya.
Dia juga mengharapkan kerja sama dari semua pihak terkait untuk mengatasi masalah ini dengan berbekal data yang dimiliki oleh pemerintah dengan melakukan upaya preventif sebelum terjadinya pembakaran tersebut.
"Kita kembalikan lagi ke pemerintah pusat, karena jika semua BNPB yang lakukan tidak mungkin, makannya kita semua harus bekerja sama dengan berbekal data agar dari awal sebelum terjadi kita sudah lakukan usaha preventif," ucapnya.
(R030/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015