Nanga Pinoh (Antara Kalbar) - Lipet, salah seorang warga Dusun Nanga Boli, Desa Pintas, yang gagal berangkat menjadi TKI di Sarawak, Malaysia, secara ilegal, oleh Polsek Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, mengungkapkan cara masuk ke negeri jiran tersebut.
Ia dan sejumlah rekannya memang akan masuk ke Malaysia tanpa menggunakan identitas atau dokumen yang lengkap. Mereka direncanakan masuk lewat Entikong melalui jalan tikus di perusahaan perkebunan sawit menggunakan ojek sampai di dekat perbatasan Malaysia. Setelah itu dilanjutkan dengan menggunakan jalan kaki sekitar satu jam lebih.
"Setelah masuk ke wilayah Malaysia, kami akan dijemput menggunakan mobil menuju lokasi kerja," tuturnya.
Lipet menceritakan, mereka berangkat dari kampung pada hari Senin (27/7) sekitar pukul 21.00 WIB. Setelah sampai di Nanga Pinoh mereka berkumpul dan menginap di hotel. Sekitar pukul 08.00 Wib Selasa (28/7), melanjutkan perjalanan menuju Balai Karangan Sanggau. Namun belum keluar dari Nanga Pinoh sudah dulu diamankan oleh polisi.
"Sebelum berangkat, setiap orang kami diberikan pinjaman oleh bos sebesar Rp 1 juta. Uang tersebut akan dibayar setelah kami bekerja di Malaysia," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa Mandau Baru, Syamsuri mengatakan dirinya tidak pernah mengetahui keberangkatan warganya yang bekerja di Malaysia, karena mereka yang bekerja di Malaysia tersebut tidak pernah memberitahukan atau memberikan laporan kepada dirinya sebagai Kepala Desa setempat.
"Setelah ditangkap oleh polisi inilah baru saya tahu. Bahkan sudah berapa banyak warga saya yang bekerja ke Malaysia saya juga tidak pernah tahu. Dari data Polisi, ada 14 orang warga saya yang digagalkan berangkat ke Malaysia," ungkapnya.
Menurut Syamsuri, dirinya tidak pernah melarang warga bekerja keluar daerah, termasuk bekerja ke Malaysia, yang penting harus memiliki identitas yang lengkap, supaya tidak mudah ditipu dan dibodoh-bodohi. Selain itu, orang yang akan diikuti juga harus jelas identitasnya. Karena kalau sudah terjadi masalah atau ada kesulitan seperti ini Kades juga yang repot.
"Saya sudah menghimbau kepada warga, agar memberikan laporan kalau pergi bekerja keluar. Saya juga sudah minta mereka kalau bekerja keluiar harus mengikuti orang yang jelas identitasnya, jangan asal ikut," ujarnya.
Namun demikian, dia juga berharap kepada pihak kepolisian agar segera mengembalikan para calon TKI ilegal tersebut termasuk 14 orang warganya yang batal berangkat tersebut, biar mereka bisa pulang kerumahnya masing-masing.
"Mereka ini hanya korban, mereka banyak yang tidak tahu menahu akan dibawa kemana, mereka hanya tahu dibawa kerja ke Malaysia," tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
Ia dan sejumlah rekannya memang akan masuk ke Malaysia tanpa menggunakan identitas atau dokumen yang lengkap. Mereka direncanakan masuk lewat Entikong melalui jalan tikus di perusahaan perkebunan sawit menggunakan ojek sampai di dekat perbatasan Malaysia. Setelah itu dilanjutkan dengan menggunakan jalan kaki sekitar satu jam lebih.
"Setelah masuk ke wilayah Malaysia, kami akan dijemput menggunakan mobil menuju lokasi kerja," tuturnya.
Lipet menceritakan, mereka berangkat dari kampung pada hari Senin (27/7) sekitar pukul 21.00 WIB. Setelah sampai di Nanga Pinoh mereka berkumpul dan menginap di hotel. Sekitar pukul 08.00 Wib Selasa (28/7), melanjutkan perjalanan menuju Balai Karangan Sanggau. Namun belum keluar dari Nanga Pinoh sudah dulu diamankan oleh polisi.
"Sebelum berangkat, setiap orang kami diberikan pinjaman oleh bos sebesar Rp 1 juta. Uang tersebut akan dibayar setelah kami bekerja di Malaysia," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa Mandau Baru, Syamsuri mengatakan dirinya tidak pernah mengetahui keberangkatan warganya yang bekerja di Malaysia, karena mereka yang bekerja di Malaysia tersebut tidak pernah memberitahukan atau memberikan laporan kepada dirinya sebagai Kepala Desa setempat.
"Setelah ditangkap oleh polisi inilah baru saya tahu. Bahkan sudah berapa banyak warga saya yang bekerja ke Malaysia saya juga tidak pernah tahu. Dari data Polisi, ada 14 orang warga saya yang digagalkan berangkat ke Malaysia," ungkapnya.
Menurut Syamsuri, dirinya tidak pernah melarang warga bekerja keluar daerah, termasuk bekerja ke Malaysia, yang penting harus memiliki identitas yang lengkap, supaya tidak mudah ditipu dan dibodoh-bodohi. Selain itu, orang yang akan diikuti juga harus jelas identitasnya. Karena kalau sudah terjadi masalah atau ada kesulitan seperti ini Kades juga yang repot.
"Saya sudah menghimbau kepada warga, agar memberikan laporan kalau pergi bekerja keluar. Saya juga sudah minta mereka kalau bekerja keluiar harus mengikuti orang yang jelas identitasnya, jangan asal ikut," ujarnya.
Namun demikian, dia juga berharap kepada pihak kepolisian agar segera mengembalikan para calon TKI ilegal tersebut termasuk 14 orang warganya yang batal berangkat tersebut, biar mereka bisa pulang kerumahnya masing-masing.
"Mereka ini hanya korban, mereka banyak yang tidak tahu menahu akan dibawa kemana, mereka hanya tahu dibawa kerja ke Malaysia," tuturnya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015