Mekkah (Antara Kalbar) - DPD-RI memberikan sejumlah rekomendasi kepada Kementerian Agama selaku Panitia Penyelenggaraan Haji Indonesia (PPHI) untuk meningkatkan pelayanan kepada jamaah.
"Kemudian kedatangan kami ke daker (daerah kerja) Madinah dan Mekkah, mendapatkan kesan yang luar biasa," kata Wakil Ketua Komisi III DPD-RI Fahira Idris usai mengunjungi Daker Makkah PPHI, di Arab Saudi, Selasa (25/8).
Ia mengakui ada peningkatan layanan dan inovasi dalam penyelenggaraan haji tahun ini seperti perkembangan penandaan jamaah berisiko tinggi melalui warna gelang, ada sms center, aplikasi haji pintar, dan lain-lain.
Namun Fahira bersama anggota DPD lainnya yang ikut berkunjung, seperti Emilia Contessa, melihat masih ada kekurangan dalam mengedukasi jamaah agar mereka pintar dan mandiri. Ia mencontohkan masih banyak jamaah yang tersesat.
"Rekomendasi kami, layanan bimbingan manasik haji ditambah lagi selama jamaah ada di sini," katanya.
Selain itu, katanya, pengetahuan jamaah ditambah, terkait pengenalan tempat penginapan, pemakaian identitas selama ke luar pemondokan, serta cara melapor bila tersesat.
"Ketika kami menemukan jamaah dari Cilacap yang tersasar di Madinah, dia hanya mengenakan seragam saja. Tidak ada identitas tinggal di mana," ujar Fahira.
Ia mengusulkan agar kepala rombongan (karom) membagikan kartu nama hotel kepada anggotanya agar jamaah tahu mereka tinggal di mana. Untuk menekan jumlah jamaah yang tersasar, ia juga meminta PPHI menyediakan peta Masjidil Haram.
Rekomendasi lainnya, Fahira menilai harus ada terobosan antarlembaga, terutam DPR dengan presiden agar penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) lebih cepat agar jamaah dapat lokasi pemondokan yang lebih baik.
"Kalau perlu ada MoU untuk dua tahun penyewaan pemondokan. Tapi sekarang itu tidak bisa dilakukan karena BPIH-nya terlalu lama," kata Fahira.
Ia juga merekomendasikan adanya lobi yang kuat pemerintah Indonesia kepada Arab Saudi agar semua jamaah dari Tanah Air pada saat mabit dapat lokasi di Mina. "Dari 53 maktab, masih ada sembilan maktab ditempatkan di Mina Jadid. Orang kita masih mempertanyakan kalau ditempatkan di Mina Jadid apakah haji saya sah? Ini hanya bisa negosiasi presiden ke presiden," ujarnya.
Selain itu ia menyoroti fasilitas di Armina (Arafah, Mina, dan Muzdalifah) yang masih buruk, seperti tenda dan karpet, serta kamar mandi.
"Kami berharap Pemerintah Arab Saudi memberikan fasilitas Armina yang lebih baik," katanya.
(R016/T. Susilo)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Kemudian kedatangan kami ke daker (daerah kerja) Madinah dan Mekkah, mendapatkan kesan yang luar biasa," kata Wakil Ketua Komisi III DPD-RI Fahira Idris usai mengunjungi Daker Makkah PPHI, di Arab Saudi, Selasa (25/8).
Ia mengakui ada peningkatan layanan dan inovasi dalam penyelenggaraan haji tahun ini seperti perkembangan penandaan jamaah berisiko tinggi melalui warna gelang, ada sms center, aplikasi haji pintar, dan lain-lain.
Namun Fahira bersama anggota DPD lainnya yang ikut berkunjung, seperti Emilia Contessa, melihat masih ada kekurangan dalam mengedukasi jamaah agar mereka pintar dan mandiri. Ia mencontohkan masih banyak jamaah yang tersesat.
"Rekomendasi kami, layanan bimbingan manasik haji ditambah lagi selama jamaah ada di sini," katanya.
Selain itu, katanya, pengetahuan jamaah ditambah, terkait pengenalan tempat penginapan, pemakaian identitas selama ke luar pemondokan, serta cara melapor bila tersesat.
"Ketika kami menemukan jamaah dari Cilacap yang tersasar di Madinah, dia hanya mengenakan seragam saja. Tidak ada identitas tinggal di mana," ujar Fahira.
Ia mengusulkan agar kepala rombongan (karom) membagikan kartu nama hotel kepada anggotanya agar jamaah tahu mereka tinggal di mana. Untuk menekan jumlah jamaah yang tersasar, ia juga meminta PPHI menyediakan peta Masjidil Haram.
Rekomendasi lainnya, Fahira menilai harus ada terobosan antarlembaga, terutam DPR dengan presiden agar penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) lebih cepat agar jamaah dapat lokasi pemondokan yang lebih baik.
"Kalau perlu ada MoU untuk dua tahun penyewaan pemondokan. Tapi sekarang itu tidak bisa dilakukan karena BPIH-nya terlalu lama," kata Fahira.
Ia juga merekomendasikan adanya lobi yang kuat pemerintah Indonesia kepada Arab Saudi agar semua jamaah dari Tanah Air pada saat mabit dapat lokasi di Mina. "Dari 53 maktab, masih ada sembilan maktab ditempatkan di Mina Jadid. Orang kita masih mempertanyakan kalau ditempatkan di Mina Jadid apakah haji saya sah? Ini hanya bisa negosiasi presiden ke presiden," ujarnya.
Selain itu ia menyoroti fasilitas di Armina (Arafah, Mina, dan Muzdalifah) yang masih buruk, seperti tenda dan karpet, serta kamar mandi.
"Kami berharap Pemerintah Arab Saudi memberikan fasilitas Armina yang lebih baik," katanya.
(R016/T. Susilo)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015