Jakarta (Antara Kalbar) - Menkopolhukam Luhut Pandjaitan mengatakan bahwa Presiden menekankan kepada perusahaan-perusahaan untuk menyediakan pesawat dengan fasilitas "water bombing" dalam upaya mengatasi kebakaran lahan pada saat musim kemarau tiba.
"Itu tidak jadi urusan pemerintah apabila kebakaran terjadi di dalam lahan mereka, kalau di luar lahan mereka baru pemerintah nanti yang akan menangani," kata Luhut dalam jumpa pers terkait penanganan kabut asap di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin.
Luhut juga mengatakan bahwa pemrintah sudah mengidentifikasi dengan tajam sumber-sumber api sehingga pihak kepolisian bisa melakukan tindakan-tindakan hukum kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran.
"Hal tersebut juga berdasarkan instruksi Presiden yang mengedepankan bahwa lahan gambut yang sudah terbakar milik perusahaan-perusahaan akan dikembalikan ke pemerintah dan juga izin perusahaan tersebut akan dicabut," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Luhut juga menyampaikan bahwa pemerintah saat ini fokus menggunakan "water bombing" untuk melakukan pemadaman api dan asap di berbagai daerah.
"Kami berharap upaya secara masif dari "water bombing" dapat mengurangi asap dan kemudian penggunaan "water bombing" itu kami juga kombinasikan dengan "chemical powder" yang bisa tembus ke bawah dan memadamkan api," katanya.
Selain itu, kata Luhut, untuk memantau titik-titik api dan juga membantu pesawat yang melakukan "water bombing" dikerahkan juga "drone-drone" dari TNI Angkatan Darat dan Dirgantara Republik Indonesia.
"Ini pertama kali kita memakai 'drone' dan sangat membantu para petugas kita di lapangan. Di sisi lain, kami juga sudah meminta bantuan kepada beberapa negara antara lain Australia, Tiongkok, Malaysia, dan Singapura," kata Luhut.
Luhut juga menggarisbawahi semua operasi pemadaman yang dilakukan saat ini oleh pihak-pihak terkait sudah terkoordinasi dengan baik dan terukur dengan bagus.
Turut hadir dalam jumpa pers tersebut antara lain Kapolri Badrodin Haiti, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, dan Wakil Kepala BNPB Tri Budiarto.
(B020/S. Pinardi)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Itu tidak jadi urusan pemerintah apabila kebakaran terjadi di dalam lahan mereka, kalau di luar lahan mereka baru pemerintah nanti yang akan menangani," kata Luhut dalam jumpa pers terkait penanganan kabut asap di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin.
Luhut juga mengatakan bahwa pemrintah sudah mengidentifikasi dengan tajam sumber-sumber api sehingga pihak kepolisian bisa melakukan tindakan-tindakan hukum kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran.
"Hal tersebut juga berdasarkan instruksi Presiden yang mengedepankan bahwa lahan gambut yang sudah terbakar milik perusahaan-perusahaan akan dikembalikan ke pemerintah dan juga izin perusahaan tersebut akan dicabut," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Luhut juga menyampaikan bahwa pemerintah saat ini fokus menggunakan "water bombing" untuk melakukan pemadaman api dan asap di berbagai daerah.
"Kami berharap upaya secara masif dari "water bombing" dapat mengurangi asap dan kemudian penggunaan "water bombing" itu kami juga kombinasikan dengan "chemical powder" yang bisa tembus ke bawah dan memadamkan api," katanya.
Selain itu, kata Luhut, untuk memantau titik-titik api dan juga membantu pesawat yang melakukan "water bombing" dikerahkan juga "drone-drone" dari TNI Angkatan Darat dan Dirgantara Republik Indonesia.
"Ini pertama kali kita memakai 'drone' dan sangat membantu para petugas kita di lapangan. Di sisi lain, kami juga sudah meminta bantuan kepada beberapa negara antara lain Australia, Tiongkok, Malaysia, dan Singapura," kata Luhut.
Luhut juga menggarisbawahi semua operasi pemadaman yang dilakukan saat ini oleh pihak-pihak terkait sudah terkoordinasi dengan baik dan terukur dengan bagus.
Turut hadir dalam jumpa pers tersebut antara lain Kapolri Badrodin Haiti, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, dan Wakil Kepala BNPB Tri Budiarto.
(B020/S. Pinardi)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015