Sukadana (Antara Kalbar) - Ketua DPRD Kayong Utara Sukardi di ruang kerjanya, Kamis, menegaskan dukungan penuh lembaga tersebut dalam upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dikatakan Sukardi, bentuk dukungan DPRD Kayong Utara dalam penyuksesan pemerintah diantaranya dalam pembahasan di APBD Kayong Utara tahun 2015 murni dan APBD Perubahannya terkait pelaksanaan Festival Karimata.
"DPRD sangat mendukung upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam membangun daerah, seperti halnya pelaksanaan Festival Karimata yang merupakan salah satu even menyongsong Sail Karimata 2016 mendatang, dan itu terdapat di dalam APBD Kayong Utara 2015," kata Sukardi.
Dalam pembahasan, Ketua DPRD Kayong Utara juga menyebutkan bahwa dalam penetapan RAPBD menjadi APBD yang didalamnya ada kegiatan Festival Karimata, tidak ada satupun fraksi yang menolak saat dilaksanakan pengesahan menjadi APBD.
Terkait, keterlibatan DPRD dalam kegiatan Festival Karimata, Sukardi juga menjelaskan, DPRD tidak perlu melibatkan diri dalam hal teknis, karena dalam pelaksanaan roda pemerintahan semua memiliki tugas dan fungsi masing-masing, dimana pemerintah kabupaten sebagai eksekutor pemerintahan dan di DPRD sebagai pengawas.
"DPRD fungsinya sebagai pengawasan bukan sebagai pelaksana atau apapun termasuk dalam festival dan sail, kita cukup sebagai pengawas, kita justru berencana membentuk panitia kerja, kalau ini diperlukan," tegasnya.
Lebih dari itu, DPRD Kayong Utara dalam tahun 2015 ini, merelakan sebagian anggaran di Sekretariat DPRD Kayong Utara dialihkan ke Setda guna mendukung para pejabat di Setda untuk melakukan koordinasi dan komunikasi ke pemerintah pusat maupun pihak terkait guna mensukseskan kegiatan Sail Karimata.
Sementara itu, salah panitia Festival Karimata tahun 2015, Hermanto menjelaskan bahwa kegiatan itu telah tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). "Di dalam RAPBD Perubahan yang kemudian ditetapkan menjadi APBD perubahan tahun anggaran 2015, kegiatan ini juga telah masuk. Jadi kalau dibilang ini dana siluman, justru kita juga bertanya, berarti yang membahasnya itu siluman juga," kata Sekretaris Lembaga Penyelidikan Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (LP3KRI), Herman.
Menurutnya, yang dimaksud dengan dana siluman seperti yang terjadi pada APBD DKI Jakarta adalah kegiatan yang tidak disusulkan oleh eksekutif pada RAPBD, namun tiba-tiba muncul pada penetapan ABPD. "Mari kita sama-sama mensukseskan kegiatan ini," imbaunya. Dukungan terhadap kegiatan ini, juga diutarakan Miftahul Huda, penggiat seni Kabupaten Kayong Utara dari Simpang Mandiri. "Kami yakin kegiatan ini, akan membantu Kayong Utara mempromisikan Pulau Karimata menjelang Sail Karimata 2016," kata Miftahul Huda.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
Dikatakan Sukardi, bentuk dukungan DPRD Kayong Utara dalam penyuksesan pemerintah diantaranya dalam pembahasan di APBD Kayong Utara tahun 2015 murni dan APBD Perubahannya terkait pelaksanaan Festival Karimata.
"DPRD sangat mendukung upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam membangun daerah, seperti halnya pelaksanaan Festival Karimata yang merupakan salah satu even menyongsong Sail Karimata 2016 mendatang, dan itu terdapat di dalam APBD Kayong Utara 2015," kata Sukardi.
Dalam pembahasan, Ketua DPRD Kayong Utara juga menyebutkan bahwa dalam penetapan RAPBD menjadi APBD yang didalamnya ada kegiatan Festival Karimata, tidak ada satupun fraksi yang menolak saat dilaksanakan pengesahan menjadi APBD.
Terkait, keterlibatan DPRD dalam kegiatan Festival Karimata, Sukardi juga menjelaskan, DPRD tidak perlu melibatkan diri dalam hal teknis, karena dalam pelaksanaan roda pemerintahan semua memiliki tugas dan fungsi masing-masing, dimana pemerintah kabupaten sebagai eksekutor pemerintahan dan di DPRD sebagai pengawas.
"DPRD fungsinya sebagai pengawasan bukan sebagai pelaksana atau apapun termasuk dalam festival dan sail, kita cukup sebagai pengawas, kita justru berencana membentuk panitia kerja, kalau ini diperlukan," tegasnya.
Lebih dari itu, DPRD Kayong Utara dalam tahun 2015 ini, merelakan sebagian anggaran di Sekretariat DPRD Kayong Utara dialihkan ke Setda guna mendukung para pejabat di Setda untuk melakukan koordinasi dan komunikasi ke pemerintah pusat maupun pihak terkait guna mensukseskan kegiatan Sail Karimata.
Sementara itu, salah panitia Festival Karimata tahun 2015, Hermanto menjelaskan bahwa kegiatan itu telah tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). "Di dalam RAPBD Perubahan yang kemudian ditetapkan menjadi APBD perubahan tahun anggaran 2015, kegiatan ini juga telah masuk. Jadi kalau dibilang ini dana siluman, justru kita juga bertanya, berarti yang membahasnya itu siluman juga," kata Sekretaris Lembaga Penyelidikan Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (LP3KRI), Herman.
Menurutnya, yang dimaksud dengan dana siluman seperti yang terjadi pada APBD DKI Jakarta adalah kegiatan yang tidak disusulkan oleh eksekutif pada RAPBD, namun tiba-tiba muncul pada penetapan ABPD. "Mari kita sama-sama mensukseskan kegiatan ini," imbaunya. Dukungan terhadap kegiatan ini, juga diutarakan Miftahul Huda, penggiat seni Kabupaten Kayong Utara dari Simpang Mandiri. "Kami yakin kegiatan ini, akan membantu Kayong Utara mempromisikan Pulau Karimata menjelang Sail Karimata 2016," kata Miftahul Huda.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015