Putussibau (Antara Kalbar) - Anggota DPRD Kapuas Hulu, H Wan Taufikorahman SE, MAP menyatakan secara tegas tidak sependapat dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang berencana mencabut subsidi listrik untuk golongan rumah tangga dengan daya 450 Volt Ampere (VA) dan 900 VA.
"Ini kebijakan yang lebih parah, karena dilakukan ditengah perekonomian masyarakat yang morat marit seperti sekarang," ungkap Wan Taufik di DPRD Kapuas Hulu.
Menurut wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kapuas Hulu ini, jika PLN merasa dirugikan karena pemakaian daya yang tidak tepat sasaran oleh pihak tertentu, tidak mestinya subsidi untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dicabut.
Tapi harus dilakukan evaluasi dan pembenahan manajemen. "Normatif saja, dengan subsidi yang ada, berapa tunggakan pelanggan di PLN? Apalagi kalau subsidi ini dicabut. Yang paling baik bagaimana PLN ini meningkatkan manajemen pelayanan. Kemudian mengintensifkan pengawasan pemakaian jaringan," katanya.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kapuas Hulu ini menambahkan, kontrol ketat dari PLN sangat perlu. Ia mengungkapkan, bukan rahasia umum lagi jika ada masyarakat berpenghasilan menengah keatas hingga perusahaan juga masih menikmati subsidi listrik tersebut.Â
"Kalau rakyat biasa paling hanya pakai daya seadanya, tidak bisa dia mengakali penggunaan daya. Paling pemakaian untuk lampu, TV, bukan untuk kepentingan produksi," ungkap Wan Taufik, Anggota DPRD dua periode.
Wan Taufik menilai, sangat tidak adil bila pemerintah sepakat mencabut subsidi listrik tersebut. "Karena penggunaan listrik ini ada yang mampu dan tidak mampu. Ada yang untuk produktif dan hanya konsumtif. Kalau dicabut jelas menyengsarakan rakyat," tegas mantan karyawan Bank Rakyat Indonesia (BRI) ini.
Menurutnya, jika subsidi listrik dicabut, pemerintah harus bisa mencari solusi dengan memanfaatkan potensi kelistrikan lain seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), PLTS, PLTMH.
"Ini juga menjadi solusi jika PLN merasa rugi akibat bahan bakar minyak (BBM). Kalau mau dicabut, PLN harus membangun infrastruktur baru yang bisa menghasilkan daya listrik baru untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Karena masalah listrik ini menjadi kebutuhan dasar masyarakat," papar pria kelahiran 20 Juni 1962 ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Ini kebijakan yang lebih parah, karena dilakukan ditengah perekonomian masyarakat yang morat marit seperti sekarang," ungkap Wan Taufik di DPRD Kapuas Hulu.
Menurut wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kapuas Hulu ini, jika PLN merasa dirugikan karena pemakaian daya yang tidak tepat sasaran oleh pihak tertentu, tidak mestinya subsidi untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dicabut.
Tapi harus dilakukan evaluasi dan pembenahan manajemen. "Normatif saja, dengan subsidi yang ada, berapa tunggakan pelanggan di PLN? Apalagi kalau subsidi ini dicabut. Yang paling baik bagaimana PLN ini meningkatkan manajemen pelayanan. Kemudian mengintensifkan pengawasan pemakaian jaringan," katanya.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kapuas Hulu ini menambahkan, kontrol ketat dari PLN sangat perlu. Ia mengungkapkan, bukan rahasia umum lagi jika ada masyarakat berpenghasilan menengah keatas hingga perusahaan juga masih menikmati subsidi listrik tersebut.Â
"Kalau rakyat biasa paling hanya pakai daya seadanya, tidak bisa dia mengakali penggunaan daya. Paling pemakaian untuk lampu, TV, bukan untuk kepentingan produksi," ungkap Wan Taufik, Anggota DPRD dua periode.
Wan Taufik menilai, sangat tidak adil bila pemerintah sepakat mencabut subsidi listrik tersebut. "Karena penggunaan listrik ini ada yang mampu dan tidak mampu. Ada yang untuk produktif dan hanya konsumtif. Kalau dicabut jelas menyengsarakan rakyat," tegas mantan karyawan Bank Rakyat Indonesia (BRI) ini.
Menurutnya, jika subsidi listrik dicabut, pemerintah harus bisa mencari solusi dengan memanfaatkan potensi kelistrikan lain seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), PLTS, PLTMH.
"Ini juga menjadi solusi jika PLN merasa rugi akibat bahan bakar minyak (BBM). Kalau mau dicabut, PLN harus membangun infrastruktur baru yang bisa menghasilkan daya listrik baru untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Karena masalah listrik ini menjadi kebutuhan dasar masyarakat," papar pria kelahiran 20 Juni 1962 ini.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015