Nanga Pinoh (Antara Kalbar) - Sekelompok warga dari Forum Masyarakat Peduli Melawi mendatangi Kantor KPU Kabupaten Melawi, Senin, untuk menyuarakan sejumlah temuan dan dugaan kecurangan yang terjadi dalam pelaksananaan Pilkada pada 9 Desember lalu.
Forum ini menuding bahwa ada kecurangan yang dilakukan secara massif, terstruktur dan melibatkan penyelenggara pemilu di tingkat bawah sehingga perolehan suara pasangan calon (paslon) 2 dirugikan.
Salah satu juru bicara Forum Masyarakat Peduli Melawi, Norpansyah mengungkapkan kecurangan yang muncul dalam Pilkada Melawi diantaranya DPT yang tidak valid serta banyaknya masyarakat yang tidak mendapat undangan memilih C6.
"Ada yang pindah TPS nya sampai pemilihnya juga tidak tahu dimana TPS barunya. Ada juga yang malah biasaya memilih di TPS 1 lalu pindah ke TPS 2 dan petugas PPSnya juga tak tahu. Makanya di Nanga Pinoh hampir 10 ribu masyarakat tak gunakan hak pilihnya karena sistem acakan TPS yang menyulitkan masyarakat," kata dia.
Norpan juga mencurigai pemilih di sejumlah desa yang partisipasinya bisa mencapai 100 persen. Seperti di beberapa kecamatan nyaris semua pemilihnya bisa menggunakan hak pilih padahal di Nanga Pinoh saja, lebih dari 10 ribu warga tak memilih.
"Kami meminta agar ketua KPU bisa mengecek sejauh mana keterlibatan penyelenggara di bawah. Kami minta ini bisa direspon sebelum pleno dilakukan," katanya.
Juru bicara lainnya, Mulyadi mengungkapkan, kecurangan dalam Pilkada Melawi yang jelas-jelas terjadi adalah maraknya money politik. Bahkan ada serangan fajar hingga penggiringan massa sampai di bilik suara, tapi ini tidak terungkap baik oleh aparat kepolisian dan Panwas.
"Banyak data yang sudah kami himpun. Kami disini tidak untuk beradu argumen dengan KPU. Yang jelas kami akan menuntut hingga ke jalur hukum," ujarnya.
Mulyadi pun menyatakan bahwa Forum Masyarakat Peduli Melawi ini tidak menerima hasil keputusan KPU Melawi dan menuntut untuk dilakukannya Pilkada Ulang. Bahkan bila KPU tetap melanjutkan proses tahapan perhitungan rekapitulasi tingkat kabupaten, 19 Desember mendatang, mereka mengancam akan menurunkan massa yang lebih banyak.
"Kami minta KPU tunda rekapitulasi karena banyak pelanggaran yang ditemukan di lapangan. Kalau tidak diindahkan, maka jangan salahkan kami bila massa yang turun 100 kali lebih banyak dari ini," kata dia.
Sementara itu, Ketua KPU Melawi Julita saat menerima perwakilan pendemo menegaskan bahwa seluruh proses tahapan pilkada sudah dilaksanakan sesuai ketentuan.
"Belum ada laporan ke kami soal adanya pelanggaran penyelenggara di tingkat bawah. Bila ada temuan dari tahapan sampai ada indikasi kecurangan, silahkan disampaikan sesuai dengan prosedur yang berlaku," katanya.
Julita juga menegaskan dirinya tak bisa menghentikan tahapan rekapitulasi perolehan suara Pilkada Melawi tingkat kabupaten karena semua sudah ditetapkan melalui peraturan KPU dan dijadwalkan secara serentak se Indonesia.
"Kami persilahkan untuk membuat pengaduan ke Panwas bila ada indikasi kecurangan. Kami akan menerima rekomendasi dari Panwas bila memang putusannya menetapkan adanya temuan dan kecurangan," katanya.
Kantor KPU Melawi sendiri sudah dijaga ketat aparat kepolisian sejak beberapa hari terakhir. Saat demo berlangsung, aparat pun menyiagakan kendaraan taktis, termasuk barracuda dan pasukan pengamanan bersenjata lengkap di depan kantor.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015