Nanga Pinoh (Antara Kalbar) - Pemkab Melawi meraih PAD sebesar Rp 27 miliar dari total target Rp 50 miliar pada tahun 2015. Walau hanya terealisasi 55 persen, namun pencapaian PAD di tahun 2015 meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Kabid Penagihan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Melawi, Timardes memaparkan, realisasi PAD pada tahun 2015 masih didominasi pajak daerah. Diantaranya sektor pajak galian C yang menyumbang Rp2,7 miliar serta sejumlah pajak daerah lainnya yang dikelola langsung oleh Pemkab.
"Pajak daerah berhasil direalisasikan 70 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD tahun lalu. Bahkan untuk pajak restoran, reklame, pajak penerangan jalan umum serta pajak hiburan melampaui target," katanya.
Timardes juga menerangkan, PAD di tahun 2015 meningkat hingga Rp7 miliar, bila dibandingkan dengan tahun 2014. Sehingga walau dari sisi pencapaian target masih terbilang jauh, namun ada peningkatan signifikan pada beberapa sektor pendapatan asli daerah.
"Banyak juga PAD yang tidak tercapai diantaranya BPHTB, Retribusi Pelayanan Kesehatan serta retribusi alat berat dan kekayan daerah yang pencapainnya masih jauh. Seperti sewa tenda yang ditargetkan Rp540 juta hanya terrealisasi Rp39 juta," kata dia.
Selain itu, kata Timardes, ada juga target PAD yang tidak masuk sama sekali, diantaranya seperti rumah potong hewan (RPH) khusus sapi.
"Kemudian retribusi dari pengendalian menara telekomunikasi, targetnya sudah ditetapkan, tapi belum sempat ditarik karena ada surat dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan tarif retribusi," terangnya.
Timardes mengakui dalam upaya mencapai target PAD yang sudah ditetapkan tersebut Pemda terkendala sistem pengelolaan, terutama retribusi karena menyangkut soal pelayanan. "Kendati demikian kami mengucapkan terima kasih kepada Pemda dan para wajib pajak syang telah membayarkan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Karena seberapapun uang yang disetorkan ke kas daerah adalah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan di Kabupaten Melawi," katanya.
Sebelumnya, dalam rapat bersama DPRD, Sekda Melawi, Ivo Titus Mulyono menyebutkan target PAD yang gagal terealisasi ikut mempengaruhi defisit APBD Melawi. Namun, hal tersebut juga disebabkan asumsi target PAD yang terlalu tinggi.
"Sekarang PAD Melawi Rp25 miliar sudah luar biasa. Dulu-dulu juga hanya Rp14 miliar. Makanya saya minta agar target PAD jangan terlalu tinggi, agar anggaran kita tidak defisit," ucapnya.
Dirinya menginginkan dalam penyusunan anggaran kedepan, asumsi pendapatan APBD bisa dihitung secara realistis. Mengingat target PAD sebesar Rp50 miliar sebenarnya tak masuk akal. "Kalau mau bagus Melawi, saat susun anggaran dihitung riil, baru hitung belanja," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
Kabid Penagihan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Melawi, Timardes memaparkan, realisasi PAD pada tahun 2015 masih didominasi pajak daerah. Diantaranya sektor pajak galian C yang menyumbang Rp2,7 miliar serta sejumlah pajak daerah lainnya yang dikelola langsung oleh Pemkab.
"Pajak daerah berhasil direalisasikan 70 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD tahun lalu. Bahkan untuk pajak restoran, reklame, pajak penerangan jalan umum serta pajak hiburan melampaui target," katanya.
Timardes juga menerangkan, PAD di tahun 2015 meningkat hingga Rp7 miliar, bila dibandingkan dengan tahun 2014. Sehingga walau dari sisi pencapaian target masih terbilang jauh, namun ada peningkatan signifikan pada beberapa sektor pendapatan asli daerah.
"Banyak juga PAD yang tidak tercapai diantaranya BPHTB, Retribusi Pelayanan Kesehatan serta retribusi alat berat dan kekayan daerah yang pencapainnya masih jauh. Seperti sewa tenda yang ditargetkan Rp540 juta hanya terrealisasi Rp39 juta," kata dia.
Selain itu, kata Timardes, ada juga target PAD yang tidak masuk sama sekali, diantaranya seperti rumah potong hewan (RPH) khusus sapi.
"Kemudian retribusi dari pengendalian menara telekomunikasi, targetnya sudah ditetapkan, tapi belum sempat ditarik karena ada surat dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan tarif retribusi," terangnya.
Timardes mengakui dalam upaya mencapai target PAD yang sudah ditetapkan tersebut Pemda terkendala sistem pengelolaan, terutama retribusi karena menyangkut soal pelayanan. "Kendati demikian kami mengucapkan terima kasih kepada Pemda dan para wajib pajak syang telah membayarkan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Karena seberapapun uang yang disetorkan ke kas daerah adalah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan di Kabupaten Melawi," katanya.
Sebelumnya, dalam rapat bersama DPRD, Sekda Melawi, Ivo Titus Mulyono menyebutkan target PAD yang gagal terealisasi ikut mempengaruhi defisit APBD Melawi. Namun, hal tersebut juga disebabkan asumsi target PAD yang terlalu tinggi.
"Sekarang PAD Melawi Rp25 miliar sudah luar biasa. Dulu-dulu juga hanya Rp14 miliar. Makanya saya minta agar target PAD jangan terlalu tinggi, agar anggaran kita tidak defisit," ucapnya.
Dirinya menginginkan dalam penyusunan anggaran kedepan, asumsi pendapatan APBD bisa dihitung secara realistis. Mengingat target PAD sebesar Rp50 miliar sebenarnya tak masuk akal. "Kalau mau bagus Melawi, saat susun anggaran dihitung riil, baru hitung belanja," katanya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016