Sungai Raya (Antara Kalbar) - Gubernur Kalimantan Barat meminta kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk mengecek kembali keberadaan warga pendatang di daerahnya masing-masing.
"Saya minta kepada jajaran pemerintah daerah baik dari tingkat bawah sampai ke kabupaten/kota untuk segera mengecek dan mendata kembali warga pendatang yang baru datang di daerah mereka masing-masing, jangan sampai lalai dalam pendataan," katanya di Sungai Raya, Kamis.
Dia menjelaskan, pendataan itu perlu dilakukan untuk mengantisipasi masuknya warga warga yang membawa paham radikal yang dapat mengancam keamanan masyarakat.
Menurutnya, kejadian pengeboman di Jakarta dan kasus Gafatar yang memanas di Kalbar menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah agar bisa lebih memaksimalkan fungsi kontrol terhadap berbagai aktivitas masyarakat.
"Jangan sampai, ketika sudah rusuh, baru sibuk mengambil tindakan. Seperti yang terjadi di Mempawah, dimana sangat disayangkan sampai terjadi pembakaran rumah dan mobil eks Gafatar," tuturnya.
Menurutnya masalah yang terjadi terhadap eks Gafatar itu karena lemahnya pengontrolan, harusnya pengontrolan itu dilakukan dari tingkat bawah dimana para pendatang tersebut berada.
"Semua mestinya jeli dalam melihat setiap warga pendatang baru, apalagi eks Gafatar datang bukan sebagai transmigrasi. Karena lemahnya pengontrolan ini lah yang membuat tingkat emosi masyarakat menjadi memuncak hingga terjadinya pembakaran," katanya.
Terkait dengan para pengungsi eks Gafatar, Cornelis mengatakan semua telah dievakuasi dan diamankan oleh pihak keamanan bersama pemerintah, dan semua akan dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing.
"Saya juga meminta agar semua masyarakat untuk tenang, jangan terpancing atau terprovokasi dengan hal-hal yang dapat membuat suasana menjadi mencekam, semua harus diserahkan kepada pihak berwajib dan pemerintah," katanya.
(KR-RDO/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Saya minta kepada jajaran pemerintah daerah baik dari tingkat bawah sampai ke kabupaten/kota untuk segera mengecek dan mendata kembali warga pendatang yang baru datang di daerah mereka masing-masing, jangan sampai lalai dalam pendataan," katanya di Sungai Raya, Kamis.
Dia menjelaskan, pendataan itu perlu dilakukan untuk mengantisipasi masuknya warga warga yang membawa paham radikal yang dapat mengancam keamanan masyarakat.
Menurutnya, kejadian pengeboman di Jakarta dan kasus Gafatar yang memanas di Kalbar menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah agar bisa lebih memaksimalkan fungsi kontrol terhadap berbagai aktivitas masyarakat.
"Jangan sampai, ketika sudah rusuh, baru sibuk mengambil tindakan. Seperti yang terjadi di Mempawah, dimana sangat disayangkan sampai terjadi pembakaran rumah dan mobil eks Gafatar," tuturnya.
Menurutnya masalah yang terjadi terhadap eks Gafatar itu karena lemahnya pengontrolan, harusnya pengontrolan itu dilakukan dari tingkat bawah dimana para pendatang tersebut berada.
"Semua mestinya jeli dalam melihat setiap warga pendatang baru, apalagi eks Gafatar datang bukan sebagai transmigrasi. Karena lemahnya pengontrolan ini lah yang membuat tingkat emosi masyarakat menjadi memuncak hingga terjadinya pembakaran," katanya.
Terkait dengan para pengungsi eks Gafatar, Cornelis mengatakan semua telah dievakuasi dan diamankan oleh pihak keamanan bersama pemerintah, dan semua akan dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing.
"Saya juga meminta agar semua masyarakat untuk tenang, jangan terpancing atau terprovokasi dengan hal-hal yang dapat membuat suasana menjadi mencekam, semua harus diserahkan kepada pihak berwajib dan pemerintah," katanya.
(KR-RDO/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016