Pontianak (Antara Kalbar) - Ratusan masyarakat Kabupaten Mempawah melakukan unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, guna menolak dikembalikannya warga eks Gafatar ke Kalbar dalam bentuk apapun.
"Kami menolak dikembalikannya warga eks Gafatar atau dalam bentuk apapun termasuk kalau ormasnya sudah berubah," kata M Atta saat melakukan orasinya di depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak, Selasa.
Dalam melakukan orasinya, masyarakat Kabupaten Mempawah juga mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas aktor-aktor intelektual yang berusaha "mengoyak" persatuan dan kesatuan NKRI dengan paham-paham mereka.
"Kami juga mendesak pemerintah agar selektif dalam menerima warga pendatang, mempertimbangkan secara arif dan bijaksana serta menyikapi program perpindahan yang dialokasikan ke Kalbar," ujarnya.
Serta mendesak pemerintah agar melakukan rehabilitasi terhadap masyarakat yang terlanjur bergabung kepada faham-faham yang dapat mengancam keutuhan NKRI, kata Atta.
Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Ishak Ali Almutahar menyatakan, dukungannya terhadap masyaraat Kabupaten Mempawah dan Kalbar umumnya yang menolak dikembalikannya warga eks Gafatar ke Kalbar dalam bentuk apapun.
"Penolakan itu, karena Ormas Gafatar sesat, dan ingin mendirikan negara di dalam negara. Sehingga tidak boleh lagi ada Gafatar di Kalbar," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Kami menolak dikembalikannya warga eks Gafatar atau dalam bentuk apapun termasuk kalau ormasnya sudah berubah," kata M Atta saat melakukan orasinya di depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak, Selasa.
Dalam melakukan orasinya, masyarakat Kabupaten Mempawah juga mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas aktor-aktor intelektual yang berusaha "mengoyak" persatuan dan kesatuan NKRI dengan paham-paham mereka.
"Kami juga mendesak pemerintah agar selektif dalam menerima warga pendatang, mempertimbangkan secara arif dan bijaksana serta menyikapi program perpindahan yang dialokasikan ke Kalbar," ujarnya.
Serta mendesak pemerintah agar melakukan rehabilitasi terhadap masyarakat yang terlanjur bergabung kepada faham-faham yang dapat mengancam keutuhan NKRI, kata Atta.
Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Ishak Ali Almutahar menyatakan, dukungannya terhadap masyaraat Kabupaten Mempawah dan Kalbar umumnya yang menolak dikembalikannya warga eks Gafatar ke Kalbar dalam bentuk apapun.
"Penolakan itu, karena Ormas Gafatar sesat, dan ingin mendirikan negara di dalam negara. Sehingga tidak boleh lagi ada Gafatar di Kalbar," katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016