Nanga Pinoh (Antara Kalbar) - Di tengah bergulirnya hak angket DPRD Kabupaten Melawi terhadap kebijakan Penjabat Bupati, muncul isu adanya rencana pemecatan terhadap sejumlah anggota dewan dari PDI Perjuangan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
Rumor PAW dan pemecatan ini seiring Fraksi PDI P di DPRD Melawi dianggap tidak mendukung kebijakan Pj Bupati Melawi.
Namun Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Malin pun membantah isu tersebut dan menyebut rumor tersebut jauh dari fakta sebenarnya.
"Isu ini muncul di hulu Melawi, saat kami sejumlah anggota DPRD dari PDI Perjuangan dipanggil oleh gubernur. Lalu ada isu bahwa pemanggilan tersebut untuk memecat anggota dewan yang tak mendukung kebijakan Pj. Padahal sebenarnya itu hanya pemanggilan biasa. Yah koordinasi antara pimpinan dengan anak buah saja," terangnya.
Malin sendiri tak mengetahui, siapa yang menyebarkan isu tersebut. Namun, ia menegaskan, dalam pertemuan bersama Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar Cornelis tersebut tidak ada sama sekali menyinggung soal pemecatan anggota DPRD dari PDI Perjuangan.
"Gubernur sendiri mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mendukung kebijakan yang tidak sesuai aturan. Ini bukan soal dukung atau tidak mendukung Pj, kalau sesuai aturan ya tentu akan didukung," paparnya.
Diungkapkan Malin, ada beberapa hal yang masuk dalam kebijakan diluar ketentuan yang dilakukan oleh Pj, seperti penerimaan ratusan tenaga honorer secara diam-diam. Kebijakan yang disebutnya aneh juga seperti mutasi pegawai yang dilakukan berkali-kali.
"Ini hal yang aneh. Kalau sekali dua kali itu masih mending. Atau ada pejabat yang pensiun itu masuk akal. Tapi kalau tiap bulan kan aneh. Termasuk yang bilang dewan tak berfungsi dalam beberapa pertemuan itu kan itu kan aneh. Kami tidak dukung itu," katanya.
PDI Perjuangan, lanjut Malin tak pernah mendukung kebijakan yang salah. PDI Perjuangan juga merupakan bagian dari partai pendukung pemerintah, selama itu dilakukan sesuai dengan aturan.
"Kalau ada kebijakan yang diluar kewenangan atau menyalahi aturan itu persoalan pribadi dia saja. Bukan tanggung jawab partai," katanya.
PDI Perjuangan sendiri menjadi salah satu motor dalam penggerak hak angket DPRD Melawi terhadap Pj Bupati. Malin juga menjabat sebagai wakil ketua panitia angket.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016