Sukadana (Antara Kalbar) - Perwakilan dari tim pemekaran Kabupaten Kayong Utara dan Forum Pengawal Pelaksana Pembangunan (FP3KKU) mendatangi DPRD setempat.
Mereka mengadukan adanya penyimpangan fakta sejarah lahirnya Kayong Utara menjadi sebuah kabupaten.
Tim Pemekaran dipimpin Abdul Samad, dan FP3KKU yang dipimpin Abdul Rani, menyampaikan, adanya penerbitan buku sejarah Kayong Utara yang dibuat pada tahun 2012 oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga (Budparpora).
Dikatakan Abdul Samad, dalam penulisan sejarah yang ditulis oleh H. Munawar memiliki banyak fakta yang justru tidak sesuai dengan aslinya. Selain itu, banyak fakta dan data sejarah yang tidak terakomodir dalam buku tersebut.
"Berharap adanya perombakan atau pembuatan buku baru yang lebih akurat," kata Abdul Samad.
Dijelaskannya pula, dalam penyusunan buku tersebut juga tidak melibatkan para tokoh pemekaran, yang tahu dan mengalami proses pemekaran sejak awal.
"Seharusnya, para tokoh pemekaran dilibatkan, karena dari masing-masing tokoh akan memberikan banyak masukan dan bukti," katanya.
Menanggapi usulan dan harapan untuk pembuatan buku ulang tentang sejarah Kayong Utara, Kepala Dinas Budparpora Kayong Utara Mas Yuliandi menjelaskan, berdasarkan surat bupati, masih ada kemungkinan untuk membuat buku sejarah KKU yang lebih valid.
Namun terkait tidak masuknya dalam APBD murni 2016, maka hal tersebut perlu dibahas lebih lanjut. "Jika memungkinkan akan diakomodir pada APBD Perubahan 2016, atau APBD murni 2017," kata Mas Yuliandi.
Lebih lanjut, Mas Yuliandi menambahkan, jika dimungkinkan, dalam penyusunan buku sejarah Kayong Utara nanti, akan didata seluruh tokoh pemekaran yang ada, guna mendapat informasi yang lebih lengkap baik untuk mendukung data dan cerita yang sebenarnya.
Efendi Ahmad dari Komisi I yang juga pimpinan rapat dalam audiensi yang dilaksanakan di DPRD tersebut menjelaskan, pihaknya selain sebagai lembaga bersama rekan yang lain dan juga salah satu tokoh pemekaran akan berkomunikasi dengan Bupati Kayong Utara dalam mengupayakan terbentuknya buku sejarah KKU.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
Mereka mengadukan adanya penyimpangan fakta sejarah lahirnya Kayong Utara menjadi sebuah kabupaten.
Tim Pemekaran dipimpin Abdul Samad, dan FP3KKU yang dipimpin Abdul Rani, menyampaikan, adanya penerbitan buku sejarah Kayong Utara yang dibuat pada tahun 2012 oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga (Budparpora).
Dikatakan Abdul Samad, dalam penulisan sejarah yang ditulis oleh H. Munawar memiliki banyak fakta yang justru tidak sesuai dengan aslinya. Selain itu, banyak fakta dan data sejarah yang tidak terakomodir dalam buku tersebut.
"Berharap adanya perombakan atau pembuatan buku baru yang lebih akurat," kata Abdul Samad.
Dijelaskannya pula, dalam penyusunan buku tersebut juga tidak melibatkan para tokoh pemekaran, yang tahu dan mengalami proses pemekaran sejak awal.
"Seharusnya, para tokoh pemekaran dilibatkan, karena dari masing-masing tokoh akan memberikan banyak masukan dan bukti," katanya.
Menanggapi usulan dan harapan untuk pembuatan buku ulang tentang sejarah Kayong Utara, Kepala Dinas Budparpora Kayong Utara Mas Yuliandi menjelaskan, berdasarkan surat bupati, masih ada kemungkinan untuk membuat buku sejarah KKU yang lebih valid.
Namun terkait tidak masuknya dalam APBD murni 2016, maka hal tersebut perlu dibahas lebih lanjut. "Jika memungkinkan akan diakomodir pada APBD Perubahan 2016, atau APBD murni 2017," kata Mas Yuliandi.
Lebih lanjut, Mas Yuliandi menambahkan, jika dimungkinkan, dalam penyusunan buku sejarah Kayong Utara nanti, akan didata seluruh tokoh pemekaran yang ada, guna mendapat informasi yang lebih lengkap baik untuk mendukung data dan cerita yang sebenarnya.
Efendi Ahmad dari Komisi I yang juga pimpinan rapat dalam audiensi yang dilaksanakan di DPRD tersebut menjelaskan, pihaknya selain sebagai lembaga bersama rekan yang lain dan juga salah satu tokoh pemekaran akan berkomunikasi dengan Bupati Kayong Utara dalam mengupayakan terbentuknya buku sejarah KKU.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016