Jakarta, (Antara Kalbar) - Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan sinergi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan PT Pertamina (Persero) merupakan solusi untuk memperbaiki tata kelola minyak dan gas bumi nasional.
Sudirman dalam seminar Pelaksanaan Permen 37/2015 di Tengah Plus Minus Implementasi Tata Kelola Migas Nasional di Jakarta, Rabu, mengatakan sinergi kedua BUMN migas itu diharapkan dapat mewujudkan tugas badan penyangga gas nasional.
"Saya berpendapat, sinergikan dulu PGN dan Pertamina. Salah satu opsinya bikin 'holding' (perusahaan induk)," katanya.
Menurut Sudirman, sinergi antara PGN dan anak perusahaan Pertamina di sektor gas, Pertagas, perlu dilakukan guna memberi pengertian kepada publik bahwa PGN statusnya tetap BUMN meski sebagian sahamnya dimiliki asing.
"Itu masalah hitung-hitungan saja. Jadi misalnya, keuntungan apa yang harus masuk ke pemegang saham, ke negara," katanya.
Sudirman juga mengusulkan, agar "holding" dua BUMN itu seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.
"Ini tentu kewenangan Menteri BUMN, tapi bisa jadi masukan 'holding' itu korporasi yang 100 persen dimiliki negara," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
Sudirman dalam seminar Pelaksanaan Permen 37/2015 di Tengah Plus Minus Implementasi Tata Kelola Migas Nasional di Jakarta, Rabu, mengatakan sinergi kedua BUMN migas itu diharapkan dapat mewujudkan tugas badan penyangga gas nasional.
"Saya berpendapat, sinergikan dulu PGN dan Pertamina. Salah satu opsinya bikin 'holding' (perusahaan induk)," katanya.
Menurut Sudirman, sinergi antara PGN dan anak perusahaan Pertamina di sektor gas, Pertagas, perlu dilakukan guna memberi pengertian kepada publik bahwa PGN statusnya tetap BUMN meski sebagian sahamnya dimiliki asing.
"Itu masalah hitung-hitungan saja. Jadi misalnya, keuntungan apa yang harus masuk ke pemegang saham, ke negara," katanya.
Sudirman juga mengusulkan, agar "holding" dua BUMN itu seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.
"Ini tentu kewenangan Menteri BUMN, tapi bisa jadi masukan 'holding' itu korporasi yang 100 persen dimiliki negara," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016