Pontianak (ANTARA) - Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Barat mendorong Sales Area Regional Kalbar PT Pertamina Patra Niaga untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan energi, khususnya menjelang perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah.
"Transparansi informasi dinilai penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan kepastian terkait ketersediaan dan distribusi energi, baik Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi maupun Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg," kata Ketua KI Kalbar, M. Darusalam, di Pontianak, Sabtu.
Dia menegaskan bahwa sebagai badan publik, PT Pertamina memiliki kewajiban membuka akses informasi kepada masyarakat.
"Layanan keterbukaan informasi publik PT Pertamina di Kalimantan Barat harus bisa diakses luas oleh masyarakat. Apalagi, isu ketersediaan energi, khususnya LPG 3 kg dan BBM bersubsidi, sering kali menjadi perhatian utama menjelang hari besar keagamaan," tuturnya.
Menurut Darusalam, transparansi dalam tata kelola distribusi LPG 3 kg sangat penting guna menjaga stabilitas pasokan dan mencegah spekulasi yang berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat.
"Pertamina sebagai badan publik diharapkan dapat memberikan akses informasi yang terbuka bagi pemohon informasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," katanya.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua KI Kalbar, M. Reinardo Sinaga, menyoroti pentingnya akses informasi terkait kuota dan mekanisme penyaluran BBM bersubsidi.
"Peningkatan akses informasi bagi masyarakat akan membantu mengurangi misinformasi seputar pengelolaan BBM bersubsidi. Ini juga berdampak positif bagi PT Pertamina dalam membangun kepercayaan publik," katanya.
Reinardo juga menekankan bahwa berbagai persoalan yang melibatkan PT Pertamina, seperti distribusi pertalite dan pertamax, penerapan MyPertamina yang mendapat penolakan dari sebagian masyarakat, hingga dugaan penyimpangan distribusi BBM di perairan Sungai Kapuas, harus direspons dengan keterbukaan informasi.
Menanggapi hal tersebut, Sales Area Manager Retail Kalbar PT Pertamina Patra Niaga, Aris Irmi, memastikan bahwa Pertamina terus berupaya meningkatkan keterbukaan informasi publik, terutama terkait ketersediaan stok BBM dan LPG menjelang Idul Fitri.
"Kami berkomitmen untuk memberikan layanan informasi yang transparan serta terus melakukan evaluasi agar sistem distribusi berjalan optimal," katanya.
Aris juga menjelaskan bahwa untuk sejumlah persoalan yang disampaikan KI Kalbar, pihaknya akan berkoordinasi dengan kantor pusat di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang bertanggung jawab dalam komunikasi dan informasi publik.
Sales Branch Manager IV Gas Kalbar, Imam Rizki Arianto, menyatakan bahwa informasi tentang kuota LPG 3 kg serta isu-isu terkait distribusi energi harus dapat diakses oleh masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia.
"Kami akan segera menindaklanjuti saran dari KI Kalbar agar masyarakat mendapatkan informasi yang lebih jelas," katanya.
Sementara itu, Sales Branch Manager I Fuel Kalbar, Abdul Malik, menambahkan bahwa penerapan sistem barcode MyPertamina dalam pencatatan konsumen BBM bersubsidi bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan transparansi distribusi.
"Namun, kami juga memahami pentingnya perlindungan data pengguna. Oleh karena itu, kami terus memperkuat keamanan data sesuai regulasi yang berlaku," tuturnya.
Smentara itu,Korbid PSI KI Kalbar, Lufti Faurusal Hasan, menekankan pentingnya sosialisasi sistem barcode MyPertamina agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat, terutama di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur digital.
"Perlu ada sosialisasi lebih luas agar masyarakat memahami sistem ini dan dapat mengaksesnya dengan mudah," katanya.
Dengan dorongan dari KI Kalbar, diharapkan PT Pertamina Patra Niaga Kalimantan Barat semakin meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dan distribusi energi. Keterbukaan informasi yang lebih baik akan membantu masyarakat mengakses data yang valid dan terpercaya, terutama menjelang momen perayaan besar seperti Idul Fitri.
