Pontianak (Antara Kalbar) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Yohana Susana Yembise mengatakan, pihaknya akan memaksimalkan program pemberdayaan perempuan di Kalimantan Barat sebagai upaya meningkatkan peran perempaun ditengah keluarga.
"Kita memiliki cukup banyak program pemberdayaan perempuan dan pengentasan kemiskinan dan akan kita maksimalkan di Kalbar. Untuk memaksimalkan hal itu, kita akan bekerjasama dengan beberapa kementrian terkait," kata Yohana, saat membuka kegiatan Rakor kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak se-Kalbar tahun 2016, di Pontianak, Rabu.
Dari kondisi yang ada, lanjutnya, kemiskinan masih terjadi di beberapa desa, tak terkecuali di Kalbar. Dari berbagai kasus kekerasan yang terjadi, kemiskinan menjadi salah satu faktor penyebab tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga.
"Makanya, saat ini pemerintah memiliki komitmen untuk memberikan perhatian kepada perempuan dan kemiskinan, perempuan dan pendidikan, perempuan dan kesehatan, perempuan dan ekonomi," tuturnya.
"Pemerintah akan terus memberikan perhatian kepada masyarakat kurang mampu, dengan memberikan sejumlah bantuan usaha kecil bagi perempuan agar bisa membuat industri rumahan, dimana pemerintah memberikan bantuan permodalan agar mereka bisa melakukan usaha," katanya.
Ditempat yang sama, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya, mengharapkan dengan adanya kegiatan Raker PPPA dan Kampanye Anti kekerasan itu, dapat diketahui oleh semua orang dan diterapkan dalam proses pembangunan utamanya dalam upaya percepatan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender serta upaya mengakhiri kekerasan pada perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam pelaksanaan Rakor Kelembagaan BPBAKB Provinsi/ Kabupaten/Kota ini, disepakati perlunya mengarusutamakan gender dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan dalam berbagai bidang pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemantauan dan evaluasi.
"Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari pembangunan," tuturnya.
Christiandy menjelaskan, Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi untuk mengatasi kesenjangan gender dengan cara mengintegrasikan isu gender yaitu kepentingan, aspirasi, kebutuhan, pengalaman laki-laki dan perempuan kedalam kebijakan, program, kegiatan dan anggaran.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Kita memiliki cukup banyak program pemberdayaan perempuan dan pengentasan kemiskinan dan akan kita maksimalkan di Kalbar. Untuk memaksimalkan hal itu, kita akan bekerjasama dengan beberapa kementrian terkait," kata Yohana, saat membuka kegiatan Rakor kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak se-Kalbar tahun 2016, di Pontianak, Rabu.
Dari kondisi yang ada, lanjutnya, kemiskinan masih terjadi di beberapa desa, tak terkecuali di Kalbar. Dari berbagai kasus kekerasan yang terjadi, kemiskinan menjadi salah satu faktor penyebab tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga.
"Makanya, saat ini pemerintah memiliki komitmen untuk memberikan perhatian kepada perempuan dan kemiskinan, perempuan dan pendidikan, perempuan dan kesehatan, perempuan dan ekonomi," tuturnya.
"Pemerintah akan terus memberikan perhatian kepada masyarakat kurang mampu, dengan memberikan sejumlah bantuan usaha kecil bagi perempuan agar bisa membuat industri rumahan, dimana pemerintah memberikan bantuan permodalan agar mereka bisa melakukan usaha," katanya.
Ditempat yang sama, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya, mengharapkan dengan adanya kegiatan Raker PPPA dan Kampanye Anti kekerasan itu, dapat diketahui oleh semua orang dan diterapkan dalam proses pembangunan utamanya dalam upaya percepatan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender serta upaya mengakhiri kekerasan pada perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam pelaksanaan Rakor Kelembagaan BPBAKB Provinsi/ Kabupaten/Kota ini, disepakati perlunya mengarusutamakan gender dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan dalam berbagai bidang pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemantauan dan evaluasi.
"Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari pembangunan," tuturnya.
Christiandy menjelaskan, Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi untuk mengatasi kesenjangan gender dengan cara mengintegrasikan isu gender yaitu kepentingan, aspirasi, kebutuhan, pengalaman laki-laki dan perempuan kedalam kebijakan, program, kegiatan dan anggaran.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016