Sungai Raya (Antara Kalbar) - Bupati Kubu Raya, Kalimantan Barat, Rusman Ali meminta seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah di kabupaten setempat meningkatkan pengawasan terhadap pegawainya agar tidak terjebak pada kasus narkoba dan lesbian, gay, biseksual dan transgender.
"Saya mengimbau agar para PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menghindari penggunaan narkoba dan tidak menjadi salah satu dari LGBT. Imbauan ini sengaja saya utarakan karena narkoba dan LGBT akhir-akhir ini selalu menjadi topik pembicaraan dan pembahasan dalam berbagai media," katanya di Sungai Raya, Rabu.
Dia mengatakan, belum lama ini, marak diberitakan ada seorang oknum PNS di salah satu kabupaten di Kalbar telah tertangkap aparat karena mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
Perbuatan oknum tersebut dapat merusak citra PNS, apalagi perbuatannya itu dilakukan saat jam kerja.
Sebagaimana beritakan media lokal dimana oknum PNS tersebut keluar kantor saat jam kerja 12.00 WIB dan tidak kembali lagi ke kantor hingga ditangkap oleh petugas kepolisian jam 18.00 WIB. Hal itu menunjukkan betapa lemahnya pengawasan yang dilakukan atasan dari oknum PNS tersebut.
"Harusnya atasan mencari tahu mengapa pada saat jam kerja stafnya sering menghilang, karena yang bersangkutan mengakui telah menjadi pemakai sejak tahun 2013," tuturnya.
Kejadian diatas menjadi bukti betapa pentingnya penegakan disiplin terutama disiplin pegawai masuk dan menaati jam kerja. Kewajiban masuk dan menaati jam kerja menjadi barometer atasan dalam menjaga dan mengawasi PNS di lingkungannya dalam bersikap dan bertingkah laku selama berada di kantor.
"Karena itu saya meminta BKD untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap seluruh PNS di Kubu Raya dalam hal disiplin kerja, dan terhadap PNS yang melanggar agar dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Rusman Ali.
Di kesempatan yang sama Rusman Ali juga menginginkan agar para PNS di Kubu Raya terhindar dari kasus LGBT, apalagi saat ini LGBT semakin mengkhawatirkan.
"Masyarakat Indonesia umumnya menolak LGBT dengan alasan bertentangan dengan moral dan ajaran agama," kata dia.
(U.KR-RDO/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Saya mengimbau agar para PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menghindari penggunaan narkoba dan tidak menjadi salah satu dari LGBT. Imbauan ini sengaja saya utarakan karena narkoba dan LGBT akhir-akhir ini selalu menjadi topik pembicaraan dan pembahasan dalam berbagai media," katanya di Sungai Raya, Rabu.
Dia mengatakan, belum lama ini, marak diberitakan ada seorang oknum PNS di salah satu kabupaten di Kalbar telah tertangkap aparat karena mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
Perbuatan oknum tersebut dapat merusak citra PNS, apalagi perbuatannya itu dilakukan saat jam kerja.
Sebagaimana beritakan media lokal dimana oknum PNS tersebut keluar kantor saat jam kerja 12.00 WIB dan tidak kembali lagi ke kantor hingga ditangkap oleh petugas kepolisian jam 18.00 WIB. Hal itu menunjukkan betapa lemahnya pengawasan yang dilakukan atasan dari oknum PNS tersebut.
"Harusnya atasan mencari tahu mengapa pada saat jam kerja stafnya sering menghilang, karena yang bersangkutan mengakui telah menjadi pemakai sejak tahun 2013," tuturnya.
Kejadian diatas menjadi bukti betapa pentingnya penegakan disiplin terutama disiplin pegawai masuk dan menaati jam kerja. Kewajiban masuk dan menaati jam kerja menjadi barometer atasan dalam menjaga dan mengawasi PNS di lingkungannya dalam bersikap dan bertingkah laku selama berada di kantor.
"Karena itu saya meminta BKD untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap seluruh PNS di Kubu Raya dalam hal disiplin kerja, dan terhadap PNS yang melanggar agar dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Rusman Ali.
Di kesempatan yang sama Rusman Ali juga menginginkan agar para PNS di Kubu Raya terhindar dari kasus LGBT, apalagi saat ini LGBT semakin mengkhawatirkan.
"Masyarakat Indonesia umumnya menolak LGBT dengan alasan bertentangan dengan moral dan ajaran agama," kata dia.
(U.KR-RDO/N005)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016