Ngabang (Antara Kalbar) - Menjelang tahapan Pilkada serentak gelombang kedua tanggal 15 Februari 2017, KPU Kabupaten Landak semakin intensif melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Misalnya pada Rabu(30/3), jajaran komisioner KPU berkunjung di Polres Landak.
"Kami mengunjungi Kapolres untuk mengkoordinasikan kesiapan Pilkada Landak 2017, selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya," kata Ketua KPU Landak Lomon melalui surat elektroniknya, Kamis sore.
Ketua KPU Lomon didampingi anggotanya Reni Yuliati dan Bonafius itu disambut baik Kapolres Landak AKBP Wawan Kristiyanto di ruang kerjanya. Adapun tujuan koordinasi itu agar proses penyelenggaraannya nanti dapat berjalan sesuai tahapan, aman dan lancar.
"Jadi sejak dini kita sampaikan kesiapan kita apalagi suasana sekarang sudah mulai hangat dan sekiranya ada celah sudah bisa diantisipasi, kemudian saran dan masukan dari mereka juga sangat penting,"ungkapnya.
Terkait anggaran, lanjut Lomon, juga sudah disampaikan bahwa proses penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Landak 2017 sudah harus ditanda tangani oleh KPU dan Bupati Landak paling lambat 30 April atau sebelum dimulainya tahapan, begitu bunyi draf PKPU tentang tahapan, program dan jadwal Pilkada 2017.
"Implikasi dari keterlambatan penandatanganan NPHD ini bisa berujung kepada penundaan Pilkada jadi kita berharap semuanya akan berjalan sesuai tahapan, untuk itu membangun komunikasi dengan semua pihak sangat penting," tandas Lomon mantan aktivis ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Kami mengunjungi Kapolres untuk mengkoordinasikan kesiapan Pilkada Landak 2017, selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya," kata Ketua KPU Landak Lomon melalui surat elektroniknya, Kamis sore.
Ketua KPU Lomon didampingi anggotanya Reni Yuliati dan Bonafius itu disambut baik Kapolres Landak AKBP Wawan Kristiyanto di ruang kerjanya. Adapun tujuan koordinasi itu agar proses penyelenggaraannya nanti dapat berjalan sesuai tahapan, aman dan lancar.
"Jadi sejak dini kita sampaikan kesiapan kita apalagi suasana sekarang sudah mulai hangat dan sekiranya ada celah sudah bisa diantisipasi, kemudian saran dan masukan dari mereka juga sangat penting,"ungkapnya.
Terkait anggaran, lanjut Lomon, juga sudah disampaikan bahwa proses penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Landak 2017 sudah harus ditanda tangani oleh KPU dan Bupati Landak paling lambat 30 April atau sebelum dimulainya tahapan, begitu bunyi draf PKPU tentang tahapan, program dan jadwal Pilkada 2017.
"Implikasi dari keterlambatan penandatanganan NPHD ini bisa berujung kepada penundaan Pilkada jadi kita berharap semuanya akan berjalan sesuai tahapan, untuk itu membangun komunikasi dengan semua pihak sangat penting," tandas Lomon mantan aktivis ini.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016