Putussibau (Antara Kalbar) - Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat dengan 23 kecamatan masih terdapat kendala keterisolasian daerah terutama di dua kecamatan yang belum bisa diakses melalui jalur darat.
Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir di Putussibau, Senin mengatakan persoalan infrastruktur masih menjadi skala prioritas pembangunan terutama untuk membuka akses transportasi ke daerah yang masih belum ada akses jalan darat.
Dari 23 kecamatan yang ada di Kapuas Hulu, terdapat dua kecamatan yaitu Kecamatan Bunut Hilir dan Kecamatan Embaloh Hilir yang belum bisa ditempuh melalui jalan darat.
Bupati Abang Nasih saat menerima kunjungan Tim Anggota Komisi V DPR RI, menyampaikan kendala yang dihadapi dalam pembangunan akses jalan dua kecamatan tersebut yaitu tanah gambut, sehingga perlu anggaran besar untuk pembukaan badan jalan.
Hingga saat ini, untuk menuju dua kecamatan tersebut masih menggunakan transportasi air melalui sungai Kapuas.
Pembangunan badan jalan sudah menembus ibu kota kecamatan, namun jalan tersebut belum bisa digunakan.
Menurut Nasir pembangunan akses jalan dua kecamatan tersebut selama ini hanya mengandalkan anggaran dari APBD Kapuas Hulu, sehingga setiap tahunnya dianggarkan dan dibangun secara bertahap.
"Kami terus berusaha menuntaskan akses jalan dua kecamatan tersebut, dengan harapan adanya perhatian dari pemerintah Pusat meskipun ruas jalan tersebut berstatus jalan kabupaten," katanya.
Ditambahkan Nasir, meskipun pembangunan infrastruktur terfokus untuk dua kecamatan, namun sejumlah infrastruktur jalan dan jembatan di beberapa daerah di Kapuas Hulu juga masih terus dibangun.
Dalam pembangunan infrastruktur Kapuas Hulu terbentur dengan minimnya anggaran, sehingga ada beberapa ruas jalan yang diusulkan menjadi jalan nasional atau jalan provinsi yiatu ruas jalan Nanga Badau-Puring Kencana yang terletak di daerah perbatasan.
Jika hanya mengandalkan dana APBD Kapuas Hulu dirasa cukup kesulitan menuntaskan persoalan infrastruktur.
"Dalam pembangunan berupaya melakukan pemerataan, namun kami tetap melihat skala prioritas serta berharap ada perhatian khusus Pemerintah Pusat, mengingat wilayah Kapuas Hulu cukup luas," kata bupati dua periode itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir di Putussibau, Senin mengatakan persoalan infrastruktur masih menjadi skala prioritas pembangunan terutama untuk membuka akses transportasi ke daerah yang masih belum ada akses jalan darat.
Dari 23 kecamatan yang ada di Kapuas Hulu, terdapat dua kecamatan yaitu Kecamatan Bunut Hilir dan Kecamatan Embaloh Hilir yang belum bisa ditempuh melalui jalan darat.
Bupati Abang Nasih saat menerima kunjungan Tim Anggota Komisi V DPR RI, menyampaikan kendala yang dihadapi dalam pembangunan akses jalan dua kecamatan tersebut yaitu tanah gambut, sehingga perlu anggaran besar untuk pembukaan badan jalan.
Hingga saat ini, untuk menuju dua kecamatan tersebut masih menggunakan transportasi air melalui sungai Kapuas.
Pembangunan badan jalan sudah menembus ibu kota kecamatan, namun jalan tersebut belum bisa digunakan.
Menurut Nasir pembangunan akses jalan dua kecamatan tersebut selama ini hanya mengandalkan anggaran dari APBD Kapuas Hulu, sehingga setiap tahunnya dianggarkan dan dibangun secara bertahap.
"Kami terus berusaha menuntaskan akses jalan dua kecamatan tersebut, dengan harapan adanya perhatian dari pemerintah Pusat meskipun ruas jalan tersebut berstatus jalan kabupaten," katanya.
Ditambahkan Nasir, meskipun pembangunan infrastruktur terfokus untuk dua kecamatan, namun sejumlah infrastruktur jalan dan jembatan di beberapa daerah di Kapuas Hulu juga masih terus dibangun.
Dalam pembangunan infrastruktur Kapuas Hulu terbentur dengan minimnya anggaran, sehingga ada beberapa ruas jalan yang diusulkan menjadi jalan nasional atau jalan provinsi yiatu ruas jalan Nanga Badau-Puring Kencana yang terletak di daerah perbatasan.
Jika hanya mengandalkan dana APBD Kapuas Hulu dirasa cukup kesulitan menuntaskan persoalan infrastruktur.
"Dalam pembangunan berupaya melakukan pemerataan, namun kami tetap melihat skala prioritas serta berharap ada perhatian khusus Pemerintah Pusat, mengingat wilayah Kapuas Hulu cukup luas," kata bupati dua periode itu.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016