Nanga Pinoh (Antara Kalbar) - Bupati Melawi Panji sudah merencanakan kelanjutan pembangunan kantor bupati setempat yang akan diusulkan melalui APBN.
"Kita sudah komunikasikan ke pusat melalui APBN. Kita sudah ada rencana agar dibangun pada tahun ini. Langkah untuk itu sudah dilakukan, bahkan sejak jauh hari," katanya.
Panji menerangkan, perencanaan pembangunan kantor bupati juga telah disiapkan. Tinggal bagaimana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan aturan, seperti proses lelang serta perencanaan yang benar-benar matang.
"Dari sisi hukum, kita juga mendapat surat dari kejaksaan tinggi bahwa kita boleh untuk melanjutkan pembangunannya," katanya.
Pusat, lanjut Panji juga sudah memberikan angin segar terkait kelanjutan pembangunan kantor bupati Melawi. Bilapun tak masuk dalam APBN tahun 2016, Panji berharap bisa masuk dalam APBN Perubahan dan mulai digarap pada tahun ini.
Menurutnya dari pusat sudah meminta dokumen perencanaan pembangunan kantor yang sempat mangkrak selama beberapa tahun. Dana yang diperlukan setidaknya lebih dari Rp20 miliar.
"Apa yang akan dikerjakan, berapa dana yang dibutuhkan, seperti apa akhir bentuk bangunan itu, ini sudah kita buat, dan sudah kita kirim kembali," terangnya.
Menurut Panji, memang ada perhitungan ulang untuk menuntaskan pembangunan kantor bupati. Namun, soal rencana untuk membangun baru, Pemkab belum ada memiliki wacana tersebut.
"Kalau bangun baru, belum berpikir dibangun di tempat lain karena masih bisa diteruskan. Kita selesaikan masalahnya. Kita ingin melanjutkan pembangunan kantor itu. Kan beberapa puluh persen bagian bangunan kan masih ada. Yang masih ada masih bisa kita teruskan. Kalau tak ada masalah, kita akan teruskan disana," katanya.
Terkait kasus hukum yang membelit pembangunan kantor bupati, Panji menyatakan dirinya tak bisa mengintervensi hingga kesana. Ia menyerahkan persoalan ini pada aparat penegak hukum dan mendukung pelaksanaan penegakan hukum.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Kita sudah komunikasikan ke pusat melalui APBN. Kita sudah ada rencana agar dibangun pada tahun ini. Langkah untuk itu sudah dilakukan, bahkan sejak jauh hari," katanya.
Panji menerangkan, perencanaan pembangunan kantor bupati juga telah disiapkan. Tinggal bagaimana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan aturan, seperti proses lelang serta perencanaan yang benar-benar matang.
"Dari sisi hukum, kita juga mendapat surat dari kejaksaan tinggi bahwa kita boleh untuk melanjutkan pembangunannya," katanya.
Pusat, lanjut Panji juga sudah memberikan angin segar terkait kelanjutan pembangunan kantor bupati Melawi. Bilapun tak masuk dalam APBN tahun 2016, Panji berharap bisa masuk dalam APBN Perubahan dan mulai digarap pada tahun ini.
Menurutnya dari pusat sudah meminta dokumen perencanaan pembangunan kantor yang sempat mangkrak selama beberapa tahun. Dana yang diperlukan setidaknya lebih dari Rp20 miliar.
"Apa yang akan dikerjakan, berapa dana yang dibutuhkan, seperti apa akhir bentuk bangunan itu, ini sudah kita buat, dan sudah kita kirim kembali," terangnya.
Menurut Panji, memang ada perhitungan ulang untuk menuntaskan pembangunan kantor bupati. Namun, soal rencana untuk membangun baru, Pemkab belum ada memiliki wacana tersebut.
"Kalau bangun baru, belum berpikir dibangun di tempat lain karena masih bisa diteruskan. Kita selesaikan masalahnya. Kita ingin melanjutkan pembangunan kantor itu. Kan beberapa puluh persen bagian bangunan kan masih ada. Yang masih ada masih bisa kita teruskan. Kalau tak ada masalah, kita akan teruskan disana," katanya.
Terkait kasus hukum yang membelit pembangunan kantor bupati, Panji menyatakan dirinya tak bisa mengintervensi hingga kesana. Ia menyerahkan persoalan ini pada aparat penegak hukum dan mendukung pelaksanaan penegakan hukum.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016