Pontianak (Antara Kalbar) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah Kalbar menggelar rakorda pengendalian inflasi menjelang bulan Ramadhan dan Lebaran tahun ini.
Ketua TPID Kalbar, M Zeet Hamdy Asyovie di Pontianak, Selasa, mengatakan, pengendalian inflasi merupakan hal penting, karena jika inflasi tidak terkendali maka akan berdampak pada ketimpangan ekonomi secara umum.
Untuk itu kata dia Pemprov Kalbar komitmen untuk mengendalikan inflasi melalui TPID Kalbar.
"Tujuan rakorda ini untuk mensinergikan dan mengkoordinasikan perumusan program kerja TPID dalam rangka pengendalian inflasi di daerah, terutama menjelang bulan puasa ini. Rakorda ini juga diharapkan melahirkan beberapa rekomendasi untuk mengambil langkah berikutnya," kata M Zeet.
Dia memaparkan, pada tahun 2013 tingkat inflasi Kalbar sebesar 8,7 persen, kemudian tahun 2014 naik menjadi 9,43 persen dan tahun 2015 menurun sebesar 6,17 persen.
"Dari data terakhir pada bulan April 2016, kita mengalami deflasi 0,58 persen dan berharap ini bisa kita pertahankan pada bulan Mei ini dan Juni nanti," katanya.
Terkait dengan hal tersebut, pihaknya telah melakukan berbagai upaya, diantaranya, pada tahun ini TPID Kalbar rutin menggelar rapat yang digelar setiap awal bulan, sehingga kebijakan yang dilaksanakan pemerintah dapat lebih efisien.
"Hal itu secara tidak langsung mempengaruhi inflasi yang dinilai cukup stabil dan terkendali," kata M Zeet.
M Zeet mengatakan, TPID dibentuk sebagai sarana untuk memperkuat sinergi pusat-daerah dalam mengatasi berbagai persoalan di daerah yang memerlukan kebijakan pemerintah pusat. Berbagai rekomendasi pengendalian harga yang dihasilkan TPID dinilai sedikit banyak telah membantu pemangku kepentingan di daerah dalam merumuskan kebijakan terkait pengendalian harga.
"Keanggotaan TPID yang terdiri atas berbagai instansi pemerintahan daerah, Kantor Bank Indonesia (KBI), Biro Perekonomian, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Bulog, BUMD, serta pihak terkait lainnya sejauh ini mampu membuka jalan bagi sinergi koordinasi kebijakan dan kegiatan dalam kerangka stabilitas harga," katanya.
Menurutnya, koordinasi yang solid di antara berbagai penentu kebijakan publik di daerah tersebut menghasilkan kombinasi kebijakan yang terintegrasi, sehingga secara keseluruhan berdampak positif bagi terjaganya harga barang pokok bagi masyarakat.
Ditempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis mengharapkan peran serta dari semua kepala daerah untuk ikut serta mengendalikan inflasi. "Jadi kalau diundang untuk membahas pengendalian inflasi, kita harapkan kepala daerah bisa datang, jangan tidak peduli. Karena kalau sampai harga kebutuhan naik di daerah baru kebingungan sendiri," katanya.
Menurutnya, sebentar lagi kita akan menghadapi puasa. Dia mengharapkan, TPID bisa merumuskan berbagai kebijakan untuk mengantisipasi terjadinya inflasi selama bulan Ramadhan dan bisa ikut membantu pemerintah dalam mengendalikan kenaikan harga kebutuhan pokok.
"Ke depan, TPID diharapkan tidak hanya menyasar persoalan yang memicu gejolak harga melalui pendekatan yang bersifat jangka pendek, namun secara bertahap direncanakan mulai menyentuh pada solusi atas berbagai persoalan yang bersifat struktural seperti peningkatan produktivitas, kelancaran distribusi, dan struktur pasar yang efisien," kata Cornelis.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
Ketua TPID Kalbar, M Zeet Hamdy Asyovie di Pontianak, Selasa, mengatakan, pengendalian inflasi merupakan hal penting, karena jika inflasi tidak terkendali maka akan berdampak pada ketimpangan ekonomi secara umum.
Untuk itu kata dia Pemprov Kalbar komitmen untuk mengendalikan inflasi melalui TPID Kalbar.
"Tujuan rakorda ini untuk mensinergikan dan mengkoordinasikan perumusan program kerja TPID dalam rangka pengendalian inflasi di daerah, terutama menjelang bulan puasa ini. Rakorda ini juga diharapkan melahirkan beberapa rekomendasi untuk mengambil langkah berikutnya," kata M Zeet.
Dia memaparkan, pada tahun 2013 tingkat inflasi Kalbar sebesar 8,7 persen, kemudian tahun 2014 naik menjadi 9,43 persen dan tahun 2015 menurun sebesar 6,17 persen.
"Dari data terakhir pada bulan April 2016, kita mengalami deflasi 0,58 persen dan berharap ini bisa kita pertahankan pada bulan Mei ini dan Juni nanti," katanya.
Terkait dengan hal tersebut, pihaknya telah melakukan berbagai upaya, diantaranya, pada tahun ini TPID Kalbar rutin menggelar rapat yang digelar setiap awal bulan, sehingga kebijakan yang dilaksanakan pemerintah dapat lebih efisien.
"Hal itu secara tidak langsung mempengaruhi inflasi yang dinilai cukup stabil dan terkendali," kata M Zeet.
M Zeet mengatakan, TPID dibentuk sebagai sarana untuk memperkuat sinergi pusat-daerah dalam mengatasi berbagai persoalan di daerah yang memerlukan kebijakan pemerintah pusat. Berbagai rekomendasi pengendalian harga yang dihasilkan TPID dinilai sedikit banyak telah membantu pemangku kepentingan di daerah dalam merumuskan kebijakan terkait pengendalian harga.
"Keanggotaan TPID yang terdiri atas berbagai instansi pemerintahan daerah, Kantor Bank Indonesia (KBI), Biro Perekonomian, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Bulog, BUMD, serta pihak terkait lainnya sejauh ini mampu membuka jalan bagi sinergi koordinasi kebijakan dan kegiatan dalam kerangka stabilitas harga," katanya.
Menurutnya, koordinasi yang solid di antara berbagai penentu kebijakan publik di daerah tersebut menghasilkan kombinasi kebijakan yang terintegrasi, sehingga secara keseluruhan berdampak positif bagi terjaganya harga barang pokok bagi masyarakat.
Ditempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis mengharapkan peran serta dari semua kepala daerah untuk ikut serta mengendalikan inflasi. "Jadi kalau diundang untuk membahas pengendalian inflasi, kita harapkan kepala daerah bisa datang, jangan tidak peduli. Karena kalau sampai harga kebutuhan naik di daerah baru kebingungan sendiri," katanya.
Menurutnya, sebentar lagi kita akan menghadapi puasa. Dia mengharapkan, TPID bisa merumuskan berbagai kebijakan untuk mengantisipasi terjadinya inflasi selama bulan Ramadhan dan bisa ikut membantu pemerintah dalam mengendalikan kenaikan harga kebutuhan pokok.
"Ke depan, TPID diharapkan tidak hanya menyasar persoalan yang memicu gejolak harga melalui pendekatan yang bersifat jangka pendek, namun secara bertahap direncanakan mulai menyentuh pada solusi atas berbagai persoalan yang bersifat struktural seperti peningkatan produktivitas, kelancaran distribusi, dan struktur pasar yang efisien," kata Cornelis.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016