Pontianak (Antara Kalbar) - Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyatakan, bahwa penyebab serapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Pontianak, yang tidak maksimal dampak dari proses lelang proyek yang rata-rata tertunda.
"Memang ada beberapa pelaksanaan kegiatan proyek yang prosesnya tertunda, hal itulah yang menyebabkan penyerapan anggaran sedikit terganggu," kata Edi Rusdi Kamtono setelah mendengar pendapat dari fraksi pada Rapat Paripurna di DPRD Kota Pontianak, Selasa.
Namun, menurut dia, saat ini semua proses lelang proyek sudah selesai dan pengerjaan proyek berbagai pembangunan infrastruktur di Pontianak sudah berjalan.
"Tadi pada rapat pandangan fraksi di DPRD Kota Pontianak rata-rata perwakilan fraksi mempertanyakan serapan anggaran dan beberapa capaian pendapatan yang belum maksimal pada beberapa SKPD. Hal itu akan menjadi catatan kami dan akan dijawab pada Rapat Paripurna jawaban Pemkot, Rabu (13/7) besok," ungkapnya.
Menurut dia, masih rendahnya serapan anggaran tersebut, tidak menjadi masalah, karena hanya masalah teknis saja.
Selain itu, ada beberapa kontraktor yang memilih tidak mau mengambil uang muka pengerjaan proyek, sehingga menyebabkan penyerapan anggaran belum maksimal, kata Edi.
"Selebihnya, kinerja Pemkot Pontianak dinilai oleh DPRD baik. Apalagi dengan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, yang sudah diraih sebanyak lima kali berturut-turut," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota, Satarudin menyatakan, rata-rata pandangan fraksi pada Rapat Paripurna menyoroti penggunaan dana bansos yang belum maksimal.
Ia menyayangkan kenapa Pemkot tidak menggunakan dana bansos, yang hingga saat ini baru terserap sekitar 29 persen dari besaran anggaran Rp6 miliar.
"Jangan karena banyak temuan penyelewengan bansos dimasa lalu, sekarang justru wali kota Pontianak menjadi tidak berani menggunakan dana bansos," ujarnya. ***4***
(U.A057/B012)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Memang ada beberapa pelaksanaan kegiatan proyek yang prosesnya tertunda, hal itulah yang menyebabkan penyerapan anggaran sedikit terganggu," kata Edi Rusdi Kamtono setelah mendengar pendapat dari fraksi pada Rapat Paripurna di DPRD Kota Pontianak, Selasa.
Namun, menurut dia, saat ini semua proses lelang proyek sudah selesai dan pengerjaan proyek berbagai pembangunan infrastruktur di Pontianak sudah berjalan.
"Tadi pada rapat pandangan fraksi di DPRD Kota Pontianak rata-rata perwakilan fraksi mempertanyakan serapan anggaran dan beberapa capaian pendapatan yang belum maksimal pada beberapa SKPD. Hal itu akan menjadi catatan kami dan akan dijawab pada Rapat Paripurna jawaban Pemkot, Rabu (13/7) besok," ungkapnya.
Menurut dia, masih rendahnya serapan anggaran tersebut, tidak menjadi masalah, karena hanya masalah teknis saja.
Selain itu, ada beberapa kontraktor yang memilih tidak mau mengambil uang muka pengerjaan proyek, sehingga menyebabkan penyerapan anggaran belum maksimal, kata Edi.
"Selebihnya, kinerja Pemkot Pontianak dinilai oleh DPRD baik. Apalagi dengan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, yang sudah diraih sebanyak lima kali berturut-turut," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota, Satarudin menyatakan, rata-rata pandangan fraksi pada Rapat Paripurna menyoroti penggunaan dana bansos yang belum maksimal.
Ia menyayangkan kenapa Pemkot tidak menggunakan dana bansos, yang hingga saat ini baru terserap sekitar 29 persen dari besaran anggaran Rp6 miliar.
"Jangan karena banyak temuan penyelewengan bansos dimasa lalu, sekarang justru wali kota Pontianak menjadi tidak berani menggunakan dana bansos," ujarnya. ***4***
(U.A057/B012)
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016