Pontianak (Antara Kalbar) - Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya mencanangkan pengaktifan Posko Lapangan Penanganan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Desa Teluk Empening Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya.
"Berdasarkan koordinasi dengan instansi terkait bahwa di Kalbar terdapat 196 desa yang berpotensi rawan terjadi Karhutla. Makanya kita mengaktifkan posko lapangan dalam penanganan bencana asap untuk menanggulangi pembakaran lahan," kata Christiandy Sanjaya di Sungai Raya, Jumat.
Desa yang rawan terjadi kebakaran hutan itu antara lain Desa Teluk Empening, Teluk Bayur dan Teluk Bakung di Kabupaten Kubu Raya.
Kemudian ada Desa Batu Nanta di Kabupaten Melawi dan Desa Akcaya I Kabupaten Sintang.
Kemudian di Desa Sungai Pelang, Sungai Besar, Sungai Nanjung, Sungai Bakau, Pematang Gadung di Kabupaten Ketapang serta beberapa desa lainnya di Kalbar.
"Untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, sejak Januari hingga Juli 2016 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan antara lain menginventarisasi lahan terbakar yang terjadi pada tahun 2015, yakni lahan gambut seluas 74.858 hektare dan nongambut seluas 92.833 hektare," tuturnya.
Hingga saat ini, Pemprov Kalbar masih terus berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk menunggu surat dari Dirjen Perkebunan mengenai data lahan gambut yang terbakar di lahan perkebunan.
Selanjutnya melakukan rapat koordinasi Penanggulangan Bancana Daerah tahun 2016 tanggal 2 hingga 4 Februari 2016 di Pontianak, pelepasan patroli terpadu pengandalian Karhutla di Kalbar tanggal 10 Februari 2016 di halaman Kantor Gubernur Kalbar, yang dilanjutkan dengan rapat Evaluasi Penanganan Bancana Akibat Karhutla tahun 2015 dan upaya pencegahan pencegahannya tahun 2016 pada tanggal 10 Februari 2016.
Pemprov Kalbar juga telah membentuk Komando Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla tahun 2016 pada tanggal 18 Februari 2016 hingga Desember 2016, Investigasi Anggaran Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla yang ada di Dinas/Badan/Instansi terkait, Pencanangan Pembentukan Desa Siaga Api (POKMAS) se-Kalbar.
Kemudian, Apel siaga Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Sungai Deras, Kecamatan Teluk Pakedai, Kubu Raya, menghadiri Rakor Siaga Bencana Karhutla 2016 di BNPB Jakarta, Diklat Teknis pencegahan dan Mitigasi bencana Prov Kalbar 2016, rapat teknis bersama instansi terkait dalam rangka usulan penetapan status Siaga Darurat Bencana Asap akibat Karhutla tahun 2016.
"Ada juga kegiatan Gladi Lapangan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla di desa teluk Empening, Kecamatan Terentang, Kubu Raya dan pembentukan Kelompok Masyarakat (POKMAS) di Desa Batu Nanta, Kecamatan Belimbing Melawi dan POKMAS di Desa Akcaya I Sintang tanggal 16 sampai 18 Juni 2016," katanya.
Christiandy menambahkan mengingat banyaknya desa yang berpotensi rawan terjadi kebakaran hutan maka seluruh pemangku kepentingan dan seluruh Bupati/Walikota se-Kalimantan Barat maupun pimpinan instansi terkait untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Hal itu sejalan dengan instruksi Presiden Nomor 11 tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Surat Menkopolhukam nomor B-80/Menko/Polhukam/De-V/KM.04/6/2016 tanggal 8 Jumi 2016 perihal tindak lanjut Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2016.
"Mengingat saat ini sudah memasuki musim kemarau yang mangakibatkan frekuensi penyebaran titik hotspot/firespot di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat semakin hari semakin meningkat, dan tentunya sangat diperlukan mobilisasi personil untuk penanganannya," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Berdasarkan koordinasi dengan instansi terkait bahwa di Kalbar terdapat 196 desa yang berpotensi rawan terjadi Karhutla. Makanya kita mengaktifkan posko lapangan dalam penanganan bencana asap untuk menanggulangi pembakaran lahan," kata Christiandy Sanjaya di Sungai Raya, Jumat.
Desa yang rawan terjadi kebakaran hutan itu antara lain Desa Teluk Empening, Teluk Bayur dan Teluk Bakung di Kabupaten Kubu Raya.
Kemudian ada Desa Batu Nanta di Kabupaten Melawi dan Desa Akcaya I Kabupaten Sintang.
Kemudian di Desa Sungai Pelang, Sungai Besar, Sungai Nanjung, Sungai Bakau, Pematang Gadung di Kabupaten Ketapang serta beberapa desa lainnya di Kalbar.
"Untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, sejak Januari hingga Juli 2016 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan antara lain menginventarisasi lahan terbakar yang terjadi pada tahun 2015, yakni lahan gambut seluas 74.858 hektare dan nongambut seluas 92.833 hektare," tuturnya.
Hingga saat ini, Pemprov Kalbar masih terus berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk menunggu surat dari Dirjen Perkebunan mengenai data lahan gambut yang terbakar di lahan perkebunan.
Selanjutnya melakukan rapat koordinasi Penanggulangan Bancana Daerah tahun 2016 tanggal 2 hingga 4 Februari 2016 di Pontianak, pelepasan patroli terpadu pengandalian Karhutla di Kalbar tanggal 10 Februari 2016 di halaman Kantor Gubernur Kalbar, yang dilanjutkan dengan rapat Evaluasi Penanganan Bancana Akibat Karhutla tahun 2015 dan upaya pencegahan pencegahannya tahun 2016 pada tanggal 10 Februari 2016.
Pemprov Kalbar juga telah membentuk Komando Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla tahun 2016 pada tanggal 18 Februari 2016 hingga Desember 2016, Investigasi Anggaran Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla yang ada di Dinas/Badan/Instansi terkait, Pencanangan Pembentukan Desa Siaga Api (POKMAS) se-Kalbar.
Kemudian, Apel siaga Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Sungai Deras, Kecamatan Teluk Pakedai, Kubu Raya, menghadiri Rakor Siaga Bencana Karhutla 2016 di BNPB Jakarta, Diklat Teknis pencegahan dan Mitigasi bencana Prov Kalbar 2016, rapat teknis bersama instansi terkait dalam rangka usulan penetapan status Siaga Darurat Bencana Asap akibat Karhutla tahun 2016.
"Ada juga kegiatan Gladi Lapangan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla di desa teluk Empening, Kecamatan Terentang, Kubu Raya dan pembentukan Kelompok Masyarakat (POKMAS) di Desa Batu Nanta, Kecamatan Belimbing Melawi dan POKMAS di Desa Akcaya I Sintang tanggal 16 sampai 18 Juni 2016," katanya.
Christiandy menambahkan mengingat banyaknya desa yang berpotensi rawan terjadi kebakaran hutan maka seluruh pemangku kepentingan dan seluruh Bupati/Walikota se-Kalimantan Barat maupun pimpinan instansi terkait untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Hal itu sejalan dengan instruksi Presiden Nomor 11 tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Surat Menkopolhukam nomor B-80/Menko/Polhukam/De-V/KM.04/6/2016 tanggal 8 Jumi 2016 perihal tindak lanjut Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2016.
"Mengingat saat ini sudah memasuki musim kemarau yang mangakibatkan frekuensi penyebaran titik hotspot/firespot di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat semakin hari semakin meningkat, dan tentunya sangat diperlukan mobilisasi personil untuk penanganannya," katanya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016