Pontianak (Antara Kalbar) - Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili meminta Dinas Kesehatan setempat melakukan pemantauan di seluruh wilayah pelayanan kesehatan terhadap kemungkinan adanya peredaran vaksin palsu sebagaimana telah terjadi di beberapa daerah.
"Pengecekan ini agar jangan sampai ada vaksin palsu beredar dan diberikan kepada masyarakat," ujarnya saat dihubungi di Sambas, Jumat.
Atbah mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan laporan dan aduan dari masyarakat maupun Dinas Kesehatan mengenai adanya vaksin palsu di Sambas.
"Meski belum ada laporan tentu perlu pengawasan dan koordinasi yang intensif," katanya.
Atbah juga meminta Dinas Kesehatan untuk mendata jenis dan jumlah vaksin, baik yang telah terpakai maupun stok yang masih ada di gudang.
"Setahu saya pengadaan vaksin dari provinsi. Makanya kita tetap minta Dinas Kesehatan mendata, karena kita belum tahu vaksin palsu itu seperti apa," kata Atbah.
Atbah berharap vaksin yang diberikan kepada warga Kabupaten Sambas semuanya asli, termasuk vaksin polio yang diberikan ke anak serentak saat Pekan Imunisasi Nasional (PIN) belum lama ini.
"Terungkapnya kasus vaksin palsu tersebut sangat meresahkan. Saya heran mengapa distribusi vaksin palsu tersebut sudah berlangsung lama tanpa terendus aparat keamanan," tuturnya.
Atbah menambahkan, setelah dilakukan pendataan, pihaknya akan menunggu instruksi dari pusat terkait langkah berikutnya, termasuk apakah nantinya orang atau anak yang telah divaksin palsu akan divaksin ulang atau ada tindakan lainnya.
"Kita sifatnya menunggu. Kalau sekarang yang ada dihentikan, bisa dilihat itu palsu apa asli," kata dia.
(KR-DDI/S023)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Pengecekan ini agar jangan sampai ada vaksin palsu beredar dan diberikan kepada masyarakat," ujarnya saat dihubungi di Sambas, Jumat.
Atbah mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan laporan dan aduan dari masyarakat maupun Dinas Kesehatan mengenai adanya vaksin palsu di Sambas.
"Meski belum ada laporan tentu perlu pengawasan dan koordinasi yang intensif," katanya.
Atbah juga meminta Dinas Kesehatan untuk mendata jenis dan jumlah vaksin, baik yang telah terpakai maupun stok yang masih ada di gudang.
"Setahu saya pengadaan vaksin dari provinsi. Makanya kita tetap minta Dinas Kesehatan mendata, karena kita belum tahu vaksin palsu itu seperti apa," kata Atbah.
Atbah berharap vaksin yang diberikan kepada warga Kabupaten Sambas semuanya asli, termasuk vaksin polio yang diberikan ke anak serentak saat Pekan Imunisasi Nasional (PIN) belum lama ini.
"Terungkapnya kasus vaksin palsu tersebut sangat meresahkan. Saya heran mengapa distribusi vaksin palsu tersebut sudah berlangsung lama tanpa terendus aparat keamanan," tuturnya.
Atbah menambahkan, setelah dilakukan pendataan, pihaknya akan menunggu instruksi dari pusat terkait langkah berikutnya, termasuk apakah nantinya orang atau anak yang telah divaksin palsu akan divaksin ulang atau ada tindakan lainnya.
"Kita sifatnya menunggu. Kalau sekarang yang ada dihentikan, bisa dilihat itu palsu apa asli," kata dia.
(KR-DDI/S023)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016