Bengkayang (Antara Kalbar) - Sejumlah warga Desa Lulang, Kabupaten Bengkayang, mempertanyakan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikelola oleh pemerintah desa setempat yang dinilai kurang transparan.
"Kita hari ini menggelar pertemuan dengan masyarakat warga Desa Lulang di satu rumah warga. Pertemuan ini dalam rangka bukan mencari kesalahan Pemdes namun mendiskusikan terlebih dahulu soal penggunaan ADD karena banyak hal yang menjadi koreksi kita," ujar satu di antara warga Desa Lulang, Andreas Usang saat dihubungi di Bengkayang, Senin.
Andreas menjelaskan pertemuan tersebut juga untuk meluruskan simpang siur isu negatif yang berkembang di masyarakat soal penggunaan dana desa yang tidak tepat sasaran dan belumnya ada pembangunan fisik.
"Tidak hanya soal penggunaan anggaran, masyarakat yang hadir juga mempertanyakan tindakan kepala desa yang terkadang mengambil keputusan tidak sesuai dengan aturan. Salah satunya adalah mengangkat Kepala Badan Pemusyawaratan Desa menjadi staf di Desa," kata dia.
Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Desa Lulang Arkadius Danil mengatakan, penggunaan Dana Desa pada tahun 2015 telah sesuai dengan rencana yang disusun.
"Pada tahun 2015 sejumlah pembangunan fisik telah terlaksana dan dirasakan oleh masyarakat," tuturnya.
Ia menegaskan untuk anggaran tahun 2016 baru dilakukan pencarian enam puluh persen dan dilakukan pada saat akan merayakan hari raya.
"ADD tahun 2016 yang 60 persen yang dicairkan hanya cukup untuk membayar biaya administrasi dan gaji apa aparatur desa serta lainnya," terangnya.
Ditambahkannya, ADD yang dicairkan itu tidak untuk pembangunan fisik.
"Hingga bulan Juli ini belum ada kegiatan fisik yang dapat dilaksanakan," kata dia.
(KR-DDI/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Kita hari ini menggelar pertemuan dengan masyarakat warga Desa Lulang di satu rumah warga. Pertemuan ini dalam rangka bukan mencari kesalahan Pemdes namun mendiskusikan terlebih dahulu soal penggunaan ADD karena banyak hal yang menjadi koreksi kita," ujar satu di antara warga Desa Lulang, Andreas Usang saat dihubungi di Bengkayang, Senin.
Andreas menjelaskan pertemuan tersebut juga untuk meluruskan simpang siur isu negatif yang berkembang di masyarakat soal penggunaan dana desa yang tidak tepat sasaran dan belumnya ada pembangunan fisik.
"Tidak hanya soal penggunaan anggaran, masyarakat yang hadir juga mempertanyakan tindakan kepala desa yang terkadang mengambil keputusan tidak sesuai dengan aturan. Salah satunya adalah mengangkat Kepala Badan Pemusyawaratan Desa menjadi staf di Desa," kata dia.
Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Desa Lulang Arkadius Danil mengatakan, penggunaan Dana Desa pada tahun 2015 telah sesuai dengan rencana yang disusun.
"Pada tahun 2015 sejumlah pembangunan fisik telah terlaksana dan dirasakan oleh masyarakat," tuturnya.
Ia menegaskan untuk anggaran tahun 2016 baru dilakukan pencarian enam puluh persen dan dilakukan pada saat akan merayakan hari raya.
"ADD tahun 2016 yang 60 persen yang dicairkan hanya cukup untuk membayar biaya administrasi dan gaji apa aparatur desa serta lainnya," terangnya.
Ditambahkannya, ADD yang dicairkan itu tidak untuk pembangunan fisik.
"Hingga bulan Juli ini belum ada kegiatan fisik yang dapat dilaksanakan," kata dia.
(KR-DDI/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016