Sekadau (Antara Kalbar) - Sejumlah kalangan di Kabupaten Sekadau tidak sepakat dengan rencana program seharian di sekolah yang sempat diwacanakan Menteri Muhadjir Effendy.
Kepala SMA Karya Sekadau Sumardi meminta pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait memperhatikan kondisi sekolah yang ada sebelum memberlakukan program tersebut. "Khusus di Kabupaten Sekadau ini saja, wacana tersebut kurang tepat untuk diterapkan. Sebab, sarana dan prasarana masih belum memadai termasuk tenaga pendidik," ungkapnya.
Terlebih lagi kata Sumardi, banyak anak-anak yang datang dari kampung dan menumpang sambil bekerja. Hal itu dilakukan setelah pulang sekolah. "Nah, bagaimana kalau misalnya diterapkan full day school. Apa mau orang menampung si anak itu," kata dia.
Ditambahkan, kemudian dari sisi ekonomi tentunya juga akan berpengaruh lantaran tidak sedikit para siswa yang berangkat dari keluarga petani sehingga jika wacana ini direalisasikan tentunya akan semakin memberatkan.
"Sekarang kondisi ekonomi lagi sulit. Contoh kecil uang jajan anak-anak akan bertambah. Kalau saja kantin di sekolah menyiapkan jajanan yang sesuai dengan kemauan anak. Kalaupun ada, apa iya uang jajannya cukup untuk membeli makanan, kalau seharian di sekolah," paparnya.
Kendati demikian kata Sumardi, wacana tersebut boleh saja diterapkan, hanya saja dari segi kesiapan sarana dan prasarana tentunya juga harus diperhatikan. "Memang tujuannya bagus, untuk menghindari anak dari hal-hal negatif. Kalau di Jakarta atau kota besar bisa saja diterapkan. Kalau di daerah, dari segi ekonomi ini tentu sangat berat, belum lagi perangkat pengajarnya," jelasnya. Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Sekadau, Djemain Burhan mengungkapkan, untuk menerapkan wacana tersebut tentunya fasilitas harus mencukupi. Tak hanya itu, kesiapan dari segi ekonomi juga harus diperhatikan oleh orang tua siswa.
"Sarana dan prasarana harus cukup, kamar mandi, loker untuk menyimpan barang-barang siswa, halaman sekolah dan bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang menyenangkan bagi siswa agar mereka betah di sekolah. Dari segi ekonomi tentu harus diperhatikan makan dan minumannya," kata dia.
Menurut Djemain, jika di kota-kota tentunya bisa saja diterapkan. Namun, tentunya ini sulit diterapkan di daerah yang kondisinya berbeda.
"Tidak lupa juga dari segi tenaga pendidik, atau guru. Jelas berbeda jumlah dengan sekolah di kota," Djemain.
Ia mengatakan, pada dasarnya hak anak juga harus diperhatikan, seperti ruang bermain bagi anak. Hal itu harus dipenuhi, karena membentuk pribadi anak bukan hanya dengan ilmu semata, melainkan juga harus memperhatikan aspek-aspek lainnya. "Jadi untuk memberlakukan wacana itu, memang perlu pendalaman, utamanya kondisi di daerah-daerah," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
Kepala SMA Karya Sekadau Sumardi meminta pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait memperhatikan kondisi sekolah yang ada sebelum memberlakukan program tersebut. "Khusus di Kabupaten Sekadau ini saja, wacana tersebut kurang tepat untuk diterapkan. Sebab, sarana dan prasarana masih belum memadai termasuk tenaga pendidik," ungkapnya.
Terlebih lagi kata Sumardi, banyak anak-anak yang datang dari kampung dan menumpang sambil bekerja. Hal itu dilakukan setelah pulang sekolah. "Nah, bagaimana kalau misalnya diterapkan full day school. Apa mau orang menampung si anak itu," kata dia.
Ditambahkan, kemudian dari sisi ekonomi tentunya juga akan berpengaruh lantaran tidak sedikit para siswa yang berangkat dari keluarga petani sehingga jika wacana ini direalisasikan tentunya akan semakin memberatkan.
"Sekarang kondisi ekonomi lagi sulit. Contoh kecil uang jajan anak-anak akan bertambah. Kalau saja kantin di sekolah menyiapkan jajanan yang sesuai dengan kemauan anak. Kalaupun ada, apa iya uang jajannya cukup untuk membeli makanan, kalau seharian di sekolah," paparnya.
Kendati demikian kata Sumardi, wacana tersebut boleh saja diterapkan, hanya saja dari segi kesiapan sarana dan prasarana tentunya juga harus diperhatikan. "Memang tujuannya bagus, untuk menghindari anak dari hal-hal negatif. Kalau di Jakarta atau kota besar bisa saja diterapkan. Kalau di daerah, dari segi ekonomi ini tentu sangat berat, belum lagi perangkat pengajarnya," jelasnya. Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Sekadau, Djemain Burhan mengungkapkan, untuk menerapkan wacana tersebut tentunya fasilitas harus mencukupi. Tak hanya itu, kesiapan dari segi ekonomi juga harus diperhatikan oleh orang tua siswa.
"Sarana dan prasarana harus cukup, kamar mandi, loker untuk menyimpan barang-barang siswa, halaman sekolah dan bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang menyenangkan bagi siswa agar mereka betah di sekolah. Dari segi ekonomi tentu harus diperhatikan makan dan minumannya," kata dia.
Menurut Djemain, jika di kota-kota tentunya bisa saja diterapkan. Namun, tentunya ini sulit diterapkan di daerah yang kondisinya berbeda.
"Tidak lupa juga dari segi tenaga pendidik, atau guru. Jelas berbeda jumlah dengan sekolah di kota," Djemain.
Ia mengatakan, pada dasarnya hak anak juga harus diperhatikan, seperti ruang bermain bagi anak. Hal itu harus dipenuhi, karena membentuk pribadi anak bukan hanya dengan ilmu semata, melainkan juga harus memperhatikan aspek-aspek lainnya. "Jadi untuk memberlakukan wacana itu, memang perlu pendalaman, utamanya kondisi di daerah-daerah," pungkasnya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016