Sambas (Antara Kalbar) - Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS) mendesak Pemerintah Kabupaten Sambas agar memasukkan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Sambas Pesisir (KSP) dan Kabupaten Sambas Utara (KSU) dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2016-2020.
"KSP dan KSU sudah sangat mendesak. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. DOB menjadi bagian penting percepatan pembangunan. Wilayah KSU dan KSP juga sangat mendukung untuk menjadi DOB. Kita harap Bupati Sambas mempunyai progres memajukan daerah," ujar Ketua Bidang Studi Kajian Pembangunan Daerah KMKS, Risno saat dihubungi di Sambas, Kamis.
Risno mengatakan pemerataan pembangunan menjadi alasan pembentukan kedua kabupaten tersebut serta kepentingan pertahanan dan keamanan.
Menurut Risno pemkab Sambas mesti memberi respon serius atas pembentukan KSP dan KSU yang telah disuarakan. Keinginan masyarakat hendaknya diakomodir secara nyata dengan dituangkan dalam RPJMD.
"Pemkab tidak cukup kalau hanya memberi sinyal mendukung. Secara tertulis mesti ada. Kalau masuk RPJMD berarti serius mendukung, dan menjadi jelas arah kebijakan pemekaran," kata mahasiswa asal Desa Cepala, Tekarang.
Risno merinci untuk KSU wilayahnya berbatasan langsung dengan Malaysia baik darat maupun laut, serta udara. Sementara kini isu keamanan tengah mencuat di perairan Natuna. Karena itu, dibutuhkan rentang kendali secara khusus dalam menjaga keamanan.
"Jadi bukan sebatas bicara pembangunan, tapi KSU juga bicara hankam," kata Risno.
Risno berharap DPRD Sambas juga memberi perhatian khusus terhadap pemekaran KSP serta KSU. Pasalnya pembentukan DOB keduanya merupakan bicara strategis jangka panjang. Keuntungan serta kepentingan daerah cukup besar.
"KSP mempunyai pelabuhan laut. Ini modal bagi sektor pembangunan ekonomi," kata Risno.
Menurut Risno dalam pembentukan KSP dan KSU hendaknya tidak lagi berkutat layak atau tidak. Sangat disayangkan kalau DOB di Sambas terganjal akibat isu PAD. Padahal semua tergantung kemauan secara politis.
"Kalau masyarakat sudah lama menginginkan. Cuma ditingkat pemerintah yang lamban," kata aktivis HMI, ini.
Adapun yang menjadi bagian dalam pembentukan DOB KSP yakni kecamatan Pemangkat, Selakau, Semparuk, Selakau Timur dan Salatiga. Sementara KSU terdiri atas kecamatan Jawai, Jawai Selatan, Paloh, Tekarang, Teluk Keramat, dan Tangaran. Kedua DOB tersebut kini masih terus diperjuangkan pembentukannya.
(KR-DDI/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"KSP dan KSU sudah sangat mendesak. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. DOB menjadi bagian penting percepatan pembangunan. Wilayah KSU dan KSP juga sangat mendukung untuk menjadi DOB. Kita harap Bupati Sambas mempunyai progres memajukan daerah," ujar Ketua Bidang Studi Kajian Pembangunan Daerah KMKS, Risno saat dihubungi di Sambas, Kamis.
Risno mengatakan pemerataan pembangunan menjadi alasan pembentukan kedua kabupaten tersebut serta kepentingan pertahanan dan keamanan.
Menurut Risno pemkab Sambas mesti memberi respon serius atas pembentukan KSP dan KSU yang telah disuarakan. Keinginan masyarakat hendaknya diakomodir secara nyata dengan dituangkan dalam RPJMD.
"Pemkab tidak cukup kalau hanya memberi sinyal mendukung. Secara tertulis mesti ada. Kalau masuk RPJMD berarti serius mendukung, dan menjadi jelas arah kebijakan pemekaran," kata mahasiswa asal Desa Cepala, Tekarang.
Risno merinci untuk KSU wilayahnya berbatasan langsung dengan Malaysia baik darat maupun laut, serta udara. Sementara kini isu keamanan tengah mencuat di perairan Natuna. Karena itu, dibutuhkan rentang kendali secara khusus dalam menjaga keamanan.
"Jadi bukan sebatas bicara pembangunan, tapi KSU juga bicara hankam," kata Risno.
Risno berharap DPRD Sambas juga memberi perhatian khusus terhadap pemekaran KSP serta KSU. Pasalnya pembentukan DOB keduanya merupakan bicara strategis jangka panjang. Keuntungan serta kepentingan daerah cukup besar.
"KSP mempunyai pelabuhan laut. Ini modal bagi sektor pembangunan ekonomi," kata Risno.
Menurut Risno dalam pembentukan KSP dan KSU hendaknya tidak lagi berkutat layak atau tidak. Sangat disayangkan kalau DOB di Sambas terganjal akibat isu PAD. Padahal semua tergantung kemauan secara politis.
"Kalau masyarakat sudah lama menginginkan. Cuma ditingkat pemerintah yang lamban," kata aktivis HMI, ini.
Adapun yang menjadi bagian dalam pembentukan DOB KSP yakni kecamatan Pemangkat, Selakau, Semparuk, Selakau Timur dan Salatiga. Sementara KSU terdiri atas kecamatan Jawai, Jawai Selatan, Paloh, Tekarang, Teluk Keramat, dan Tangaran. Kedua DOB tersebut kini masih terus diperjuangkan pembentukannya.
(KR-DDI/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016