Pontianak (Antara Kalbar) - Ketua Tim Penggerak PKK Kalimantan Barat, Frederika Cornelis meminta kepada seluruh kepala desa yang ada di provinsi itu untuk bisa menggandeng TP PKK di setiap desa dalam menjalankan program pembangunan.
"Saya meminta kepala desa harus menggandeng PKK dalam membangun desa masing-masing dengan menyelaraskan program yang sesuai dengan 10 program pokok PKK," kata Frederika di Pontianak, Minggu.
Dia mengatakan, PKK desa merupakan ujung tombak dalam membangun keluarga di desa. Sehingga keberadaannya mesti bisa dimanfaatkan oleh pemerintah desa dalam menggerakkan setiap keluarga di tingkat desa.
"Mengingat peran PKK yang cukup besar dalam pembangunan keluarga, saya minta DPRD juga harus memikirkan PKK, janganlah mencoret anggaran PKK," tuturnya.
Frederika Cornelis mengatakan, PKK mitra kerja pemerintah dan di dalam 10 program pokok PKK itu banyak program pemerintah yang sinkron dengan program pembangunan di provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa.
Dalam 10 program Pokok PKK itu kerja nyata PKK untuk mensejahterakan keluarga, sehingga SKPD yang memang ada kaitannya dengan 10 program pokok PKK harus harmonis dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.
Disamping itu, Frederika yang juga Ketua Dekranasda Provinsi Kalbar itu mengingatkan, PKK kabupaten segera menyusun program kerja karena pendanaan hibah, program disusun dalam satu tahun. Demikian pula untuk dana desa harus ada yang disisihkan untuk kegiatan PKK, namun harus tetap sesuai aturan.
"Disamping itu, saya mengharapkan agar Desa model yang sudah ada namun tidak berjalan agar dihidupkan kembali, semua dinas terkait 10 program pokok PKK untuk membantu desa model. Dasa wisma juga harus dihidupkan lagi," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Saya meminta kepala desa harus menggandeng PKK dalam membangun desa masing-masing dengan menyelaraskan program yang sesuai dengan 10 program pokok PKK," kata Frederika di Pontianak, Minggu.
Dia mengatakan, PKK desa merupakan ujung tombak dalam membangun keluarga di desa. Sehingga keberadaannya mesti bisa dimanfaatkan oleh pemerintah desa dalam menggerakkan setiap keluarga di tingkat desa.
"Mengingat peran PKK yang cukup besar dalam pembangunan keluarga, saya minta DPRD juga harus memikirkan PKK, janganlah mencoret anggaran PKK," tuturnya.
Frederika Cornelis mengatakan, PKK mitra kerja pemerintah dan di dalam 10 program pokok PKK itu banyak program pemerintah yang sinkron dengan program pembangunan di provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa.
Dalam 10 program Pokok PKK itu kerja nyata PKK untuk mensejahterakan keluarga, sehingga SKPD yang memang ada kaitannya dengan 10 program pokok PKK harus harmonis dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.
Disamping itu, Frederika yang juga Ketua Dekranasda Provinsi Kalbar itu mengingatkan, PKK kabupaten segera menyusun program kerja karena pendanaan hibah, program disusun dalam satu tahun. Demikian pula untuk dana desa harus ada yang disisihkan untuk kegiatan PKK, namun harus tetap sesuai aturan.
"Disamping itu, saya mengharapkan agar Desa model yang sudah ada namun tidak berjalan agar dihidupkan kembali, semua dinas terkait 10 program pokok PKK untuk membantu desa model. Dasa wisma juga harus dihidupkan lagi," katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016