Pontianak (Antara Kalbar) - Pemerintah Kota Pontianak akan berupaya mengurangi tingkat kemacetan di jalan-jalan protokol di kota itu dengan armada Bus Rapid Transit (BRT) bantuan pemerintah pusat.
"Saat ini pertumbuhan kendaraan sekitar sembilan kali lipat per tahunnya dibanding pertumbuhan atau lebar jalan sehingga tingkat kemacetan juga semakin naik setiap tahunnya," kata Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono di Pontianak, Senin.
Menurut dia, salah satu upaya mengatasi kemacetan di Kota Pontianak, maka pihaknya akan memanfaatkan bantuan bus dari pemerintah pusat dalam menekan seminimal mungkin tingkat kemacetan itu.
"Bantuan armada BRT tersebut dari pemerintah pusat ukurannya sedang, sehingga akan difungsikan pada jam-jam tertentu dalam mengurangi kemacetan, seperti pada jam-jam anak sekolah berangkat ke sekolah maupun pulang dari sekolah," ungkapnya.
Edi menambahkan, Pemkot Pontianak akan mendapat bantuan armada BRT sekitar 10 hingga 15 unit di tahun 2017.
Sebelumnya, Wali Kota Pontianak, Sutarmidji menyatakan, Pemkot Pontianak akan membangun tujuh halte baru di jalan-jalan protokol kota itu, sebagai sarana tempat pemberhentian bus umum perkotaan atau BRT bantuan dari pemerintah pusat.
Ketujuh halte itu dibangun di beberapa titik, yakni di Jalan Sutan Syahrir depan Taman Akcaya, Jalan Martadinata (SMAN 2), Jalan Hasanuddin (SMPN 5), Jalan S Parman (SMKN 3), Jalan Kom Yos Sudarso (SMKN 4), Jalan Tanjung Raya II (Sekolah Terpadu), dan Jalan Khatulistiwa (SMAN 5).
"Tahun depan akan kami tambah lagi sekitar tujuh halte lagi, karena halte tersebut baru satu arah, idealnya halte harus dua arah atau berseberangan," ungkapnya.
Sutarmidji menambahkan, pihaknya saat ini memprioritaskan halte-halte itu berada di dekat sekolah dan taman-taman. Pembangunan halte-halte tersebut diupayakan tidak mengganggu arus lalu lintas saat bus berhenti.
"Bus bisa berhenti di jalur lambat yang disediakan dan hanya masuk dua per tiga dari lebar badan bus tapi setidaknya tidak mengganggu arus lalu lintas," katanya.
Untuk pengoperasiannya, pihaknya akan melakukan kerja sama dengan Damri. Sementara, untuk sistem pembayarannya, akan dikaji lagi apakah menggunakan kartu atau lainnya.
"Bus ini tidak hanya untuk umum tetapi juga berfungsi untuk anak-anak sekolah, hanya tarif untuk anak sekolah lebih murah dari penumpang umum," katanya.
(U.A057/N004)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Saat ini pertumbuhan kendaraan sekitar sembilan kali lipat per tahunnya dibanding pertumbuhan atau lebar jalan sehingga tingkat kemacetan juga semakin naik setiap tahunnya," kata Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono di Pontianak, Senin.
Menurut dia, salah satu upaya mengatasi kemacetan di Kota Pontianak, maka pihaknya akan memanfaatkan bantuan bus dari pemerintah pusat dalam menekan seminimal mungkin tingkat kemacetan itu.
"Bantuan armada BRT tersebut dari pemerintah pusat ukurannya sedang, sehingga akan difungsikan pada jam-jam tertentu dalam mengurangi kemacetan, seperti pada jam-jam anak sekolah berangkat ke sekolah maupun pulang dari sekolah," ungkapnya.
Edi menambahkan, Pemkot Pontianak akan mendapat bantuan armada BRT sekitar 10 hingga 15 unit di tahun 2017.
Sebelumnya, Wali Kota Pontianak, Sutarmidji menyatakan, Pemkot Pontianak akan membangun tujuh halte baru di jalan-jalan protokol kota itu, sebagai sarana tempat pemberhentian bus umum perkotaan atau BRT bantuan dari pemerintah pusat.
Ketujuh halte itu dibangun di beberapa titik, yakni di Jalan Sutan Syahrir depan Taman Akcaya, Jalan Martadinata (SMAN 2), Jalan Hasanuddin (SMPN 5), Jalan S Parman (SMKN 3), Jalan Kom Yos Sudarso (SMKN 4), Jalan Tanjung Raya II (Sekolah Terpadu), dan Jalan Khatulistiwa (SMAN 5).
"Tahun depan akan kami tambah lagi sekitar tujuh halte lagi, karena halte tersebut baru satu arah, idealnya halte harus dua arah atau berseberangan," ungkapnya.
Sutarmidji menambahkan, pihaknya saat ini memprioritaskan halte-halte itu berada di dekat sekolah dan taman-taman. Pembangunan halte-halte tersebut diupayakan tidak mengganggu arus lalu lintas saat bus berhenti.
"Bus bisa berhenti di jalur lambat yang disediakan dan hanya masuk dua per tiga dari lebar badan bus tapi setidaknya tidak mengganggu arus lalu lintas," katanya.
Untuk pengoperasiannya, pihaknya akan melakukan kerja sama dengan Damri. Sementara, untuk sistem pembayarannya, akan dikaji lagi apakah menggunakan kartu atau lainnya.
"Bus ini tidak hanya untuk umum tetapi juga berfungsi untuk anak-anak sekolah, hanya tarif untuk anak sekolah lebih murah dari penumpang umum," katanya.
(U.A057/N004)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016