Pontianak (Antara Kalbar) - Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah Kalimantan Barat Santyoso Tio mengatakan sektor perikanan daerah ini memerlukan kemudahan perizinan lantaran saat ini para pengusaha ikan mengeluhkan sejumlah aturan yang dikeluarkan pemerintah dianggap menghambat aktivitas usaha mereka.
"Aturan yang menghambat tersebut tentu mempengaruhi aktivitas perikanan tangkap di Kalimantan Barat. Padahal perikanan adalah salah satu potensi Kalbar lantaran letak geografis yang dekat dengan Laut Natuna dan dikenal sebagai surganya para nelayan," ujarnya, di Pontianak, Rabu.
Santyoso mengatakan nelayan lokal terhambat berbagai aturan yang dinilai kontradiktif. Menurutnya, pemerintah ingin laut Indonesia tidak ada kapal asing.
"Tetapi laut yang ada kapal asing masuk itu, karena memang kapal kita tidak ada. Penyebabnya, untuk bikin kapal yang besar-besar, izinnya ribet," ujarnya pula.
Ia menyarankan agar pemerintah pusat melimpahkan kewenangan izin kapal ikan itu ke pemerintah daerah saja. Apalagi, katanya lagi, semangat Presiden Joko Widodo saat ini adalah menciptakan iklim usaha yang baik.
"Orang kita bukannya tidak bisa bikin kapal yang besar hingga kapasitas 300 ton ke atas. Masalahnya sekarang kan izinnya yang rumit dan harus ke pusat mengurusnya, sehingga tidak heran, hanya sedikit yang berminat menggarap sektor perikanan laut ini," kata dia.
Ia mendorong juga agar Kementerian Kelautan dan Perikanan seharusnya fokus bagaimana perencanaan, pengembangan dan strategi untuk meningkatkan industri perikanan Indonesia termasuk di Kalbar.
"Bagaimana nelayan-nelayan kita dipermudah untuk melaut dan diperkenalkan dengan teknologi. Apabila nelayan lokal diberikan kemudahan, maka tidak akan ada pencurian ikan di wilayah Indonesia karena laut kita akan penuh dengan nelayan lokal, sehingga keberadaan nelayan asing yang mencuri ikan akan mudah diketahui," kata dia pula.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Aturan yang menghambat tersebut tentu mempengaruhi aktivitas perikanan tangkap di Kalimantan Barat. Padahal perikanan adalah salah satu potensi Kalbar lantaran letak geografis yang dekat dengan Laut Natuna dan dikenal sebagai surganya para nelayan," ujarnya, di Pontianak, Rabu.
Santyoso mengatakan nelayan lokal terhambat berbagai aturan yang dinilai kontradiktif. Menurutnya, pemerintah ingin laut Indonesia tidak ada kapal asing.
"Tetapi laut yang ada kapal asing masuk itu, karena memang kapal kita tidak ada. Penyebabnya, untuk bikin kapal yang besar-besar, izinnya ribet," ujarnya pula.
Ia menyarankan agar pemerintah pusat melimpahkan kewenangan izin kapal ikan itu ke pemerintah daerah saja. Apalagi, katanya lagi, semangat Presiden Joko Widodo saat ini adalah menciptakan iklim usaha yang baik.
"Orang kita bukannya tidak bisa bikin kapal yang besar hingga kapasitas 300 ton ke atas. Masalahnya sekarang kan izinnya yang rumit dan harus ke pusat mengurusnya, sehingga tidak heran, hanya sedikit yang berminat menggarap sektor perikanan laut ini," kata dia.
Ia mendorong juga agar Kementerian Kelautan dan Perikanan seharusnya fokus bagaimana perencanaan, pengembangan dan strategi untuk meningkatkan industri perikanan Indonesia termasuk di Kalbar.
"Bagaimana nelayan-nelayan kita dipermudah untuk melaut dan diperkenalkan dengan teknologi. Apabila nelayan lokal diberikan kemudahan, maka tidak akan ada pencurian ikan di wilayah Indonesia karena laut kita akan penuh dengan nelayan lokal, sehingga keberadaan nelayan asing yang mencuri ikan akan mudah diketahui," kata dia pula.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016