Pontianak (Antara Kalbar) - Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili mengatakan untuk mengatasi soal transmigrasi di Desa Seret Ayon perlu itikad baik semua pihak dengan cara mengembalikan sesuai hak masing- masing.
"Semua harus mendapatkan apa yang menjadi haknya demikian pula dengan pihak lainnya harus memenuhi atau menunaikan kewajibannya. Semua pihak terkait memiliki peran agar permasalahan ini terselesaikan," ujarnya saat dihubungi di Sambas, Selasa.
Masalah daerah transmigrasi Seret Ayon tersebut muncul karena sejak delapan tahun silam sebanyak 350 peserta transmigrasi mengeluh.
Mereka belum mendapatkan lahan seluas 2 hektare yang menjadi hak mereka sebagai peserta transmigrasi oleh pemerintah saat pertama kali tiba di Sambas.
Permasalahan ini semakin meruncing tatkala lahan yang seharusnya mereka dapatkan diambil alih oleh PT KSUP dan dijadikan sebagai lahan perkebunan sawit.
Sebelumnya, Kepala Ombudsman Perwakilan Kalbar, Agus Priyadi melakukan pertemuan dengan Bupati Sambas untuk mencari solusi permasalahan yang sudah delapan tahun mengendap tersebut.
"Yang kita inginkan adalah adanya komitmen dari pemerintah agar kondisi ini segera diselesaikan dengan cepat," ujar Agus Priyadi.
Ditegaskan Agus permasalahan Seret Ayon sememangnya menunggu ketegasan dari Pemerintah Kabupaten Sambas untuk bersikap.
"Perusahaan jika mengolah perkebunan mereka di luar lokasi HGU saja bisa dipolisikan. Jewer saja perusahaan yang demikian atau bisa saja serahkan lahan yang sudah terlanjur ditanami tersebut ke petani Seret Ayon kemudian mereka menjual hasilnya kepada perusahaan. Silahkan ditentukan solusi terbaiknya, win win solutionlah," kata dia.
Dari hasil pertemuan antara Bupati Sambas dan Ombudsman Perwakilan Kalbar serta perwakilan masyarakat dan perusahaan, disepakati masyarakat transmigrasi Seret Ayon untuk bekerja sama dengan PT KSUP.
Kemudian akan dibuat MoU antara koperasi masyarakat dengan pihak perusahaan selanjutnya perusahaan juga diminta untuk melakukan penanaman sawit di wilayah transmigrasi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Semua harus mendapatkan apa yang menjadi haknya demikian pula dengan pihak lainnya harus memenuhi atau menunaikan kewajibannya. Semua pihak terkait memiliki peran agar permasalahan ini terselesaikan," ujarnya saat dihubungi di Sambas, Selasa.
Masalah daerah transmigrasi Seret Ayon tersebut muncul karena sejak delapan tahun silam sebanyak 350 peserta transmigrasi mengeluh.
Mereka belum mendapatkan lahan seluas 2 hektare yang menjadi hak mereka sebagai peserta transmigrasi oleh pemerintah saat pertama kali tiba di Sambas.
Permasalahan ini semakin meruncing tatkala lahan yang seharusnya mereka dapatkan diambil alih oleh PT KSUP dan dijadikan sebagai lahan perkebunan sawit.
Sebelumnya, Kepala Ombudsman Perwakilan Kalbar, Agus Priyadi melakukan pertemuan dengan Bupati Sambas untuk mencari solusi permasalahan yang sudah delapan tahun mengendap tersebut.
"Yang kita inginkan adalah adanya komitmen dari pemerintah agar kondisi ini segera diselesaikan dengan cepat," ujar Agus Priyadi.
Ditegaskan Agus permasalahan Seret Ayon sememangnya menunggu ketegasan dari Pemerintah Kabupaten Sambas untuk bersikap.
"Perusahaan jika mengolah perkebunan mereka di luar lokasi HGU saja bisa dipolisikan. Jewer saja perusahaan yang demikian atau bisa saja serahkan lahan yang sudah terlanjur ditanami tersebut ke petani Seret Ayon kemudian mereka menjual hasilnya kepada perusahaan. Silahkan ditentukan solusi terbaiknya, win win solutionlah," kata dia.
Dari hasil pertemuan antara Bupati Sambas dan Ombudsman Perwakilan Kalbar serta perwakilan masyarakat dan perusahaan, disepakati masyarakat transmigrasi Seret Ayon untuk bekerja sama dengan PT KSUP.
Kemudian akan dibuat MoU antara koperasi masyarakat dengan pihak perusahaan selanjutnya perusahaan juga diminta untuk melakukan penanaman sawit di wilayah transmigrasi.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016