Pontianak (Antara Kalbar) - Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan suatu keharusan layanan industri keuangan dapat dinikmati seluruh masyarakat Indonesia hingga ke pelosok daerah karena hal tersebut memungkinkan lahirnya kesejahteraan masyarakat.
"Saat ini baru 23 persen ekonomi kita yang berinteraksi dengan jasa keuangan dan perbankan sehingga sangat perlu ada Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Mengapa itu harus ada percepatan agar ini kembali lagi kesejahteraan bisa terwujud atau dengan kata lain kemiskinan bisa diatasi," ujarnya di Pontianak, Selasa.
Ia mencontohkan dengan kemudahan akses untuk kesejahteraan adalah bisa dalam hal akses permodalan bagi petani atau pengusaha setempat. Dengan akses modal bisa dicapai akan mendorong pengembangan usaha.
"Akses keuangan tidak kalah pentingnya sama dengan akses pendidikan dan kesehatan," tuturnya.
Disampaikannya pada satu bulan lalu untuk mendukung kemudahan akses keuangan di Indonesia Presiden Indonesia, Joko Widodo telah mengeluarkan strategi nasional keuangan inklusif. Menurutnya secara umum ada beberapa pilar dari isi Perpres tersebut untuk mendukung inklusif keuangan.
"Pilar itu seperti sosialisasi dan edukasi tentang industri keuangan. Kemudian tentang sertifikasi tanah agar para petani bisa menjaminkan tanahnya untuk akses permodalan dan pemanfaatan teknologi serta beberapa hal penting lainnya," tuturnya.
Ia meminta kepada TPAKD Kalbar yang sudah dilantik untuk bersama- sama berkomitmen untuk bagaimana akses keuangan di masyarakat Kalbar maksimal. Sehingga pada akhirnya pelan tapi pasti kesejahteraan masyarakat bisa terwujud.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Saat ini baru 23 persen ekonomi kita yang berinteraksi dengan jasa keuangan dan perbankan sehingga sangat perlu ada Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Mengapa itu harus ada percepatan agar ini kembali lagi kesejahteraan bisa terwujud atau dengan kata lain kemiskinan bisa diatasi," ujarnya di Pontianak, Selasa.
Ia mencontohkan dengan kemudahan akses untuk kesejahteraan adalah bisa dalam hal akses permodalan bagi petani atau pengusaha setempat. Dengan akses modal bisa dicapai akan mendorong pengembangan usaha.
"Akses keuangan tidak kalah pentingnya sama dengan akses pendidikan dan kesehatan," tuturnya.
Disampaikannya pada satu bulan lalu untuk mendukung kemudahan akses keuangan di Indonesia Presiden Indonesia, Joko Widodo telah mengeluarkan strategi nasional keuangan inklusif. Menurutnya secara umum ada beberapa pilar dari isi Perpres tersebut untuk mendukung inklusif keuangan.
"Pilar itu seperti sosialisasi dan edukasi tentang industri keuangan. Kemudian tentang sertifikasi tanah agar para petani bisa menjaminkan tanahnya untuk akses permodalan dan pemanfaatan teknologi serta beberapa hal penting lainnya," tuturnya.
Ia meminta kepada TPAKD Kalbar yang sudah dilantik untuk bersama- sama berkomitmen untuk bagaimana akses keuangan di masyarakat Kalbar maksimal. Sehingga pada akhirnya pelan tapi pasti kesejahteraan masyarakat bisa terwujud.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016