Ngabang (Antara Kalbar) - Kabupaten Landak kini memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan terhadap lahan pertanian pangan yang berkelanjutan.
Pj Bupati Landak, Jakius Sinyor dalam pidatonya menyambut dan menerima dengan baik terhadap dua perda prakarsa DPRD tentang tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan yang baru disahkan Kamis (6/10).
"Kami sangat setuju dengan perlindungan lahan pertanian yang merupakan program pemerintah, maka mengacu tata ruang kabupaten dan provinsi. Serta berkelanjutan adalah melindungi kawasan seperti hutan lindung," ujar Jakius.
Ia berharap dengan disahkan dua perda tersebut, langkah selanjutnya adalah harus disosialisasikan kepada masyarakat. "Kita harapkan, perda harus disosialisasikan kepada masyarakat yang dilakukan oleh instansi terkait," kata Jakius.
Melalui rapat paripurna ke-25 masa sidang ke-I tahun 2016, Kamis (6/10) DPRD Landak mengesahkan dua rancangan peraturan daerah (raperda) menjadi peraturan daerah (Perda) tahun 2016.
Adapun dua perda inisiatif DPRD Landak tersebut yakni tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Landak Heri Saman didampingi dua wakil ketua Oktapius dan Sabinus dan dihadiri jajaran anggota DPRD Landak. Sedangkan dari eksekutif langsung dihadiri Pj Bupati Jakius Sinyor, Pj Sekda Alpius dan para kepala SKPD dilingkungan Pemkab Landak.
Sebelum disahkan perda, terlebih dahulu penyampaian Pendapat Akhir (PA) Fraksi-Fraksi DPRD Landak dengan juru bicara Badan Legislasi (Banleg) Minadinata.
Selain, sidang dua perda, juga dilangsungkan penandatanganan KUA/PPAS Anggaran 2016. Selanjutnya rapat paripurna ke-26 masa sidang ke I tahun 2016 DPRD Landak tentang penyampaian nota keuangan dan rancangan perubahan APBD Landak tahun anggaran 2016 oleh Bupati Landak.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
Pj Bupati Landak, Jakius Sinyor dalam pidatonya menyambut dan menerima dengan baik terhadap dua perda prakarsa DPRD tentang tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan yang baru disahkan Kamis (6/10).
"Kami sangat setuju dengan perlindungan lahan pertanian yang merupakan program pemerintah, maka mengacu tata ruang kabupaten dan provinsi. Serta berkelanjutan adalah melindungi kawasan seperti hutan lindung," ujar Jakius.
Ia berharap dengan disahkan dua perda tersebut, langkah selanjutnya adalah harus disosialisasikan kepada masyarakat. "Kita harapkan, perda harus disosialisasikan kepada masyarakat yang dilakukan oleh instansi terkait," kata Jakius.
Melalui rapat paripurna ke-25 masa sidang ke-I tahun 2016, Kamis (6/10) DPRD Landak mengesahkan dua rancangan peraturan daerah (raperda) menjadi peraturan daerah (Perda) tahun 2016.
Adapun dua perda inisiatif DPRD Landak tersebut yakni tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Landak Heri Saman didampingi dua wakil ketua Oktapius dan Sabinus dan dihadiri jajaran anggota DPRD Landak. Sedangkan dari eksekutif langsung dihadiri Pj Bupati Jakius Sinyor, Pj Sekda Alpius dan para kepala SKPD dilingkungan Pemkab Landak.
Sebelum disahkan perda, terlebih dahulu penyampaian Pendapat Akhir (PA) Fraksi-Fraksi DPRD Landak dengan juru bicara Badan Legislasi (Banleg) Minadinata.
Selain, sidang dua perda, juga dilangsungkan penandatanganan KUA/PPAS Anggaran 2016. Selanjutnya rapat paripurna ke-26 masa sidang ke I tahun 2016 DPRD Landak tentang penyampaian nota keuangan dan rancangan perubahan APBD Landak tahun anggaran 2016 oleh Bupati Landak.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016