Pontianak (Antara Kalbar) - Ketua Majelis Wilayah Korps Alumni HMI Provinsi Kalimantan Barat M Yusuf mengatakan, dua tahun pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla terlihat kemajuan yang cukup signifikan di bidang infrastruktur dan energi.
"Ini terlihat dari pengalokasian anggaran yang besar di dua bidang tersebut. Kebijakan-kebijakan yang dibuat lebih banyak untuk dua sektor itu misalnya untuk pembangunan jalan, jembatan, bandar udara, kereta api serta listrik, dapat direalisasikan. Termasuk untuk angkutan massal," kata Yusuf di Pontianak, Kamis.
Selain itu, lanjut dia, pembangunan tidak lagi terpusat di Jawa sehingga kesan Jawasentris perlahan menghilang. Sementara di sektor ekonomi, ia menilai Indonesia hanya mampu bertahan. "Tidak ada kemajuan yang pesat," kata alumni Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Pontianak ini.
Namun, ia tidak memungkiri, di tengah ekonomi global yang mengalami perlambatan, kondisi Indonesia dapatlah dimaklumi. "Artinya, di bidang ekonomi, tidak jelek-jelek amat," kata Yusuf.
Ia mengkritik pembangunan di bidang politik karena presiden hanya membuat dirinya kuat secara politik dengan berhasil menguasai mayoritas partai-partai di parlemen. "Pembangunan di bidang politik yang ideal sesuai yang dicita-citakan, mengalami kemunduran," ujar dia. Pola-pola politik transaksional dan pragmatis semakin menjadi-jadi dan merapatnya partai-partai yang awalnya di luar pemerintah ditengarai juga melakukan pola-pola tersebut.
Begitu pula di bidang hukum. "Masih terkesan tebang pilih dan hanya menyasar yang kelas teri, dan terkesan enggan dengan yang kelas kakap," kata M Yusuf. Posisi yang strategis di kancah internasional, bukan berarti kebijakan luar negeri Indonesia harus condong ke Amerika Serikat atau Tiongkok. "Tapi, bagaimana `berdansa� diantara dua kutub besar yang untuk saat ini, mustahil dilawan," katanya.
Sementara itu, Ketua Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi Wilayah Kalbar, Faisal Riza menuturkan, ada beberapa tahapan dalam konsep pembangunan pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo dan M Jusuf Kalla.
"Dalam dua tahun ini, presiden fokus dalam menata ekonomi. Termasuk dalam membangun infrastruktur," kata Faisal Riza. Ia mencontohkan di Provinsi Kalbar, sejumlah proyek infrastruktur skala besar tengah dibangun. Bahkan Presiden Jokowi selama menjabat, sudah berkali-kali datang ke Kalbar.
"Tahun ini saja, setidaknya sudah tiga kali presiden datang," katanya. Tidak hanya di Kalbar, presiden juga kerap datang beberapa kali dalam satu tahun ke provinsi yang sama. Menurut Faisal Riza, hal itu menunjukkan komitmen Presiden Jokowi dalam mengawal proyek-proyek infrastruktur di daerah.
Ia melanjutkan, setelah dua tahun fokus di ekonomi dan infrastruktur, tahun-tahun berikutnya, Presiden Jokowi akan membidik peningkatan kualitas pelayanan publik. Tak mengherankan, akhir-akhir ini presiden gencar memberantas pungutan liar (pungli). Pungli diyakini menjadi pintu masuk untuk meningkatkan pelayanan publik tersebut.
"Ke depan, tantangan meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah agar menjadi lebih baik," kata Faisal Riza. Selain itu, dalam reformasi hukum, juga menyasar ke institusi pengawas seperti polisi, KPK dan kejaksaan. "Jangan sampai temuan-temuan malah menjadi alat untuk negosiasi," ujar Faisal Riza.
Masalah kedaulatan pangan juga perlu diperkuat karena ketika di sisi hilir dibenahi, namun petani selaku pensuplai pangan harus mendapat perhatian. "Ini yang perlu didorong," katanya menegaskan.
(T.T011/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Ini terlihat dari pengalokasian anggaran yang besar di dua bidang tersebut. Kebijakan-kebijakan yang dibuat lebih banyak untuk dua sektor itu misalnya untuk pembangunan jalan, jembatan, bandar udara, kereta api serta listrik, dapat direalisasikan. Termasuk untuk angkutan massal," kata Yusuf di Pontianak, Kamis.
Selain itu, lanjut dia, pembangunan tidak lagi terpusat di Jawa sehingga kesan Jawasentris perlahan menghilang. Sementara di sektor ekonomi, ia menilai Indonesia hanya mampu bertahan. "Tidak ada kemajuan yang pesat," kata alumni Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Pontianak ini.
Namun, ia tidak memungkiri, di tengah ekonomi global yang mengalami perlambatan, kondisi Indonesia dapatlah dimaklumi. "Artinya, di bidang ekonomi, tidak jelek-jelek amat," kata Yusuf.
Ia mengkritik pembangunan di bidang politik karena presiden hanya membuat dirinya kuat secara politik dengan berhasil menguasai mayoritas partai-partai di parlemen. "Pembangunan di bidang politik yang ideal sesuai yang dicita-citakan, mengalami kemunduran," ujar dia. Pola-pola politik transaksional dan pragmatis semakin menjadi-jadi dan merapatnya partai-partai yang awalnya di luar pemerintah ditengarai juga melakukan pola-pola tersebut.
Begitu pula di bidang hukum. "Masih terkesan tebang pilih dan hanya menyasar yang kelas teri, dan terkesan enggan dengan yang kelas kakap," kata M Yusuf. Posisi yang strategis di kancah internasional, bukan berarti kebijakan luar negeri Indonesia harus condong ke Amerika Serikat atau Tiongkok. "Tapi, bagaimana `berdansa� diantara dua kutub besar yang untuk saat ini, mustahil dilawan," katanya.
Sementara itu, Ketua Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi Wilayah Kalbar, Faisal Riza menuturkan, ada beberapa tahapan dalam konsep pembangunan pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo dan M Jusuf Kalla.
"Dalam dua tahun ini, presiden fokus dalam menata ekonomi. Termasuk dalam membangun infrastruktur," kata Faisal Riza. Ia mencontohkan di Provinsi Kalbar, sejumlah proyek infrastruktur skala besar tengah dibangun. Bahkan Presiden Jokowi selama menjabat, sudah berkali-kali datang ke Kalbar.
"Tahun ini saja, setidaknya sudah tiga kali presiden datang," katanya. Tidak hanya di Kalbar, presiden juga kerap datang beberapa kali dalam satu tahun ke provinsi yang sama. Menurut Faisal Riza, hal itu menunjukkan komitmen Presiden Jokowi dalam mengawal proyek-proyek infrastruktur di daerah.
Ia melanjutkan, setelah dua tahun fokus di ekonomi dan infrastruktur, tahun-tahun berikutnya, Presiden Jokowi akan membidik peningkatan kualitas pelayanan publik. Tak mengherankan, akhir-akhir ini presiden gencar memberantas pungutan liar (pungli). Pungli diyakini menjadi pintu masuk untuk meningkatkan pelayanan publik tersebut.
"Ke depan, tantangan meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah agar menjadi lebih baik," kata Faisal Riza. Selain itu, dalam reformasi hukum, juga menyasar ke institusi pengawas seperti polisi, KPK dan kejaksaan. "Jangan sampai temuan-temuan malah menjadi alat untuk negosiasi," ujar Faisal Riza.
Masalah kedaulatan pangan juga perlu diperkuat karena ketika di sisi hilir dibenahi, namun petani selaku pensuplai pangan harus mendapat perhatian. "Ini yang perlu didorong," katanya menegaskan.
(T.T011/N005)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016