Yogyakarta (Antara Kalbar) - Potensi bencana alam yang diperkirakan terjadi pada tahun 2017 diperkirakan bisa menciptakan krisis ekonomi masif yang melanda seluruh Indonesia.
"Jika pemerintah tidak hati-hati mengantisipasi bencana alam yang akan terjadi tahun depan, potensi terjadinya krisis ekonomi seperti tahun 1998 lalu bakal terulang," kata Guru Besar Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM) Baiquni saat ditemui di Kampus Program Doktor Studi Kebijakan UGM, Yogyakarta, Jumat.
Menurut dia, krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 lalu merupakan akumulasi krisis yang terjadi dan didorong oleh terjadinya bencana alam di beberapa daerah di Indonesia.
Akibat terjadinya bencana kekurangan bahan pangan, kata dia, mendorong masyarakat secara alami berupaya memperoleh kebutuhan hidupnya.
"Lalu merembet ke tindakan-tindakan anarkis yang berujung pada krisis ekonomi 1998 di Indonesia," jelas Baiquni.
Karena itu, lanjut dia, upaya pemerintah untuk menghitung stok pangan secara cermat dan mencari alternatif-alternatif yang menjamin ketersediaan bahan pangan, serta jalur distribusi pangan yang tepat untuk tahun depan, diperkirakan menjadi salah satu upaya mengantisipasi dampak krisis.
Di samping itu, upaya kemandirian pangan juga perlu dilakukan, sehingga jika terjadi kegagalan panen, pemerintah harus tanggap dan cepat untuk mencarikan jalan keluarnya.
"Institusi-institusi lain harus segera digandeng untuk memastikan itu tercukupi, jangan sampai terjadi kemacetan dan pemerintah tidak responsif," terang dia.
Apalagi di tahun 2017 ada pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 101 daerah di Indonesia, sehingga berpotensi menimbulkan gejolak sosial.
"Tetapi jangan sampai ada krisis yang menjadi konflik berkepanjangan, karena itu akan terpacu dan terpicu. Itu sebab, diperlukan akselerasi yang baik," jelas Baiquni.
Intinya, kata dia, untuk mengantisipasi bencana alam yang terjadi secara siklus, maka pemerintah harus bergegas melakukan langkah-langkah untuk mencukupi ketersediaan pangan masyarakat, utamanya saat pelaksanaan pemilukada serentak tahun 2017. (KR-RHN)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Jika pemerintah tidak hati-hati mengantisipasi bencana alam yang akan terjadi tahun depan, potensi terjadinya krisis ekonomi seperti tahun 1998 lalu bakal terulang," kata Guru Besar Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM) Baiquni saat ditemui di Kampus Program Doktor Studi Kebijakan UGM, Yogyakarta, Jumat.
Menurut dia, krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 lalu merupakan akumulasi krisis yang terjadi dan didorong oleh terjadinya bencana alam di beberapa daerah di Indonesia.
Akibat terjadinya bencana kekurangan bahan pangan, kata dia, mendorong masyarakat secara alami berupaya memperoleh kebutuhan hidupnya.
"Lalu merembet ke tindakan-tindakan anarkis yang berujung pada krisis ekonomi 1998 di Indonesia," jelas Baiquni.
Karena itu, lanjut dia, upaya pemerintah untuk menghitung stok pangan secara cermat dan mencari alternatif-alternatif yang menjamin ketersediaan bahan pangan, serta jalur distribusi pangan yang tepat untuk tahun depan, diperkirakan menjadi salah satu upaya mengantisipasi dampak krisis.
Di samping itu, upaya kemandirian pangan juga perlu dilakukan, sehingga jika terjadi kegagalan panen, pemerintah harus tanggap dan cepat untuk mencarikan jalan keluarnya.
"Institusi-institusi lain harus segera digandeng untuk memastikan itu tercukupi, jangan sampai terjadi kemacetan dan pemerintah tidak responsif," terang dia.
Apalagi di tahun 2017 ada pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 101 daerah di Indonesia, sehingga berpotensi menimbulkan gejolak sosial.
"Tetapi jangan sampai ada krisis yang menjadi konflik berkepanjangan, karena itu akan terpacu dan terpicu. Itu sebab, diperlukan akselerasi yang baik," jelas Baiquni.
Intinya, kata dia, untuk mengantisipasi bencana alam yang terjadi secara siklus, maka pemerintah harus bergegas melakukan langkah-langkah untuk mencukupi ketersediaan pangan masyarakat, utamanya saat pelaksanaan pemilukada serentak tahun 2017. (KR-RHN)
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016