Putussibau (Antara Kalbar) - Warga perbatasan Indonesia-Malaysia di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) merealisasikan pembangunan jalan pararel di sepanjang perbatasan.
"Kondisi jalan perbatasan mulai dari Badau-Empanang saat ini rusak berat, jadi kita minta perhatian serius pemerintah pusat," kata Camat Empanang Bambang ketika dihubungi via telpon di Putussibau, Kapuas Hulu, Sabtu.
Ia mengatakan masyarakat sangat berharap jalan pararel perbatasan dibangun tahun depan, apalagi amdal pembangunan jalan tersebut sudah pernah dibahas bersama.
Menurut Bambang, hingga saat ini dirinya belum mendapatkan perkembangan tindaklanjut dari pembahasan amdal yang pernah dia ikuti.
"Kalau untuk masyarakat sudah tidak ada masalah lagi, justru masyarakat mendukung pembangunan jalan tersebut," jelas Bambang.
Hanya saja, kata Bambang, saat pembahasan amdal rencananya akan dibangun juga landasan darurat pesawat tempur TNI di Desa Kekurak Badau. "Kemungkinan itu yang membuat lama proses amdalnya," ucap Bambang.
Dia menjelaskan saat ini kondisi jalan perbatasan dari Kecamatan Badau-Empanang sangat memprihatinkan, bahkan kendaraan roda empat tidak bisa melintas.
"Saat ini masyarakat hanya menggunakan jalan perkebunan sawit, jalan pemerintah itu tidak bisa lagi dilalui karena rusak, kecuali sepeda motor itupun cukup sulit," ungkapnya.
Jalan pararel perbatasan itu rencananya akan menembus sepanjang perbatasan di Kalimantan Barat, untuk Kapuas Hulu mulai dari jalan Badau-Empanang yang rencananya sepanjang 44 kilometer, selanjutnya menuju Puring Kencana dan Sintang.
Dihubungi via telepon Camat Badau Salapuddin juga mengatakan hal yang sama, namun dirinya akan langsung menghadap ke Satuan kerja jalan pararel di Pontianak serta akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
"Senin besok saya akan ke Pontianak menyampaikan keluhan masyarakat, terkait kondisi jalan saat ini," kata Salapuddin.
Ia mengatakan ruas jalan Badau-Empanang sudah berstatus jalan nasional, sehingga memang perlu perhatian serius pemerintah pusat.
"Saya akan melakukan koordinasi ke Pontianak, menyuarakan harapan masyarakat perbatasan," jelasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Kondisi jalan perbatasan mulai dari Badau-Empanang saat ini rusak berat, jadi kita minta perhatian serius pemerintah pusat," kata Camat Empanang Bambang ketika dihubungi via telpon di Putussibau, Kapuas Hulu, Sabtu.
Ia mengatakan masyarakat sangat berharap jalan pararel perbatasan dibangun tahun depan, apalagi amdal pembangunan jalan tersebut sudah pernah dibahas bersama.
Menurut Bambang, hingga saat ini dirinya belum mendapatkan perkembangan tindaklanjut dari pembahasan amdal yang pernah dia ikuti.
"Kalau untuk masyarakat sudah tidak ada masalah lagi, justru masyarakat mendukung pembangunan jalan tersebut," jelas Bambang.
Hanya saja, kata Bambang, saat pembahasan amdal rencananya akan dibangun juga landasan darurat pesawat tempur TNI di Desa Kekurak Badau. "Kemungkinan itu yang membuat lama proses amdalnya," ucap Bambang.
Dia menjelaskan saat ini kondisi jalan perbatasan dari Kecamatan Badau-Empanang sangat memprihatinkan, bahkan kendaraan roda empat tidak bisa melintas.
"Saat ini masyarakat hanya menggunakan jalan perkebunan sawit, jalan pemerintah itu tidak bisa lagi dilalui karena rusak, kecuali sepeda motor itupun cukup sulit," ungkapnya.
Jalan pararel perbatasan itu rencananya akan menembus sepanjang perbatasan di Kalimantan Barat, untuk Kapuas Hulu mulai dari jalan Badau-Empanang yang rencananya sepanjang 44 kilometer, selanjutnya menuju Puring Kencana dan Sintang.
Dihubungi via telepon Camat Badau Salapuddin juga mengatakan hal yang sama, namun dirinya akan langsung menghadap ke Satuan kerja jalan pararel di Pontianak serta akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
"Senin besok saya akan ke Pontianak menyampaikan keluhan masyarakat, terkait kondisi jalan saat ini," kata Salapuddin.
Ia mengatakan ruas jalan Badau-Empanang sudah berstatus jalan nasional, sehingga memang perlu perhatian serius pemerintah pusat.
"Saya akan melakukan koordinasi ke Pontianak, menyuarakan harapan masyarakat perbatasan," jelasnya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016