Sambas (Antara Kalbar) - Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili menyambut baik kebijakan pemerintah pusat terkait pengawasan penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) harus turut diawasi oleh pemerintah di setiap kabupaten dan kota.
"Pemkab Sambas menugaskan Inspektorat Kabupaten guna melakukan pengawasan tersebut. Audit selama ini sudah tegas sekali. Jika mendapati adanya aduan masyarakat maka inspektorat akan turun langsung ke lapangan," ujarnya saat dihubungi di Sambas, Kamis.
Atbah menjelaskan dalam mekanismenya ke depan tim audit dari Inspektorat akan berpegang kepada konsep yang diterapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Audit sesuai dengan konsep dari BPK. Setiap yang kedapatan menyelewengkan dana tersebut masih kita berikan ruang dan kesempatan untuk mengganti dana desa. Ganti dulu, baru kemudian kita kembali kepada yang asal, yakni melanjutkan kegiatan dan aktivitas desa," kata dia.
Ia mendorong Inspektorat memaksimalkan tugas agar efektif dalam menjalankan tugasnya mengaudit ADD yang dikelola Desa.
"Kita efektifkan untuk menjaga uang negara yang ada di desa. Jika ada temuan temuan maka harus kita tindak lanjut secara langsung di lapangan dan juga dibuktikan secara hukum ada terjadi pelanggaran," terangnya.
Terkait penggunaan dan Pengelolaan ADD oleh Desa, Bupati mengatakan telah menyampaikan pesan kepada aparatur desa agar berhati hati dalam menggunakan uang negara tersebut.
"Dalam pertemuan Forkopimda bersama Kepala Desa kemarin sudah saya sampaikan kepada mereka agar menggunakan dana desa dengan sebaik baiknya sesuai dengan aturan aturan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan nawacita presiden yakni menunjang infrastruktur desa beserta kegiatan penunjang kinerja desa," pesannya.
Kepada aparat hukum, Atbah meminta agar jangan langsung menciduk aparat desa yang melakukan penyelewengan dana desa namun dilakukan pengembalian kerugian dulu agar dana negara ini terselamatkan dan program pembangunan desa tetap bisa dilanjutkan.
(KR-DDI/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Pemkab Sambas menugaskan Inspektorat Kabupaten guna melakukan pengawasan tersebut. Audit selama ini sudah tegas sekali. Jika mendapati adanya aduan masyarakat maka inspektorat akan turun langsung ke lapangan," ujarnya saat dihubungi di Sambas, Kamis.
Atbah menjelaskan dalam mekanismenya ke depan tim audit dari Inspektorat akan berpegang kepada konsep yang diterapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Audit sesuai dengan konsep dari BPK. Setiap yang kedapatan menyelewengkan dana tersebut masih kita berikan ruang dan kesempatan untuk mengganti dana desa. Ganti dulu, baru kemudian kita kembali kepada yang asal, yakni melanjutkan kegiatan dan aktivitas desa," kata dia.
Ia mendorong Inspektorat memaksimalkan tugas agar efektif dalam menjalankan tugasnya mengaudit ADD yang dikelola Desa.
"Kita efektifkan untuk menjaga uang negara yang ada di desa. Jika ada temuan temuan maka harus kita tindak lanjut secara langsung di lapangan dan juga dibuktikan secara hukum ada terjadi pelanggaran," terangnya.
Terkait penggunaan dan Pengelolaan ADD oleh Desa, Bupati mengatakan telah menyampaikan pesan kepada aparatur desa agar berhati hati dalam menggunakan uang negara tersebut.
"Dalam pertemuan Forkopimda bersama Kepala Desa kemarin sudah saya sampaikan kepada mereka agar menggunakan dana desa dengan sebaik baiknya sesuai dengan aturan aturan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan nawacita presiden yakni menunjang infrastruktur desa beserta kegiatan penunjang kinerja desa," pesannya.
Kepada aparat hukum, Atbah meminta agar jangan langsung menciduk aparat desa yang melakukan penyelewengan dana desa namun dilakukan pengembalian kerugian dulu agar dana negara ini terselamatkan dan program pembangunan desa tetap bisa dilanjutkan.
(KR-DDI/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016