Pontianak (Antara Kalbar) - Wali Kota Pontianak, Sutarmidji menyatakan, pemerintah harus menyiapkan terlebih dahulu infrastruktur pengganti Ujian Nasional (UN) sebelum menghapus UN mulai tingkat SD hingga SMA/sederajat tahun 2017 mendatang.
"Pemerintah lebih baik menyiapkan dulu infrastruktur pengganti atau pendukungnya, baru melakukan penghapusan UN tersebut," kata Sutarmidji di Pontianak, Senin.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat sebaiknya jangan "melemparkan kebijakan" yang belum matang ke publik, karena hanya bikin "pusing" pemerintah di daerah saja.
Dalam kesempatan itu, Sutarmidji juga menyatakan sependapat dengan rencana penghapusan UN, tetapi tetap ada evaluasi lain selain UN, yang di tempatkan di rayon-rayon mulai ditingkat provinsi atau kabupaten/kota.
"Evaluasi tetap harus ada, tetapi kualitasnya tidak kurang dari evaluasi sebelumnya, seperti untuk tingkat SMA/sederajat misalnya diserahkan kepada provinsi," ungkapnya.
Sementara untuk tingkat SD dan SMP/sederajat diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota juga tidak menjadi masalah, tetapi modelnya tidak mengurangi kualitas seperti UN, katanya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Prof Dr Muhadjir Effendi menyatakan, Kemendikbud akan menghapus UN tahun 2017 demi melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA).
Muhadjir juga mengaku sudah dipanggil Presiden Joko Widodo sebelum jumatan. "Prinsipnya beliau sudah menyetujui, tinggal menunggu instruksi presiden (Inpres)," kata Muhadjir dalam siaran pers di Jakarta Jumat (25/11).
Meski dihapus, kata Mendikbud, tetap akan ada ujian akhir bagi siswa yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Ujian akhir bagi siswa sekolah didesentralisasi. Pelaksanaan ujian akhir bagi siswa SMA-SMK dan sederajat diserahkan ke pemerintah provinsi.
Untuk jenjang SMP dan SD sederajat diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota.
(U.A057/Y008)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Pemerintah lebih baik menyiapkan dulu infrastruktur pengganti atau pendukungnya, baru melakukan penghapusan UN tersebut," kata Sutarmidji di Pontianak, Senin.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat sebaiknya jangan "melemparkan kebijakan" yang belum matang ke publik, karena hanya bikin "pusing" pemerintah di daerah saja.
Dalam kesempatan itu, Sutarmidji juga menyatakan sependapat dengan rencana penghapusan UN, tetapi tetap ada evaluasi lain selain UN, yang di tempatkan di rayon-rayon mulai ditingkat provinsi atau kabupaten/kota.
"Evaluasi tetap harus ada, tetapi kualitasnya tidak kurang dari evaluasi sebelumnya, seperti untuk tingkat SMA/sederajat misalnya diserahkan kepada provinsi," ungkapnya.
Sementara untuk tingkat SD dan SMP/sederajat diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota juga tidak menjadi masalah, tetapi modelnya tidak mengurangi kualitas seperti UN, katanya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Prof Dr Muhadjir Effendi menyatakan, Kemendikbud akan menghapus UN tahun 2017 demi melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA).
Muhadjir juga mengaku sudah dipanggil Presiden Joko Widodo sebelum jumatan. "Prinsipnya beliau sudah menyetujui, tinggal menunggu instruksi presiden (Inpres)," kata Muhadjir dalam siaran pers di Jakarta Jumat (25/11).
Meski dihapus, kata Mendikbud, tetap akan ada ujian akhir bagi siswa yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Ujian akhir bagi siswa sekolah didesentralisasi. Pelaksanaan ujian akhir bagi siswa SMA-SMK dan sederajat diserahkan ke pemerintah provinsi.
Untuk jenjang SMP dan SD sederajat diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota.
(U.A057/Y008)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016