Gubernur Sutarmidji siapkan data dan temuan kasus Karhutla

Pontianak (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Barat(Kalbar) Sutarmidji mengatakan, dirinya sudah menyiapkan data dan temuan-temuan terkait sejumlah kasus kebakaran hutan dan lahan(Karhutla) yang masuk dalam area perizinan perusahaan perkebunan di sejumlah daerah di Kalbar.

"Saya sudah menyiapkan data dan temuan-temuan untuk disampaikan kepada publik dan sebagai bahan pembahasan lebih lanjut. Kemarin data ini juga sudah saya sampaikan kepada Panglima TNI saat melakukan kunjungan kerja ke Kalbar," kata Sutarmidji di Pontianak, Kamis.

Selain itu Sutarmidji juga mengungkapkan terkait HTI (Hutan Tanaman Industri), masih banyaknya perusahaan yang tidak melaksanakan penanaman kembali pohon-pohon yang telah ditebang dengan luasan lahan yang cukup besar.

"Salah satu misalnya HTI, hutan-nya sudah mereka tebang sehingga selanjutnya mereka seharusnya wajib menanam untuk reproduksi kembali tapi pada kenyataannya tidak ditanam kembali dan itu cukup luas, HTI ini mencapai 2,4 juta hektare kebun sawit 3,4 juta hektare lahan gambut 2,8 juta hektare, menurut data yang disampaikan, hanya satu persen lahan gambut yang masih sangat alami, 80 persen rusak ringan dan sisanya rusak sedang dan berat," tuturnya.

Sutarmidji menambahkan, saat melakukan rapat bersama, Pangdam Tanjungpura dan Kapolda mendampingi Panglima TNI Laksamana Yudo Margono terkait Koordinasi Penanggulangan Karhutla yang terjadi di Provinsi Kalbar Tahun 2023 pada Rabu kemarin, dirinya menyampaikan terkait kondisi dan kendala yang dihadapi saat penanggulangan Karhutla.

Bahkan, rombongan Panglima TNI sudah melihat secara langsung serta turut melaksanakan pemadaman di titik lokasi Karhutla tepatnya di Kabupaten Mempawah.

Melihat kondisi Karhutla yang terjadi di Provinsi Kalbar, Panglima TNI selanjutnya akan menyampaikan laporan pada rapat terbatas bersama Presiden RI.

"Tentang kendala kendala dan bagaimana kenyataan di lapangan terjadinya Karhutla itu nanti akan menjadi masukan bagi saya untuk bahan pada rapat terbatas dengan Presiden bersama Kementerian/Lembaga lainnya. Ternyata Karhutla ini tidak bisa kita selesaikan secara sepotong-sepotong, semuanya harus bersama sama, karena kalau ini hanya diserahkan dengan masyarakat dan TNI Polri untuk memadamkan saja ternyata tidak cukup, kalau perlu bersama perusahaan yang memiliki lahan ini," kata Panglima TNI Yudo.

Menurutnya, penyebab Karhutla ini diduga memiliki dua kemungkinan. Yang pertama akibat ketidakkonsistenan perusahaan dalam membuka lahan yang berakibat disalahgunakan oleh masyarakat, dan yang kedua, akibat adanya api yang terpapar hembusan angin kencang sehingga mengenai daerah lahan yang beresiko mudah terbakar.

"Tak hanya itu, melihat curah hujan yang minim, TMC diharapkan untuk terus berusaha menambah curah hujan sehingga dapat membantu penanganan Karhutla agar cepat diselesaikan," tuturnya.