Pontianak (Antara Kalbar) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Barat menilai respons pemerintah hanya melakukan langkah jangka pendek dalam menangani bencana banjir yang intensitasnya meningkat di berbagai daerah di Kalbar belakangan ini.
"Selama ini respon yang diberikan pemerintah lebih bersifat tindakan jangka pendek, hanya melakukan penanganan bila terjadi banjir," kata aktivis Walhi Kalbar, Hendrikus Adam di Pontianak, Jumat.
Dia menjelaskan, respon pemerintah untuk tanggap darurat, evakuasi dan sistem peringatan dini atas bencana alam yang terjadi memang tetap penting dilakukan.
"Namun untuk jangka panjangnya seperti evaluasi kebijakan dan penghentian izin konsesi korporasi berbasis hutan dan lahan, untuk memproteksi kawasan pengatur keseimbangan ekologi, masih jauh dari harapan," ungkapnya.
Mestinya, menurut dia, pengendalian bencana ekologis banjir dapat dibarengi dengan tindakan serius dari pemerintahan, dengan tidak terus memberi ruang eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam di Kalbar, dan Indonesia umumnya.
Selain itu, pemerintah juga sudah semestinya memastikan perlindungan kawasan penting pencegah banjir dalam wilayah hidup masyarakat. Memastikan kawasan pengatur daur hidrologi dan penyangga untuk tidak dieksploitasi semaunya oleh kebijakan berbasis hutan dan lahan melalui izin pemerintah, yang sudah semestinya dikaji dan dihentikan.
"Akibatnya sejumlah bentang alam yang tadinya dapat berfungsi sebagai pengatur daur hidrologi dan pencegah banjir menjadi rusak sehingga terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Daya tampung maupun daya dukung lingkungan yang tidak seimbang akan semakin memberi peluang terjadinya banjir dengan intensitasnya bertambah," ujarnya.
Terlebih hal ini juga dipicu dengan curah air hujan yang tinggi pada sekitar wilayah ekosistem yang rusak, kata Hendrikus.
"Banjir merupakan bencana ekologis yang harus mendapat perhatian multi pihak, karena persoalan lingkungan hidup yang terkait bukan hanya dengan persoalan perilaku, namun juga terkait dengan kebijakan struktural yang selama ini terus memberikan ruang untuk terus tergerusnya sumber daya alam atau wilayah penyangga," katanya.
(A057/M019)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Selama ini respon yang diberikan pemerintah lebih bersifat tindakan jangka pendek, hanya melakukan penanganan bila terjadi banjir," kata aktivis Walhi Kalbar, Hendrikus Adam di Pontianak, Jumat.
Dia menjelaskan, respon pemerintah untuk tanggap darurat, evakuasi dan sistem peringatan dini atas bencana alam yang terjadi memang tetap penting dilakukan.
"Namun untuk jangka panjangnya seperti evaluasi kebijakan dan penghentian izin konsesi korporasi berbasis hutan dan lahan, untuk memproteksi kawasan pengatur keseimbangan ekologi, masih jauh dari harapan," ungkapnya.
Mestinya, menurut dia, pengendalian bencana ekologis banjir dapat dibarengi dengan tindakan serius dari pemerintahan, dengan tidak terus memberi ruang eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam di Kalbar, dan Indonesia umumnya.
Selain itu, pemerintah juga sudah semestinya memastikan perlindungan kawasan penting pencegah banjir dalam wilayah hidup masyarakat. Memastikan kawasan pengatur daur hidrologi dan penyangga untuk tidak dieksploitasi semaunya oleh kebijakan berbasis hutan dan lahan melalui izin pemerintah, yang sudah semestinya dikaji dan dihentikan.
"Akibatnya sejumlah bentang alam yang tadinya dapat berfungsi sebagai pengatur daur hidrologi dan pencegah banjir menjadi rusak sehingga terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Daya tampung maupun daya dukung lingkungan yang tidak seimbang akan semakin memberi peluang terjadinya banjir dengan intensitasnya bertambah," ujarnya.
Terlebih hal ini juga dipicu dengan curah air hujan yang tinggi pada sekitar wilayah ekosistem yang rusak, kata Hendrikus.
"Banjir merupakan bencana ekologis yang harus mendapat perhatian multi pihak, karena persoalan lingkungan hidup yang terkait bukan hanya dengan persoalan perilaku, namun juga terkait dengan kebijakan struktural yang selama ini terus memberikan ruang untuk terus tergerusnya sumber daya alam atau wilayah penyangga," katanya.
(A057/M019)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016