Tiga pasangan Capres kurang berkomitmen tolak PLTN

Pontianak (ANTARA) - Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kalimantan Barat, Hendrikus Adam menilai kurangnya komitmen dari para pasangan calon presiden terkait penolakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia.

"Kami menganalisis terhadap rumusan visi-misi yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), tidak satupun kandidat yang secara tegas menyebutkan posisi mereka terhadap PLTN," kata Hendrikus di Pontianak, Senin.

Menurutnya, Kalimantan Barat, bersama dengan Bangka Belitung, menjadi salah satu dari dua provinsi yang menjadi target pembangunan PLTN, suatu sumber energi yang dianggap berbahaya.

Meskipun beberapa pasangan calon menyebutkan misi terkait ketahanan energi, namun tidak ada kepastian tegas terkait penolakan PLTN sebagai sumber energi listrik yang dianggap mengerikan.

Terminologi keadilan ekologis yang diharapkan memberikan harapan terkait penolakan sumber energi berbahan uranium masih belum memberikan kejelasan komitmen dari pasangan calon.

"Begitu juga dengan istilah penyelarasan hidup yang harmoni dengan lingkungan, alam, dan budaya pada beberapa misi pasangan calon lainnya yang dianggap masih kurang tegas, terutama terkait sikap terhadap PLTN," tuturnya.

Dia mengatakan, kekhawatiran semakin bertambah dengan percepatan draft struktur tim pembangunan PLTN, Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO), yang menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, sebagai ketua tim.

Hal ini dianggap sebagai tindakan yang semakin menguatkan niat para promotor PLTN untuk mewujudkan agenda mereka melalui siapapun pasangan calon presiden yang terpilih.

"Kita tentu berharap, pasangan calon dapat menyampaikan sikap tegas terkait komitmen serius mereka untuk mengoptimalkan energi terbarukan dan menolak pendirian PLTN di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat," tuturnya.

Adam juga menekankan bahwa pemerataan energi listrik seharusnya dijawab dengan mengoptimalkan sumber energi terbarukan yang tersebar di berbagai wilayah. Menurutnya, pendirian PLTN bukanlah solusi untuk pemerataan energi dan kedaulatan rakyat atas sumber-sumber kehidupan.

"Oleh karena itu, kami memastikan penggunaan sumber energi bersih, aman, ramah lingkungan, adil, dan berkelanjutan melalui energi terbarukan diharapkan menjadi prioritas utama bagi calon presiden," katanya.

Hendrikus Adam juga mengingatkan akan bencana tragis yang terjadi di beberapa negara akibat kecelakaan reaktor nuklir (PLTN), dan mendesak untuk menjauhkan rakyat Indonesia dari potensi risiko bencana serupa dengan tidak mendirikan PLTN di Kalimantan Barat dan di seluruh Indonesia.