Pontianak (Antara Kalbar) - Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, M Zeet Hamdy Assovie mengharapkan semua pihak yang tergabung dalam Provincial Working Group (PWG) dapat membantu penyelesaian dua masalah penting dalam kelembagaan itu.
"Ada dua permasalahan kelembagaan yang patut mendapat perhatian yaitu, belum masuknya Grand Design Kependudukan dalam RPJMD/RKPD Kabupaten/Kota, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang relatif kecil dalam pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten/Kota," kata M Zeet saat membuka pertemuan PWG di Pontianak, Selasa.
Untuk menghadapi permasalahan tersebut, M. Zeet berharap PWG mampu merangkul semua lini untuk bersinergi membangun Kalimantan Barat, salah satunya melalui pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
"Melalui rakor PWG ini akan dapat merumuskan berbagai langkah-langkah dan program-program kegiatan, yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan Kalbar demi terwujudnya visi Kalimantan Barat yang beriman, sehat, cerdas, aman, berbudaya dan sejahtera," tuturnya.
Dia menjelaskan, PWG di tingkat Provinsi Kalbar dibentuk dengan SK Gubernur Nomor: 476/KESSOS/2016, pada tanggal 23 Juni 2016, dimana keberadaannya adalah untuk membantu upaya-upaya yang terkait dibidang Kependudukan, Keluarga Berencana, dan pembangunan Keluarga di Provinsi Kalimantan Barat.
Setelah dibentuk, PWG diberi amanah untuk melakukan Advokasi kepada pihak-pihak terkait berkenaan dengan Pembangunan Kependudukan.
Selain itu PWG juga dipercaya untuk melakukan pendampingan dan pembinaan kepada DWG (District Working Group) atau kelompok kerja di tingkat Kabupaten/Kota di Kalbar guna terlaksananya Program Kampung KB di berbagai daerah diseluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, serta melkukan identifikasi terhadap berbagai permasalahan Kependudukan.
Keanggotaan PWG sebanyak 36 orang, yang terdiri atas berbagai elemen, yakni unsur pemerintah, swasta, maupun organisasi kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Barat, dan menjadi ciri khas dari PWG Kalbar, yaitu keanggotaan betul-betul lintas sektor dan multi etnis yang menunjukkan keragaman budaya dan adat istiadat yang ada di Kalbar.
"Terbentuknya PWG merupakan salah satu wujud komitmen Gubernur Kalbar dalam upaya mendukung Pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam upaya mewujudkan Nawacita," katanya.
Program tersebut sangat strategis untuk mendapatkan perhatian dari semua pihak, mengingat masalah-masalah kependudukan yang dihadapi saat ini dengan berbagai implikasinya dalam semua sektor kehidupan amat sangat memprihatinkan.
Bila ini terabaikan, katanya baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pembangunan maka kehidupan masyarakat yang sejahtera akan sulit diwujudkan.
Lebih jauh M. Zeet mengatakan, bahwa dalam pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kalbar, muncul isu penting seputar urusan bidang pengendalian penduduk dan KB, yaitu urusan pengendalian penduduk dan KB hanya dianggap sebagai bidang yang mengurusi pelayanan KB.
Padahal, menurutnya dalam pelaksanaan programnya, urusan bidang pengendalian penduduk dan KB mengemban tiga tugas yakni, pengendalian penduduk, pelayanan keluarga berencana dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
Isu tersebut membuat urusan bidang pengendalian penduduk dan KB, tidak menjadi bahasan prioritas dalam penyusunan draft kelembagaan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalbar.
"Tidak ada satupun, bidang pengendalian penduduk dan KB yang berdiri menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, semuanya Merger dengan urusan lain yang serumpun. Bidang pengendalian dan KB merger dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sosial dan kesehatan," katanya.
(KR-RDO/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Ada dua permasalahan kelembagaan yang patut mendapat perhatian yaitu, belum masuknya Grand Design Kependudukan dalam RPJMD/RKPD Kabupaten/Kota, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang relatif kecil dalam pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten/Kota," kata M Zeet saat membuka pertemuan PWG di Pontianak, Selasa.
Untuk menghadapi permasalahan tersebut, M. Zeet berharap PWG mampu merangkul semua lini untuk bersinergi membangun Kalimantan Barat, salah satunya melalui pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
"Melalui rakor PWG ini akan dapat merumuskan berbagai langkah-langkah dan program-program kegiatan, yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan Kalbar demi terwujudnya visi Kalimantan Barat yang beriman, sehat, cerdas, aman, berbudaya dan sejahtera," tuturnya.
Dia menjelaskan, PWG di tingkat Provinsi Kalbar dibentuk dengan SK Gubernur Nomor: 476/KESSOS/2016, pada tanggal 23 Juni 2016, dimana keberadaannya adalah untuk membantu upaya-upaya yang terkait dibidang Kependudukan, Keluarga Berencana, dan pembangunan Keluarga di Provinsi Kalimantan Barat.
Setelah dibentuk, PWG diberi amanah untuk melakukan Advokasi kepada pihak-pihak terkait berkenaan dengan Pembangunan Kependudukan.
Selain itu PWG juga dipercaya untuk melakukan pendampingan dan pembinaan kepada DWG (District Working Group) atau kelompok kerja di tingkat Kabupaten/Kota di Kalbar guna terlaksananya Program Kampung KB di berbagai daerah diseluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, serta melkukan identifikasi terhadap berbagai permasalahan Kependudukan.
Keanggotaan PWG sebanyak 36 orang, yang terdiri atas berbagai elemen, yakni unsur pemerintah, swasta, maupun organisasi kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Barat, dan menjadi ciri khas dari PWG Kalbar, yaitu keanggotaan betul-betul lintas sektor dan multi etnis yang menunjukkan keragaman budaya dan adat istiadat yang ada di Kalbar.
"Terbentuknya PWG merupakan salah satu wujud komitmen Gubernur Kalbar dalam upaya mendukung Pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam upaya mewujudkan Nawacita," katanya.
Program tersebut sangat strategis untuk mendapatkan perhatian dari semua pihak, mengingat masalah-masalah kependudukan yang dihadapi saat ini dengan berbagai implikasinya dalam semua sektor kehidupan amat sangat memprihatinkan.
Bila ini terabaikan, katanya baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pembangunan maka kehidupan masyarakat yang sejahtera akan sulit diwujudkan.
Lebih jauh M. Zeet mengatakan, bahwa dalam pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kalbar, muncul isu penting seputar urusan bidang pengendalian penduduk dan KB, yaitu urusan pengendalian penduduk dan KB hanya dianggap sebagai bidang yang mengurusi pelayanan KB.
Padahal, menurutnya dalam pelaksanaan programnya, urusan bidang pengendalian penduduk dan KB mengemban tiga tugas yakni, pengendalian penduduk, pelayanan keluarga berencana dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
Isu tersebut membuat urusan bidang pengendalian penduduk dan KB, tidak menjadi bahasan prioritas dalam penyusunan draft kelembagaan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalbar.
"Tidak ada satupun, bidang pengendalian penduduk dan KB yang berdiri menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, semuanya Merger dengan urusan lain yang serumpun. Bidang pengendalian dan KB merger dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sosial dan kesehatan," katanya.
(KR-RDO/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016