Putussibau (Antara Kalbar) - Sebanyak 544 orang pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat resmi dilantik dan dikukuhkan oleh bupati setempat.
"Pelantikan dan pengukuhan ataupun mutasi bagi aparatur sipil negara itu hal yang biasa, sebab itu sudah menjadi tanggungjawab kita sebagai pelayan masyarakat," kata Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir ketika Pengukuhan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, di Indoor Volley Putussibau, Kapuas Hulu, Senin.
Ia menjelaskan dari 544 orang pejabat terdiri dari 452 orang yang dikukuhkan sedangkan yang dilantik sebanyak 92 orang.
Dikatakan Nasir untuk pejabat eselon II belum bisa dilantik karena akan ada lelang jabatan sesuai aturan.
"Akan ada pelantikan berikutnya, khusus untuk lelang jabatan masih dikoordinasikan dengan ASN Pusat," tutur Nasir.
Ditambahkan Nasir jika ada pejabat di Kapuas Hulu yang berminat mengikuti lelang jabatan diharapkan untuk mempersiapkan diri.
"Mau tidak mau kita harus mengikuti aturan yang ada, apalagi itu lelang jabatan," jelasnya.
(T.KR-TFT/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Pelantikan dan pengukuhan ataupun mutasi bagi aparatur sipil negara itu hal yang biasa, sebab itu sudah menjadi tanggungjawab kita sebagai pelayan masyarakat," kata Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir ketika Pengukuhan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, di Indoor Volley Putussibau, Kapuas Hulu, Senin.
Ia menjelaskan dari 544 orang pejabat terdiri dari 452 orang yang dikukuhkan sedangkan yang dilantik sebanyak 92 orang.
Dikatakan Nasir untuk pejabat eselon II belum bisa dilantik karena akan ada lelang jabatan sesuai aturan.
"Akan ada pelantikan berikutnya, khusus untuk lelang jabatan masih dikoordinasikan dengan ASN Pusat," tutur Nasir.
Ditambahkan Nasir jika ada pejabat di Kapuas Hulu yang berminat mengikuti lelang jabatan diharapkan untuk mempersiapkan diri.
"Mau tidak mau kita harus mengikuti aturan yang ada, apalagi itu lelang jabatan," jelasnya.
(T.KR-TFT/N005)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017