Pontianak (Antara Kalbar) - Gubernur Kalbar, Cornelis mengatakan Kalbar sangat perlu meningkatkan literasi dan inklusi keuangan karena berdasarkan survey pada tahun 2016 jumlah indeks literasi keuangan baru mencapai 30,55 persen dan indeks inklusi keuangan mencapai 65,45 persen.
"Dengan kondisi yang ada dibutuhkan suatu upaya sinergi antara pemerintah, industri jasa keuangan dan juga stakeholders lainnya untuk mewujudkan peningkatan akses keuangan yang dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat," ujarnya di Pontianak, Jumat.
Cornelis memaparkan baru-baru ini presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden No.82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Dalam SNKI tersebut telah disebutkan secara jelas target-target dari keuangan inklusif di antaranya persentase jumlah penduduk dewasa yang memiliki akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal sebesar 75 persenpada akhir tahun 2019.
"Sementara sampai dengan 2016 inkulsi keuangan di Indonesia baru mencapai 67,82 persen," kata dia.
Dengan kondisi yang ada ia mengajak semua pihak untuk senantiasa meningkatkan peran serta dan koordinasi agar setiap langkah dapat difokuskan pada tujuan bersama yakni peningkatan literasi dan inklusi keauangan. Selama ini paparnya industri jasa keuagan sebagian masih ada berjalan sendiri-sendiri.
"Industri jasa keuangan juga harus dapat mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah diantaranya melalui penyediaan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi kita," paparnya.
Khusus kepada pihak perbankan ia mendorong untuk senantiasa meningkatkan peran intermediasi, mengendalikan suku bunga melalui efektifitas pengelolaan organisasi agar tercipta kesinambungan dalam proses ekonomi di daerah. Kemudian dalam pemberian kredit juga harus tepat sasaran dan berpihak pada UMKM.
"Untuk Bursa Efek juga kita minta agar lebih aktif berperan khususnya dalam mengedukasi masyarakat pelaku usaha dan mengembangkan Pasar Modal sebagai alternatif pembiayaan yang menunjang maupun mendorong pembangunan perekonomian di Kalbar ini," katanya.
(U.KR-DDI/B008)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Dengan kondisi yang ada dibutuhkan suatu upaya sinergi antara pemerintah, industri jasa keuangan dan juga stakeholders lainnya untuk mewujudkan peningkatan akses keuangan yang dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat," ujarnya di Pontianak, Jumat.
Cornelis memaparkan baru-baru ini presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden No.82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Dalam SNKI tersebut telah disebutkan secara jelas target-target dari keuangan inklusif di antaranya persentase jumlah penduduk dewasa yang memiliki akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal sebesar 75 persenpada akhir tahun 2019.
"Sementara sampai dengan 2016 inkulsi keuangan di Indonesia baru mencapai 67,82 persen," kata dia.
Dengan kondisi yang ada ia mengajak semua pihak untuk senantiasa meningkatkan peran serta dan koordinasi agar setiap langkah dapat difokuskan pada tujuan bersama yakni peningkatan literasi dan inklusi keauangan. Selama ini paparnya industri jasa keuagan sebagian masih ada berjalan sendiri-sendiri.
"Industri jasa keuangan juga harus dapat mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah diantaranya melalui penyediaan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi kita," paparnya.
Khusus kepada pihak perbankan ia mendorong untuk senantiasa meningkatkan peran intermediasi, mengendalikan suku bunga melalui efektifitas pengelolaan organisasi agar tercipta kesinambungan dalam proses ekonomi di daerah. Kemudian dalam pemberian kredit juga harus tepat sasaran dan berpihak pada UMKM.
"Untuk Bursa Efek juga kita minta agar lebih aktif berperan khususnya dalam mengedukasi masyarakat pelaku usaha dan mengembangkan Pasar Modal sebagai alternatif pembiayaan yang menunjang maupun mendorong pembangunan perekonomian di Kalbar ini," katanya.
(U.KR-DDI/B008)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017